Jumlah Dokter Sudah Ideal, Tapi Kurang Merata

Ilustrasi/CANVA
Dokter.*

BANDUNG, (PR).- Rasio jumlah dokter di Jawa Barat sudah ideal. Sayangnya jumlah tersebut menumpuk di kota-kota besar. Sementara di daerah selatan Jabar terbilang minim.

Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia Jabar, jumlah dokter di Jabar sebanyak 19.556 pada tahun 2018. Dokter-dokter tersebut kebanyakan ada di kota-kota besar, di Ibukota Jabar Kota Bandung (3.984 dokter) , daerah barat Jabar seperti Kota Bekasi (2.708), Kota Depok (1.898). Sementaa di selatan Jabar terbilang sedikit seperti Kabupaten Sukabumi (304), Ciamis (231), Kota dan Kabupaten Tasikmalaya (524). 

Ketua IDI Jabar dr Eka Mulyana mengatakan, sebaran tidak merata disebabkan oleh sarana prasarana yang saat ini tidak merata. 

"Gimana dokter mau tindakan tapi alat-alat kurang mendukung. Selain itu infrastruktur yang belum merata pun berupa jalan, akses, transportasi itu juga berpengaruh dalam pengiriman pasien cepat," kata Eka, Jumat, 19 Oktober 2018.

Yang terakhir, ujar Eka, yaitu kesejahteraan dokter juga harus diperhatikan. 

"Sebenarnya banyak persoalan lain terkait pemerataan dokter ini terlebih di era JKN seperti sekarang ini," ucap dia.

Menurut Eka, salah satu solusinya IDI telah melakukan advokasi dengan pemerintah daerah maupun provinsi. Tenaga kesehatan tidak hanya dokter, tapi tenaga kesehatan lain pun harus diperhatikan.

"Untuk bisa merata ya tergantung pemerintah dan juga Legislatif yang mendorong pemerintah," tutur dia. 

Sementara, Ketua Umum PB IDI, Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG (K) mengatakan,  jumlah dokter di Jawa Barat jumlahnya adalah seperempat dari total jumlah Dokter se-tanah air. Artinya, Jabar punya potensi besar.

"Inilah yang harus digali, bagaimana potensi dokter untuk dimaksimalkan," kata dia pada saat pertemuan IDI se Jabar pekan lalu. 

Diakui dia, dari ribuan dokter di Jabar lebih banyak berada di Jabar bagian barat seperti Depok, karawang, Bekasi. Sementara daerah seperti Ciamis, Banjar, dan sekitarnya, jumlahnya sekitar ratusan dokter saja.

Maka, pemerintah, kata dia, perlu memperhatikan persoalan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter, di Jawa Barat.

"Mungkin dengan dukungan sarana, prasarana, infrastruktur, juga perhatian terhadap kesejahteraan dokter yang ditugaskan di daerah tertentu," katanya.

Intinya, tambah dia, IDI menjadi mitra pemerintah, dalam bidang Pembangunan Kesehatan.

Di sisi lain, pihaknya mendukung Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), pada tahun 2019 mendatang. Namun hal ini juga wajib didukung kualitas pelayanan kesehatan juga standar mutu yang optimal.

Peningkatan pelayanan kesehatan 

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Jabar harus maju dalam pembangunan fisik, sekaligus pembangunan manusianya.

"Maka, ada peran dokter disana dalam mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang Juara," ujar Uu.

Sehingga, peningkatan pelayanan kesehatan, mutlak diperlukan untuk menghasilkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi. Agar memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga tercipta masyarakat Juara Lahir Batin.

Adapun disamping itu, hadirnya teknologi di bidang kesehatan yang terus berkembang. Seharusnya hal tersebut, bisa mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal.

Maka Wagub Uu pun mendorong, pemanfaatan teknologi kesehatan oleh para tenaga medis. Termasuk pihaknya, sebagai pemerintah, akan berusaha dalam menghadirkan, dan memeratakan kebutuhan tersebut di setiap sudut Jawa Barat.

Baca Juga

Buruh Kawal Revisi Pergub Nomor 54 Tahun 2018

BANDUNG, (PR).- Serikat pekerja/buruh akan mengawal revisi Peraturan Gubernur Jabar No 54/2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat.

Ombudsman RI Klarifikasi Status Lahan UIII pada Pemprov Jabar

BANDUNG, (PR).- Ombudsman RI mengklarifikasi adanya beberapa aduan warga terhadap lahan untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Jalan Pemancar Cimanggis, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepa

Ayo Ajukan Bantuan Dana Tanggap Darurat ke Pemprov Jabar

BANDUNG,(PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kepala desa maupun lurah untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah (bupati/wali kota), melaporkan kerusakan infrastruktur maupun kebutuhan logistik masyarakat yang terkena dampak