Penggalangan Dana Gempa Lombok Harus Berizin

Pengungsi Gempa Lombok/ANTARA
SEORANG ibu memandikan anaknya di tempat pengungsian korban gempa bumi di Desa Santong, Kayangan, Lombok Utara, NTB, Sabtu, 11 Agustus 2018 lalu. Sejumlah tempat pengungsian korban gempa bumi yang tersebar di berbagai wilayah di NTB membutuhkan perangkat sanitasi untuk mandi, cuci dan kakus.*

BANDUNG, (PR).- Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung mengimbau warga agar tidak sembarangan memberikan sumbangan. Penggalangan dana bantuan bagi korban bencana di Lombok, belakangan ini harus mengantongi izin Dinas Sosial Kota Bandung.

Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan, sumbangan selayaknya diberikan melalui lembaga yang telah memiliki izin. Penggalangan dana dengan izin Dinas Sosial Kota Bandung dinilai mampu menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan.

“Siapa pun, mau artis sekali pun tetap harus ada izin. Kita tidak pernah mempersulit, tapi ini upaya kita agar kegiatan amal itu bisa dipertanggungjawabkan. Izin ini gratis, kok. Penggalang dana tinggal memenuhi syarat agar bisa menjamin dana warga tersalurkan ke tujuan bantuan,” ujar Tono, di Bandung, Kamis, 23 Agustus 2018.

Seperti diketahui, kabar bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu direspons warga Bandung dengan inisiatif penggalangan bantuan. Di banyak pusat keramaian dan persimpangan lalu lintas, banyak bermunculan warga yang berinisiatif untuk menggalang bantuan.

Bagi dinas sosial, aktivitas tersebut dianggap ilegal karena tidak mengantongi izin. Tono menuturkan, penilaian tersebut bukan untuk menghalangi warga yang berniat baik bersimpati meringankan beban korban bencana.

Akan tetapi, dinas sosial ingin melindungi warga dan calon donatur yang ingin menyalurkan sumbangannya agar tepat sasaran. Tono mengkhawatirkan ada pihak yang memanfaatkan momentum aksi simpatik itu sebagai siasat jahat berkedok penggalangan dana.

Syarat perizinan

Izin yang diberikan Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung, kata Tono, menjadi langkah antisipasi agar penyaluran bantuan tidak disalahgunakan oleh oknum. Ia memastikan prosedur perizinan tersebut bukan untuk mempersulit warga dalam menggalang bantuan atau warga yang ingin memberikan sumbangan.

“Membuat izin seperak pun tidak ada biaya, gratis. Nanti setelah urus izin, kita buat surat resmi dan itu (surat) harus dicantumkan dalam setiap kegiatan,” katanya.

Aturan tersebut, kata Tono, tidak hanya berlaku pada pengumpul sumbangan yang sering ditemukan di jalanan, tetapi bagi seluruh warga yang menggalang bantuan dan dana untuk keperluan lainnya seperti sumbangan acara peringatan HUT RI.

Menurut Tono, lembaga resmi yang biasanya menyalurkan bantuan sudah memiliki akta pendirian dari notaris atau minimal berbadan hukum dengan mengantongi izin domisili dari aparat kewilayahan setempat.

Ia berharap dengan terorganisirnya bantuan yang diberikan warga, dana titipan warga bisa tersalurkan dan dipertanggungjawabkan dengan jelas. Syarat izin pun dinilai tidak akan memberatkan kelompok yang ingin menggalang dana.

“Minimal mereka memenuhi tiga syarat. Pertama ada susunan panitianya, kedua mengikuti aturan seperti tidak mengganggu lalu lintas, dan ketiga harus punya izin dari Dinsosnangkis,” katanya.

Baca Juga

Oded Merasa Berhak Pilih Sekda Kota Bandung

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung menjamin prosedur penetapan sekretaris daerah kota Bandung terus berjalan sesuai dengan regulasi. Wali Kota Bandung Oded M.