Polemik Benny Bachtiar Jadi Sekda Kota Bandung, Oded M Danial Diminta Bertindak

Benny Bachtiar/GALAMEDIANEWS.COM

BANDUNG, (PR).- DPRD Kota Bandung menuntut wali kota Bandung terpilih Oded M Danial untuk segera menyikapi polemik penolakan Benny Bachtiar sebagai sekretaris daerah kota Bandung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung. 

Meskipun memeringkati posisi satu dan dua hasil lelang terbuka, dua nama kepala dinas Pemkot Bandung tidak diperhitungkan.

“Kami meminta kepada wali kota terpilih untuk segera bersikap kepada masalah ini karena tuntutan dari ASN yang tidak menghendaki sekda dari luar kota Bandung begitu gencar, sehingga dewan mengharapkan adanya kebijakan penuh dari Oded atas penetapan sekda baru,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Edi Haryadi, di Bandung, Selasa 11 September 2018.

Edi menjelaskan, DPRD Kota Bandung tidak alergi dalam proses pemilihan sekda melalui mekanisme lelang terbuka. Apalagi panitia seleksi yang bertugas merupakan ahli terpilih yang berasal dari luar internal Pemkot Bandung. 

Tidak ada unsur Pemkot Bandung dalam panitia seleksi. Pansel berisikan deputi SDM Kemenpan RB, kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, IPDN, Psikologi UI, dan Fisip Unpad.

Dari 14 kandidat yang mendaftar, terdapat peserta dari Kabupaten Subang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut. Dari hasil lelang jabatan, nama calon sekda yang siap dipilih menyisakan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Mohamad Salman Fauzi, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Benny Bachtiar.

KEPALA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung Ema Sumarna (kanan) memeriksa botol minuman keras di salah satu supermarket, di Jln. Pahlawan, Kota Bandung, Selasa (10/1). Pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah toko itu dilakukan da

Ema Sumarna lebih berpeluang dari segi nilai

Informasi terkait nilai akhir bobot yang muncul dari tim pansel sekda menunjukkan kandidat Ema Sumarna di peringkat pertama dengan nilai 81.654, disusul Salman meraih nilai 80.764, dan Benny dengan perolehan nilai 80.383.

Open bidding ini menentukan pejabat secara objektif. Ada hasil berupa ranking yang tentu menempatkan yang terbaik di atas yang terbaik. Ranking satu dan dua tertinggi itu berasal dari internal Pemkot Bandung,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, hasil rangkaian tes dan uji kompetensi yang dilakukan pakar kepada puluhan kandidat sekda tidak dijadikan dasar pilihan wali kota Bandung saat itu, Ridwan Kamil. Ridwan tetap menggunakan hak prerogatif wali kota untuk menunjuk langsung dari tiga nama terbaik di akhir seleksi.

Edi menyatakan, pemilihan sekda tanpa didasari penilaian uji dan tes pansel ini bisa berpengaruh pada semangat ASN lain yang berprestasi, berbuat baik, dan berharap karirnya bisa naik di jabatan tertinggi hingga menjadi sekda. Pengabaian ranking hasil seleksi dianggap telah menutup cita-cita ASN dalam menapaki jenjang kariernya.

Sebagian besar ASN tidak sepakat Benny ditunjuk Sekda

“Apalagi ASN Pemkot Bandung selama ini membantu Pak Ridwan Kamil dalam meraih prestasi. Semua tahu prestasi itu peran besarnya di SKPD (satuan kerja perangkat daerah/dinas). Sekarang SKPD malah tidak dianggap, aneh juga kan,” tuturnya.

Terpisah, Koordinator Forum Peduli Bandung Kandar Karnawan mengatakan, survei internal Pemkot Bandung yang diklaim Ridwan tentang ASN mendukung kehadiran Benny tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebagian besar ASN dikabarkan tidak menyepakati penunjukkan Benny sebagai sekda oleh Ridwan Kamil.

“Kami sih merasa harus dilakukan survei ulang, yang terbuka dan terukur. Kami menuntut Pak Oded untuk menggulirkan survei ulang kepada ASN. Kami telah melakukan aksi bersama 30 ormas dan OKP dan akan beraudiensi dengan Pak Oded untuk menuntut penganuliran penunjukkan nama sekda, karena ini berkaitan erat dengan soliditas ASN di internal Pemkot Bandung,” katanya.***

You voted 'senang'.

Baca Juga