Penanggulangan HIV di Bandung Barat Terganggu Macetnya Dana Hibah

Ilustrasi/GUGUM RACHMAT GUMILAR/PR
POSTER imbauan berhati-hati terhadap HIV dalam acara tes HIV massal di Kabupaten Pangandaran belum lama ini.

NGAMPRAH, (PR).- Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bandung Barat tahun ini terhambat akibat belum turunnya hibah dari pemerintah daerah. Padahal, sejak awal hingga pertengahan tahun ini, sudah ditemukan 43 kasus baru.

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung Barat, Lilly Koesmayadi menuturkan, pihaknya mengajukan bantuan hibah sebesar Rp 600 juta. Anggaran itu di antaranya untuk operasional kesekretariatan, penyuluhan, penjangkauan, dan bantuan untuk warga peduli AIDS (WPA).

"Sebetulnya slot anggarannya sudah ada, tetapi tidak bisa dicairkan karena terdampak situasi politik di daerah ini," ujarnya, Kamis 6 September 2018.

Seperti diketahui, beberapa pergantian kepala daerah terjadi sejak Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Bandung Barat Abubakar. Sejak itu, jabatan bupati digantikan pelaksana tugas, yakni Yayat T Soemitra, dan kini diganti Dadang Mohammad Masoem sebagai pejabat bupati hingga Bupati Terpilih Aa Umbara Sutisna dilantik nanti.

Menurut Lilly, saat ini pihaknya hanya mengandalkan dana operasional dari pemerintah daerah. "Sebelumnya, ada bantuan dari Global Fund, tapi sekarang kami sudah tak menerimanya lagi," katanya.

Dengan kondisi itu, berbagai kegiatan KPA Kabupaten Bandung Barat tidak berjalan optimal. Padahal, saat ini dibutuhkan tambahan petugas penjangkau daerah-daerah untuk mendata kasus HIV/AIDS.

Dia menyebutkan, kasus HIV/AIDS kini tak lagi terjadi di perkotaan, tetapi juga merambah ke daerah-daerah pelosok. "Namun, data yang terungkap sebetulnya bisa lebih banyak lagi jika ada petugas di setiap kecamatan," ujarnya seraya berharap agar bupati terpilih nanti bisa secepatnya mencairkan dana hibah untuk KPA.

Masih proses

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Hidayatulloh mengakui, para calon penerima hibah mempertanyakan kapan hibah itu bisa dicairkan. Namun dirinya tak bisa banyak berjanji, sebab hanya mengikuti prosedur.

Prosedur pencairan hibah tersebut, yaitu memverifikasi persyaratan calon penerima yang kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran. Lalu, DPA ditetapkan dengan SK Bupati yang selanjutnya dilakukan pemberkasan.

"Setelah pemberkasan komplit, baru diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk kemudian bantuan disalurkan ke rekening penerima," ucapnya seraya menambahkan, pencairan dana hibah tinggal menunggu SK Bupati.

You voted 'senang'.

Baca Juga