Bandung Barat Butuh Rp 100 Miliar untuk Lebarkan Akses ke Pusat Pemerintahan

Area Perkantoran Pemkab Bandung Barat/DEDEN IMAN/PR

NGAMPRAH, (PR).- Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menuju Kompleks Pemkab Bandung Barat di Ngamprah belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Soalnya, pembebasan lahan tersebut membutuhkan anggaran cukup besar, yakni di atas Rp 100 miliar.

Pejabat Bupati Bandung Barat, Dadang Mohammad Masoem didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat, Anugrah mengungkapkan, anggaran pelebaran jalan tersebut sebenarnya sudah disediakan pemerintah provinsi.

"Jalan itu statusnya jalan provinsi, tetapi anggaran pembebasan lahan harus disiapkan pemkab. Ini yang belum mampu kami lakukan," katanya di Ngamprah.

Dia menuturkan, rencananya pelebaran jalan akan dilakukan sepanjang 2 km mulai dari pertigaan Jalan Panaris-Padalarang-Cisarua hingga ke Kompleks Pemkab Bandung Barat. Rencana tersebut sudah bergulir sejak 2014 lalu di mana biaya pembebasan lahan diperkirakan masih Rp 40 miliar.

Rencana itu sudah direalisasikan dengan pembangunan terowongan (underpass) di Desa Mekarsari yang terbagi dua lajur. Namun, hanya satu lajur yang sudah dibangun jalan, sementara lajur lainnya kini ditumbuhi rumput liar.

Dibutuhkan

Menurut Dadang, pelebaran jalan tersebut memang dibutuhkan mengingat akses menuju Pemda kini sudah ramai. Di titik tertentu, lebar jalan cukup kecil, sehingga menghambat lalu lintas terutama saat kondisi padat.

"Namun sekarang kita lihat, di pinggir jalan tersebut sudah banyak permukiman dan juga bangunan-bangunan lainnya. Harus dipikirkan bagaimana caranya supaya masyarakat yang bakal terkena dampak juga bisa menerima," katanya.

Dia mengakui, anggaran perbaikan jalan masih jauh dari kebutuhan, sehingga harus dilakukan secara bertahap. Hal ini pun terjadi di semua daerah termasuk anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar.

Tahun ini, anggaran perbaikan jalan yang dikelola Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat hanya Rp 87 miliar. Dengan anggaran tersebut, perbaikan jalan hanya meningkat sekitar 3 persen.

"Kondisi sekarang, jalan kabupaten dari total 525 km, hanya 60 persen yang sudah baik dan sampai akhir tahun peningkatannya ditargetkan mencapai 63 persen," katanya.

Meski demikian, menurut Dadang, pembangunan infrastruktur ini harus menjadi prioritas. Sebab, hal itu akan mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Ketua RW 2, Desa Mekarsari Utom Sulaeman sebelumnya mengungkapkan, pelebaran jalan menuju Kompleks Pemkab bakal menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Namun dia meminta, masyarakat jangan sampai dirugikan jika pelebaran jalan dilakukan.

"Di sini penduduk sudah banyak. Dan jika pelebaran jalan jadi dilakukan, mereka otomatis harus pindah. Nah, jangan sampai masyarakat dirugikan, sebab harga tanah sekarang mahal," katanya.*

You voted 'marah'.

Baca Juga

Masih Banyak Warga Bandung Barat Buang Air Besar Sembarangan

NGAMPRAH, (PR).- Wilayah Kabupaten Bandung Barat hingga kini belum terbebas dari perilaku warga yang buang air besar sembarangan. Dari 165 desa, baru 73 desa yang sudah mendeklarasikan open defecation free (bebas dari BAB sembarangan).

WARGA menggendong anaknya di dekat bus tempat pemasangan alat kontrasepsi IUD pada peringatan Ke-XIX Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Bandung di halaman PT Mitra Rajawali, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Senin (9/7). Program Keluarga Berenc

KB Jangan Cuma Dibebankan pada Perempuan

NGAMPRAH, (PR).- Pemasangan alat kontrasepsi untuk menekan kelahiran jangan hanya dibebankan kepada perempuan. Sebab, pria pun bisa melakukannya, yakni dengan menggunakan kondom ataupun vasektomi.

Sampai Juli 2018, Ada 323 Kasus HIV di Bandung Barat

NGAMPRAH, (PR).- Tren kasus penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Penanggulangan AIDS setempat melaporkan, secara kumulatif sejak 2011 hingga Juli 2018, ada 323 kasus yang terungkap.