Moratorium Izin Usaha Simpan Pinjam Bisa Hambat Perkembangan

Logo Koperasi/ISTIMEWA/PR

BANDUNG, (PR).- Jawa Barat meminta moratorium izin usaha koperasi simpan pinjam dipertimbangkan kembali oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dikhawatirkan, penghentian proses perizinan usaha baru itu akan menghambat perkembangan koperasi dan usaha anggotanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dudi Sudrajat meminta Kementerian Koperasi dan UKM mengevaluasi lebih lanjut rencana tersebut. Dia meminta adanya penelaahaan akar masalah untuk dicarikan solusi bersama.

"Setuju enggak setuju. Tetap saja kalau orang membuat dengan niat baik, kenapa harus berhenti," ujar Dudi saat dihubungi "PR", Kamis, 20 Maret 2017.

Dia menilai, tanggung jawab untuk memproses perizinan itu terdistribusi di setiap level pemerintah, mulai dari pemerintah kota/kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Dia berharap Kemenkop dan UKM memiliki dasar yang kuat berdasarkan hasil riset.

"Dasarnya harus kuat, ada hasil risetnya. Batas waktu (moratorium) pun harus jelas," ujarnya.

Apabila rencana moratorium izin usaha koperasi simpan pinjam itu digulirkan, Dudi khawatir perkembangan koperasi akan terhambat. Begitu pula anggota koperasi yang memiliki usaha mikro, kecil, ataupun menengah.

"Khusus Jabar, kalau masih mungkin ada masukan dan usulan, kami akan berkirim surat. Tapi, kalau sudah ada surat edaran, kami akan mengikuti," ucapnya.

Kepala Seksi Badan Hukum dan Organisasi Koperasi Diskop dan UKM Jabar Imas Sri Yuniati menambahkan, perizinan usaha simpan pinjam disesuaikan dengan domisili anggota. Jika domisilinya di kabupaten/kota, yang mengeluarkan izin dari pemda setempat.

Jika lintas kabupaten/kota, yang memproses adalah provinsi. Sementara apabila lintas provinsi, yang memberikan izin adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun peraturan yang menaunginya, yakni Peraturan Menteri Nomor 10 dan 15 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015.

Imas menyebutkan, yang mengajukan izin usaha simpan pinjam tingkat provinsi setiap tahun tidak banyak. Tahun lalu, sebanyak 15 koperasi yang mengajukan dan diberikan perizinan oleh provinsi.

"Tahun ini sekitar 10 koperasi yang diberikan izin. Sisanya sekitar lima koperasi lagi dalam proses," tuturnya.

Sebelum pemberian izin, kata Imas, pihaknya melalui satgas melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Jika ada yang tidak sesuai dengan persyaratan, pihaknya tak sungkan untuk menolak pengajuan izin.

"Tahun lalu ada dua koperasi yang ditolak pengajuan izinnya karena ada beda pemahaman. Tahun ini belum ada," ujarnya.***

Baca Juga

Sinergi BUMN Hadir di ITB

BANDUNG, (PR).- Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bersinergi dengan PT Indonesia Asahan Aluminium dan ITB untuk berbagi dengan mahasiswa seputar peran strategis pemerintah dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan.