OJK Rilis 7 Inisiatif Untuk Dongkrak Sektor Jasa Keuangan

Sosialisasi/ASEP BUDIMAN/PR
KEPALA Eksekutif Pengawas IKNB OJK Firdaus Djaelani pada acara "OJK Dialog dan Sosialisasi Peraturan tentang Lembaga Penjamin" di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017.*

JAKARTA, (PR).- Ketahanan dan stabilitas sistem keuangan mutlak diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap prospek dan fundamental sektor jasa keuangan. Untuk bagian pertama, Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan tujuh inisiatif untuk seluruh sektor jasa keuangan.

"Pertama, OJK akan lebih mengoptimalkan lagi beberapa program kerja yang telah digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah, dan Bank Indonesia, di antaranya program Laku Pandai, program Simpanan Pelajar, program Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM, pengaturan pegadaian swasta, revitalisasi modal ventura, serta program pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan lainnya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Firdaus Djaelani pada acara "OJK Dialog dan Sosialisasi Peraturan tentang Lembaga Penjamin" di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017.

Kedua, OJK bersama pemerintah dan pihak terkait lainnya akan menyempurnakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar penyalurannya lebih terarah dan efektif. Selama ini, Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan sebesar 66,8% dan sebarannya juga masih terfokus di Pulau Jawa.

"Kami akan memperluas lembaga jasa keuangan yang dapat menyalurkan KUR, serta meminta lembaga jasa keuangan penyalur KUR untuk lebih fokus pada sektor-sektor produktif dan daerah-daerah potensial di luar Pulau Jawa," ucapnya.

Ketiga, pihaknya akan memperluas dan lebih mengoptimalkan lagi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk. Saat ini telah dibentuk 45 TPAKD di seluruh Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. "Tahun ini kami menargetkan akan meresmikan 41 TPAKD, 6 TPAKD di tingkat provinsi dan 35 TPAKD di tingkat kabupaten/kota," tutur Firdaus.

Keempat, seiring dengan perkembangan teknologi, OJK juga melihat bahwa perluasan akses keuangan masyarakat dapat lebih diakselerasi dengan memanfaatkan model pembiayaan melalui financial technology (fintech). Dengan fintech, akan terisi ruang yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal.

Dalam rangka mendukung pengembangan fintech, pihaknya juga akan mendorong Fintech memajukan dan mengembangkan sektor LJKK dan BPJS dalam menggunakan Fintech dalam memasarkan produknya, mencari nasabah, serta meningkatkan peran dan pencarian agen melalui fintech.

Kelima, dengan kondisi permodalan perbankan yang kuat serta prospek ekonomi domestik yang membaik, Firdaus yakin kredit dapat tumbuh lebih tinggi tahun ini. Dia memperkirakan pertumbuhan kredit tahun ini akan sebesar 9%-12%.

Keenam, Firdaus melihat peran bank pembangunan daerah (BPD) bagi pembangunan di daerahnya masih dapat ditingkatkan. Sebagian besar BPD saat ini eksposur kreditnya masih didominasi oleh kredit konsumsi. Untuk itu, dia mengharapkan komitmen BPD terhadap upaya transformasi BPD melalui peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan dan peningkatan kontribusi pembangunan daerah yang didukung dengan SDM yang profesional, infrastruktur IT yang memadai, serta penerapan GCG, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang lebih efektif.

Ketujuh, saat ini pasar modal tidak hanya menjadi tempat berinvestasi saja, tetapi menjadi alternatif sumber pembiayaan jangka panjang yang melengkapi sumber pembiayaan yang selama ini bergantung banyak kepada perbankan. "Tahun lalu, kami menyaksikan lonjakan yang signifikan dalam penghimpunan dana di pasar modal yang diharapkan hal itu dapat ditingkatkan pada 2017," kata Firdaus. ***

Baca Juga

Volume KPR dengan Pembiayaan Syariah Akan Menguat

JAKARTA, (PR).- Volume dan penyaluran kredit pemilikan rumah akan lebih meningkat dengan diluncurkannya Standar Operasi Prosedur Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah.

Daerah Didorong Bangun Kota Baru untuk Generasi Milenial

BANDUNG, (PR).- Pemerintah pusat dan provinsi didorong melakukan pembinaan bagi pemerintah kabupaten atau kota agar daerah mampu mewujudkan pengembangan kota baru sebagai hunian untuk generasi muda yang akan bermukim di kawasan perkotaan.

Disidak Polisi, Jagal Sapi Waswas

SUBANG, (PR).- Semalam, Selasa, 10 Oktober 2017, Tim Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau (Upsus Siwab) Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat melakukan inspeksi