KSAP Gelar Public Hearing Sempurnakan SAP

Berfoto Bersama/AI RIKA RACHMAWATI/PR
Perwakilan peserta dan nara sumber berfoto bersama usai pembukaan Public Hearing dan Limited Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2017 di Gedung Keuangan Negara (GKN) Kementerian Keuangan, Jln. Asia Afrika, Bandung, Kamis, 20 April 2017. Dari kiri ke kanan : Toto Hermanto (Inspektorat Prov.Jabar), Yuniar Yanuar Rasyid(Kepala Kanwil DJPB Prov.Jabar), Sumiyati (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan), dan Binsar H.Simanjuntak(Ketuan KSAP). DJPB Prov.Jabar), Sumiyati (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan), dan Binsar H.Simanjuntak(Ketuan KSAP).*

BANDUNG, (PR).- Menyempurnakan draft Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggelar Public Hearing dan Limited Hearing SAP di Bandung. Ketua KSAP, Binsar Simanjuntak, mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk kesempatan kepada stakeholder guna berpartisipasi dalam proses penyusunan SAP.

"Ini juga menjadi sarana sosialisasi awal draft SAP yang akan ditetapkan dikemudian hari," ujarnya, pada Public Hearing dan Limited Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2017 di Gedung Keuangan Negara (GKN) Kementerian Keuangan, Jln. Asia Afrika, Bandung, Kamis, 20 April 2017.

Dalam hearing tersebut, menurut dia, dibahas Draf PSAP tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud dan Draf PSAP tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Selain itu juga Draf Buletin Teknis tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyempurnaan draft SAP, dikatakan Binsar, sangat penting untuk menjawab tantangan semakin kompleknya transaksi akuntansi pada instansi pemerintah. Standar yang sudah ada dinilai belum mampu mengatur transaksi-transaksi tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

"Diperlukan suatu pedoman bagi entitas untuk menggunakan referensi tertentu agar setiap transaksi yang terjadi dapat disajikan dalam laporan keuangan, sesuai dengan struktur pedoman yang direkomendasikan dalam draf buletin teknis ini," katanya.

Setelah Public Hearing dan Limited Hearing tersebut, menurut dia, KSAP masih menerima masukan-masukan selama satu bulan. Masukan-masukan dapat disampaikan secara langsung, secara tertulis maupun melalui sarana komunikasi elektronik kepada KSAP.

"KSAP akan membahas setiap masukan tersebut melalui sidang-sidang pleno untuk penyempurnaaan standar tersebut," ujar Binsar.

Sebelumnya, KSAP telah menerbitkan Buletin Teknis Nomor 17 tentang Aset Tak Berwujud. Menurut Binsar, sesuai dengan kebutuhan, Buletin Teknis tersebut perlu ditingkatkan menjadi Pernyataan SAP (PSAP) seperti pengaturan PSAP Aset Tetap.

KSAP juga sudah menggelar Limited Hearing tentang Draf PSAP tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud di Jakarta. Binsar mengatakan, saat ini PSAP tersebut telah disempurnakan dengan mengakomodir masukan yang datang.

"PSAP Akuntansi Aset Tak Berwujud telah ditetapkan oleh sidang Pleno KSAP untuk dipublikasikan dan dimintakan sekali lagi masukan dari para stakeholder sebelum dimintakan pertimbangan kepada Badan Pemerikasa Keuangan (BPK)," ujarnya.

Sementara itu, Draf PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan merupakan draft baru yang dihasilkan pada 2017. Binsar menuturkan, PSAP tersebut mengatur peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian maupun yang tidak memerlukan penyesuaian terhadap Laporan keuangan.

"Pengaturan ini amat penting terkait dengan penerapan basis akrual, sehingga Laporan Keuangan Audited yang disajikan oleh entitas menjadi lebih relevan dan tidak mengandung salah saji yang material," ujarnya.

Draf PSAP tersebut, menurut dia, mengikuti pengaturan yang sudah ada pada Standar Akuntansi Keuangan maupun pada IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Selain itu, juga sudah disesuaikan dengan karakteristik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Draf Buletin Teknis Kebijakan Akuntansi juga merupakan draft baru yang dihasilkan tahun ini," tuturnya.

Instansi yang hadir pada kegiatan tersebut diantaranya adalah Kementerian Negara/Lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Akademisi dari Perguruan Tinggi, serta Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan.***

Baca Juga