Lalai Uji Kir, Puluhan Kendaraan di Cimahi Ditilang

Operasi/RIRIN NUR FEBRIANI/PR

CIMAHI, (PR).- Puluhan kendaraan angkutan umum terjaring operasi penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang digelar Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Polres Cimahi dan TNI. Operasi digelar di Jalan Jenderal Amir Mahmud-Cilember Kota Cimahi, Selasa 24 Juli 2018. Kendaraan-kendaraan tersebut didapati melanggar ketentuan Uji KIR berkala. 

Pantauan di lapangan, kendaraan angkutan umum, angkutan barang, angkutan karyawan hingga angkutan sewa khusus menjadi sasaran dari operasi gabungan tersebut. Petugas memberhentikan kendaraan angkutan dan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. 

Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang mengatakan, operasi penegakan hukum tersebut dilakukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah Kota Cimahi.

"Sasaran operasi terutama angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek, angkutan barang, hingga angkutan sewa khusus. Kami dapati, sebanyak 24 unit kendaraan angkutan masa uji kir habis dan tidak diperpanjang. Ada juga pelanggaran berupa ijin trayek sudah habis dan tidak diperpanjang," ujar dia. 

Untuk kendaraan yang uji kir habis dan tidak diperpanjang, pihaknya mempertanyakan kelaikan kendaraannya. "Harusnya uji kir dilakukan berkala agar memastikan kendaraan laik digunakan," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, ada juga kendaraan yang izin trayeknya sudah habis dan tidak diperpanjang oleh pemilik kendaraan. Dengan demikian, pihaknya langsung melakukan penilangan berkerjasama dengan anggota Polres Cimahi.

"Ada juga yang tidak memiliki SIM. Tetapi untuk angkutan barang cukup hanya dengan surat keterangan kepengurusan angkutan barang," kata dia.

Pihaknya menekankan kepada masyarakat agar membawa surat kendaraan yang lengkap. "Karena kegiatan ini dilakukan rutin bekerjasama dengan Polres Cimahi dan TNI, lewat kegiatan ini dapat menciptakan kepatuhan dalam berlalu lintas," kata Ranto.

Indikasi kelaikan

Kanit Dikyasa Polres Cimahi, Ipda Deden Indrajaya, menambahkan,  pelanggaran atas kendaraan tidak laik jalan yang dipaksakan dikenakan tindakan tilang. "Uji kir menjadi salah satu indikasi kendaraan laik jalan atau tidak. Kalau tidak laik dan uji kir tidak dilakukan, maka jangan dipaksakan jalan," katanya.

Pelanggaran kelaikan jalan angkutan dijerat Pasal 305-285-285 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Sanksinya diberikan maksimal karena membiarkan kendaraan beroperasi tidak laik jalan. Mestinya tidak demikian karena keselamatan masyarakat harus jadi prioritas utama," ungkapnya.***

Baca Juga

Populasi LGBT di Cimahi Mencapai Ratusan Orang

CIMAHI, (PR).- Komunitas pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) turut eksis di Kota Cimahi. Populasinya diperkirakan mencapai ratusan orang dengan rentang usia pelajar kisaran 15 tahun hingga usia dewasa.