Honorer Bandung Barat Gelar Istighosah, Harapkan SK Penugasan dari Bupati

PARA honorer melakukan istighosah di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 21 September 2018.

NGAMPRAH, (PR).- Ratusan honorer di 12 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat menggelar istighosah dan mogok kerja untuk menuntut surat keputusan penugasan dari bupati, Jumat 21 September 2018. Honorer di sejumlah kecamatan berencana kembali mengajar pada pekan depan, namun honorer di kecamatan lain bertekad mogok kerja sampai 10 Oktober 2018 agar tuntutannya terealisasi.

Koordinator Honorer Kecamatan Cikalongwetan Fauzi Gorib mengatakan, mogok kerja para honorer di Cikalongwetan terus dilakukan sejak 17 September 2018. Dari hampir 500 honorer di SD negeri, sebanyak 310 orang telah menyatakan sikap untuk mogok sampai 10 Oktober 2018. Mereka ialah guru, operator sekolah, pustakawan, hingga penjaga sekolah yang berstatus honorer.

"Dari 17 September sampai sekarang kami masih mogok. Mogok ini dilakukan sampai ada kepastian hitam di atas putih dari pemda. Di surat pernyataan, mogok itu sampai 10 Oktober. Kalau 10 Oktober belum ada realisasi, honorer di seluruh kecamatan akan turun ke pemda untuk mendesak dikeluarkan SK bupati. Mungkin itu jalan terakhir kami, kalau lewat mogok seperti saat ini tidak ada hasilnya," katanya.

Berbeda dengan aksi awal para honorer yang menuntut agar Permenpan-RB Nomor 36/2018 ditinjau ulang karena dianggap tak adil bagi honorer kategori II (K2), menurut Fauzi, mogok kerja honorer saat ini lebih ditujukan agar SK penugasan tak lagi berasal dari kepala sekolah, melainkan dari bupati. Alasannya, legalitas SK kepsek tidak bisa untuk pengajuan Nomor Unik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

"Dalam pengajuan NUPTK itu harus ada SK bupati, enggak bisa pakai SK kepsek. Rata-rata guru yang sudah lima tahun menghonor ini tidak punya NUPTK. Sementara dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, kami bisa diajukan NUPTK kalau ada SK bupati. Program sertifikasi guru honor di sekolah negeri juga harus memegang SK bupati, baru bisa mencairkannya," katanya.

Fauzi menambahkan, para honorer tidak muluk-muluk ingin menjadi pegawai negeri sipil, karena ketentuan untuk jadi PNS sudah diatur dalam undang-undang. Minimal, kata dia, ada pengakuan dari pemda, sehingga penghasilan honorer pun bisa lebih baik. Dengan honor saat ini antara Rp 300-500 ribu per bulan, dia menilai upah buruh masih lebih besa. Padahal, guru mengemban tanggung jawab moral untuk mencerdaskan bangsa.

"Di Cikalongwetan aspirasi ini sudah disampaikan saat audiensi dengan Dinas Pendidikan KBB. Cuma belum ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan seperti di Garut, kan mogok kerjanya juga berhenti. Kami pun ingin seperti itu, ada pernyataan dari Pak Bupati, misalkan pada bulan depan, di-SK-kan. Kami pasti sangat gembira dan kembali beraktivitas lagi di sekolah masing-masing," katanya. 

Koordinator Honorer Kecamatan Saguling Rohmah Rohmahwati mengatakan, istighosah juga dilakukan para honorer di Saguling. Dari sekitar 250 honorer termasuk di sekolah swasta, dia menyebutkan, sebanyak 78 honorer sekolah negeri menandatangani surat pernyataan mogok mengajar sampai 10 Oktober 2018. Akan tetapi, pada pekan depan para honorer berencana kembali ke sekolah.

"Untuk di Saguling, kami tidak mengadakan unjuk rasa, karena sesudah memberitahukan mogok kerja. Kami pun kompak diam di rumah. Namun, karena ada permintaan pihak UPT Pendidikan, PGRI, pengawas, kepsek dan komite sekolah, mogok ini tidak dilanjutkan. Mereka siap menampung dan menyampaikan aspirasi kami, sehingga kami bersepakat mulai Senin, 24 September 2018, kembali ke sekolah," katanya. 

Mogok mengajar

Menurut Koordinator Honorer KBB Muhamad Nurdin, aksi mogok mengajar dilakukan oleh sekitar 3.000 honorer di KBB. Namun, revisi UU Aparatur Sipil Negara dianggap sudah menjadi titik terang bagi nasib para honorer. Oleh karena itu, aktivitas para honorer dapat kembali normal pada pekan depan. Meski begitu, jika tuntutan mengenai SK bupati dipenuhi, maka seluruh honorer di KBB akan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor pemda pada 10 Oktober 2018.

"Mogok mengajar sampai 10 Oktober 2018 saya kira tidak akan terjadi. Kami tidak akan melewati batas, seminggu sudah cukup. Soalnya, kami pun tidak nyaman. Yang biasa pagi-pagi sudah sibuk dengan aktivitas, tiba-tiba harus mendapat suasana baru dengan harap-harap cemas. Kami sudah terbiasa dengan anak-anak, ada yang kurang kalau tidak bertemu. Namun, walau dengan berat hati, ihktiar wajib kami lakukan meskipun itu pahit," katanya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna memastikan akan menampung semua aspirasi warga, termasuk para honorer. Dia pun menyatakan bakal memfasilitasi aspirasi itu semampunya. "Kalau memang itu rasional, tentu kami fasilitasi. Soalnya, kami juga harus melihat dulu permasalahannya. Tentunya, kami tunggu rekan-rekan honorer ini untuk beraudiensi dengan kami," katanya.***

Baca Juga