Berselisih Soal Usia Pensiun, Ratusan Karyawan Perusahaan Susu Mogok Kerja

Demo/CECEP WIJAYA SARI/PR

NGAMPRAH, (PR).- Ratusan karyawan PT Ultrajaya melakukan aksi mogok kerja lantaran terjadi masalah hubungan industrial, di antaranya perselisihan soal batas usia pensiun. Aksi unjuk rasa juga digelar di depan kantor perusahaan tersebut, Jalan Raya Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu 12 September 2018. 

"Rencananya, kami akan gelar aksi selama dua hari sampai besok (hari ini) karena berbagai perundingan dengan perusahaan dan juga pemerintah tidak menemui titik terang," kata Ketua PUK SP RTMM SPSI Ultrajaya, Kiki Permana Saputra di sela aksi kemarin.

Dia mengungkapkan, buruh meminta agar perusahaan menetapkan batas pensiun di usia 56 tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun. Sebab selama empat tahun terakhir, perusahaan sudah mempensiunkan sejumlah karyawan yang berusia 50 tahun bahkan di bawahnya.

Menurut Kiki, perusahaan pengolahan susu tersebut hanya mengacu kepada keputusan direksi soal penetapan usia pensiun. Selama 4 tahun terakhir, sudah ada sekitar 200 karyawan yang pensiun baik di usia 50 tahun maupun pensiun dini.

Kalaupun usia pensiun tetap 50 tahun, karyawan meminta agar kebijakan pesangon 2+1 dikembalikan dan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja bersama (PKB). "Jika perusahaan kukuh ingin membawa ini ke Pengadilan Hubungan Industrial, kami juga siap," ujarnya.

Selain soal pensiun, dia menambahkan, tuntutan lainnya yaitu agar perusahaan segera menggelar temu akrab karyawan dan keluarganya. Sistem alih daya (outsourcing) di core business juga diminta agar ditiadakan.

Aksi tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai serikat buruh. Aksi dilakukan dengan menggelar orasi di depan kantor perusahaan, dengan tetap mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian.

Sudah diterapkan

Sementara itu, Kuasa Hukum PT Ultrajaya Jorgy Nainggolan mengungkapkan, batas usia pensiun sebenarnya sudah diterapkan perusahaan sejak 2004. Batas pensiun dikelompokkan sesuai dengan posisi karyawan, mulai pekerja, staf, hingga manager dengan batas pensiun antara 45-60 tahun.

"PP Nomor 45 Tahun 2015 itu mengatur soal jaminan pensiun, bukan usia pensiun. Makanya, untuk usia pensiun kami tetap mengacu pada keputusan direksi perusahaan. Sebab, ini kaitannya dengan regenerasi karyawan juga," ujarnya.

Soal kebijakan pesangon 2+1, lanjut dia, hal itu juga merupakan kebijakan insidentil dari perusahaan untuk membantu karyawan yang terlilit utang. Namun, kebijakan itu tidak mungkin diberlakukan secara permanen.

Menurut Jorgy, hal itu pun sudah disampaikan kepada karyawan. Namun, setelah beberapa kali perundingan termasuk yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja setempat, menemui jalan buntu. "Terakhir, Disnaker menyarankan hal ini dibawa ke peradilan hubungan industrial. Ya, kami akan tempuh jalur itu," ujarnya.

Dia menambahkan, aksi mogok kerja ini cukup menghambat proses produksi. Sekitar 520 karyawannya kemarin tidak bekerja meski tidak semuanya ikut unjuk rasa. Jika aksi terus berlanjut, menurut dia, perusahaan akan meminta ganti rugi terhadap koordinator aksi tersebut.***

You voted 'senang'.

Baca Juga

Masih Banyak Warga Bandung Barat Buang Air Besar Sembarangan

NGAMPRAH, (PR).- Wilayah Kabupaten Bandung Barat hingga kini belum terbebas dari perilaku warga yang buang air besar sembarangan. Dari 165 desa, baru 73 desa yang sudah mendeklarasikan open defecation free (bebas dari BAB sembarangan).

WARGA menggendong anaknya di dekat bus tempat pemasangan alat kontrasepsi IUD pada peringatan Ke-XIX Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Bandung di halaman PT Mitra Rajawali, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Senin (9/7). Program Keluarga Berenc

KB Jangan Cuma Dibebankan pada Perempuan

NGAMPRAH, (PR).- Pemasangan alat kontrasepsi untuk menekan kelahiran jangan hanya dibebankan kepada perempuan. Sebab, pria pun bisa melakukannya, yakni dengan menggunakan kondom ataupun vasektomi.