Pembinaan Wirausaha dalam Satu Wadah

Pentingnya UU Kewirausahaan/ASEP BUDIMAN/PR
DEPUTI Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS (tengah) menjelaskan pentingnya UU Kewirausahaan dalam menghemat anggaran di Kantor Kemenkop dan UKM, Rabu 11 Januari 2017.*

JAKARTA, (PR).- Demi efektivitas pembinaan dan anggaran, kewirausahaan akan dinaungi satu wadah yang saat ini masih dipegang 34 kementerian dan lembaga. Selain itu, pembinaan wirausaha pun akan lebih sinergi dan tidak tumpang tindih dan pemborosan anggaran.

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengatakan, UU Kewirausahaan yang kini masih dalam bentuk rancangan, diperkirakan akan mampu mendorong penghematan anggaran. Selama ini, anggaran pengembangan kewirausahaan, termasuk pemberdayaan koperasi dan UMKM hingga subsidi untuk bahan bakar minyak mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Khusus untuk pengembangan wirausaha, koperasi dan UKM, dia menyebutkan, nilainya mencapai sekitar Rp 25 triliun. "Angka itu tersebar di mata anggaran 34 kementerian/lembaga dalam program-program mereka," katanya di Kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu 11 Januari 2017.

Dengan keberadaan UU Kewirausahaan yang kini masih dalam bentuk rancangan atau RUU dan sedang dibahas di DPR, angka itu bisa dihemat dalam jumlah yang besar. Prakoso mengatakan, RUU Kewirausahaan dalam drafnya mengatur tentang penunjukan satu wadah secara resmi untuk pembinaan kewirausahaan yang saat ini dipegang oleh 34 kementerian/lembaga.

"Adanya UU ini akan menghemat anggaran dan tidak adanya lagi tumpang tindih kewenangan pengembangan kewirausahaan," katanya.

Prakoso mengatakan, RUU Kewirausahaan ditargetkan bisa disahkan tahun ini menunggu disahkannya RUU Perkoperasian. Pihaknya sendiri telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam RUU Kewirausahaan Nasional.

"DIM kami susun dalam dua pekan, ada 56 pasal kami usulkan menjadi 35 pasal saja," katanya.

Pada kesempatan itu, Prakoso mengatakan RUU Kewirausahaan Nasional perlu penegasan dalam hal penetapan suatu lembaga/badan/kementerian yang sudah ada untuk menangani kewirausahaan. "RUU akan mengonsentrasikan penanganan kewirausahaan dalam satu lembaga tidak terpecah-pecah karena selama ini kewirausahaan ditangani oleh 34 kementerian dan lembaga," ucapnya.

Pemusatan kewenangan tersebut sekaligus dalam hal penanganan pembiayaan atau modal awal dengan skema yang ringan dan mudah untuk diakses. Untuk itu, pihaknya memandang tidak perlu dibentuk lembaga baru untuk menangani kewirausahaan.

"Hal yang perlu diwujudkan dalam RUU Kewirausahaan yakni agar RUU ini menjadi payung hukum yang kuat dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat, sehingga Indonesia punya SDM yang berkualitas, berdaya saing, dalam menghadapi era persaingan bebas," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya memandang perlunya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan UU Kewirausahaan Nasional, perlunya ada pusat informasi dan layanan pemasaran, dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM.

Menurut dia, tidak perlu dibentuk lembaga baru yang fokus mengelola kewirausahaan, tetapi cukup menetapkan salah satu kementerian/lembaga yang khusus menangani kewirausahaan. "Kata Komisi VI tunggu UU Perkoperasian dulu. Tapi, insya Allah tahun ini keluar. Soal UU Kewirausahaan klir kayaknya karena Menpora dan Menperin mempersilakan.***

Baca Juga

Jumlah Wirausaha Didorong Terus Meningkat

JAKARTA, (PR).- Rasio wirausaha Indonesia diproyeksikan akan mencapai 4% pada 2018. Untuk mencapai angka tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah bersinergi dengan 63 pemangku kepentingan dan mendorong kenaikan kelas usaha.

Sarana Multigriya Bidik Sekuritisasi KPR Rp 2 Triliun

JAKARTA, (PR).- PT Sarana Multigriya Finance (SMF) menargetkan sekuritisasi kredit pemilikan rumah (KPR) senilai Rp 2 triliun tahun 2017 ini. Pihaknya membidik penyalur KPR dari sejumlah bank umum, bank pembangunan daerah, dan perusahaan pembiayaan (multifinance).

Enam Kesepakatan Indonesia-Arab Saudi untuk Majukan UKMĀ 

JAKARTA, (PR).- Penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan otoritas UKM Arab Saudi saat pertemuan Raja Salman dan Presiden Jokowi segera ditindaklanjuti.