APBD Perubahan 2018, Pemprov Jabar Sampaikan Target Kenaikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa/DOK HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Jawa Barat di Tahun 2018 ini yang mengalami  kenaikan mencapai angka Rp 1,29 Triliun. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, Iwa Karniwa, mengatakan ada beberapa hal yang terkait dengan perubahan dikarenakan adanya target indikator yang ditetapkan untuk perubahan anggaran 2018. 

"Saya memimpin langsung dan memaparkan gambaran umum terkait APBD Perubahan. Diantaranya ada perubahan asumsi pejabat umum dan juga khusus untuk di bidang pendapatan terjadinya pelampauan pembiayaan," ujar Iwa pada Rapat Badan anggaran di Ruang rapat Banmus DPRD Jabar, Senin, 10 September 2018.

Pemprov Jabar, menurut dia, berencana melakukan pergeseran anggaran antar unit karena ada beberapa yang harus dikoreksi, hal ini tentu disesuaikan dengan kondisi pada saat berjalan. Termasuk beberapa yang terkait dengan sisa lelang, ini juga perlu dimanfaatkan dalam perubahan APBD ini agar lebih optimal dalam penggunaan APBD 2018 setelah perubahan," ujar Iwa.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dilakukan dalam APBD-P 2018 yaitu indeks pembangunan manusia ditargetkan antara 71% hingga 71,54%, lalu indeks pendidikan yang telah direncanakan sebesar 62,51% hingga 63,50% dan beberapa hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga kan didorong antara 5,5% sampai dengan 5,9%, Inflasi  3,55 +1% dan terakhir untuk investasi ditargetkan Rp315 triliun sampai dengan Rp335,3 triliun. 

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dari sisi pendapatan diantaranya adalah dengan memantapkan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, koordinasi pusat daerah,  juga meningkatkan deviden BUMD, termasuk juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Terkait kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, non wajib, urusan pemerintahan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan.

Kemudian dilaksanakannya RPJMN 2015-2019, Sustainable Develompent Goals (SDGs), Good Governance, juga fungsi pendidikan 20% dari total, fungsi kesehatan 10% dari belanja, fungsi infrastruktur 10% dari total Pajak Kendaraan Bermotor, serta optimalisasi penggunaan aset daerah, dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi. 

"Itulah kira-kira kebijakan anggaran yang kita coba lakukan sehingga target pendapatan murni 2018 adalah Rp31,96 triliun, pada rencana perubahan dengan beberapa peningkatan efisiensi,  efektifitas dan lain sebagainya itu menjadi Rp33,25 triliun sehingga ada peningkatan Rp1,29 triliun. Di sisi belanja diusulkan Rp33,9 triliun direncanakan alokasi belanja Rp35,7 triliun sehingga ada peningkatan belanja Rp 1,7 triliun," kata Iwa.

Sekda menuturkan dari APBD Murni 2018, anggaran perubahan mengalami kenaikan sebesar 5,25%. Salah satu kenaikan ini juga untuk menopang program quick response yang digagas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul. “Program ini kami siapkan diperubahan karena akan segera dilaunching,” tuturnya.

Terkait kekurangan anggaran, Sekda memastikan hal ini bisa ditutup dari hasil Silpa perhitungan BPK yang mencapai Rp2,478 triliun. Pihaknya menargetkan pembahasan APBD Perubahan 2018 bisa tuntas menjelang akhir September sekaligus bisa ditetapkan.***

You voted 'sedih'.

Baca Juga

Pembagian Tugas, Uu Ruzhanul Ulum Kebagian Urus Pedesaan

BANDUNG, (PR). - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya diberi amanah oleh Gubernur Ridwan Kamil (Emil) untuk menangani masyarakat di pilemburan (pedesaan). Untuk itu, Uu akan menjalin komunikasi dengan masyarakat desa.

Iwa Karniwa Berharap Pemilu 2019 Berjalan Sukses

BANDUNG, (PR).- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa nyatakan apresiasinya pada Tiga Pilar yaitu Babinsa (Bintara Pembina Desa), Kamtibmas (Bintara Pembinaandan Keamanan Ketertiban Masyarakat) dan Kepala Lurah/Desa, y