Pemohon Surat Tinggal Sementara Meningkat

Pemeriksaan KTP/ANTARA
Petugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memeriksa dokumen kependudukan berupa kartu keluarga penumpang yang baru tiba di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 22 Juni 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mendata warga yang keluar maupun masuk ke Kota Kembang pasca Idulfitri 1439 H.*

BANDUNG, (PR).- Ratusan warga mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Diketahui, sejumlah warga luar Kota Bandung itu memohon dibuatkan SKTS sebagai pendukung syarat zonasi PPDB agar dapat sekolah di Kota Bandung.

“Kurang lebih dalam kurun waktu seminggu menjelang PPDB sampai dengan pengumuman, kelihatannya ada tren (pemohon SKTS) naik. Kurang lebih 150-200 orang datang ke kantor Disdukcapil. Kelihatannya ada miskomunikasi, atau salah persepsi. Padahal setelah kita komunikasikan dengan Dinas Pendidikan bahwa SKTS ini tidak digunakan untuk salah satu persyaratan dalam PPDB ini,” ujar Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Uum Sumiati, di Bandung, Kamis, 12 Juli 2018.

Ia menjelaskan, SKTS dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung untuk penduduk pendatang atau nonpermanen. Surat itu bagi warga yang datang dari luar Kota Bandung, tinggal di Kota Bandung, tetapi secara administratif tidak menjadi warga Kota Bandung.

Disdukcapil Kota Bandung hanya memproses warga luar kota yang memenuhi syarat. Petugas meminta bukti persyaratan identitas dari daerah asalnya.

Yang tidak kalah penting, warga pemohon SKTS diminta menunjukkan surat pengantar dari RT dan RW di tempat yang akan ditinggali di Kota Bandung. Tujuan tinggal sementara seperti sekolah atau bekerja di Bandung juga harus dibuktikan dengan surat keterangan.

“Tetapi yang salah adalah kemarin ada warga yang datang dari luar Kota Bandung, ingin sekolah di Kota Bandung, tetapi dia sebetulnya tidak tinggal di sini secara fisik, dan ingin mengurus SKTS. Itu yang tidak bisa diproses,” ujarnya.

Padahal, kata Uum, meskipun warga pemohon SKTS secara administratif tetap sebagai warga dari daerah asalnya, mereka secara fisik tinggal di Kota Bandung. Minimal penduduk tersebut akan tinggal enam bulan ke depan, atau sudah tinggal selama enam bulan di Kota Bandung.

SKTS pun hanya berlaku satu tahun. Kalau satu tahun sudah habis masa,diwajibkan memperpanjang kembali.

“Jadi yang salah kemarin kita sampaikan, tidak usah membuat SKTS. Kalau mau masuk dari daerah perbatasan, putra putrinya mau masuk (zonasi Kota Bandung) menggunakan kuota luar kota, silakan menggunakan identitas dari daerah asalnya,” kata Uum.

Sistem zonasi yang berlaku untuk syarat PPDB warga Kota Bandung dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Bagi anggota keluarga yang ikut kerabat di Kota Bandung, terbuka untuk menetap sebagai warga Kota Bandung. Syaratnya harus ada surat pindah dari disdukcapil daerah sebelumnya.

“Kerabat bisa masuk (kartu keluarga warga Kota Bandung) selama dia membawa surat pindah dari daerah asal, dan diketahui oleh kepala keluarga yang bersangkutan,” katanya.

Dari pengamatan Disdukcapil Kota Bandung, kata Uum, sejak 2013 hingga 2016 tren pertumbuhan penduduk dari sisi urbanisasi cenderung naik. Namun, 2017 jumlahnya relatif turun. Dari data terakhir yang dilansir Disdukcapil Kota Bandung jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.4 juta.

“Laju pertumbuhan penduduk dari sisi urbanisasi atau sisi penduduk pendatang sebetulnya sangat kecil, hanya 0.01% yang datang menambah penduduk Kota Bandung,” ujarnya.***

Baca Juga

Dewan Soroti Infrastruktur Kota Bandung

BANDUNG, (PR).- Persoalan infrastruktur masih menjadi sorotan utama DPRD Kota Bandung, pada Rapat Paripurna Istimewa Memperingati Hari Jadi Ke-208 Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 25 September 2018.

Sumbangan Bencana di Jalanan Dilarang

BANDUNG, (PR).- Warga Kota Bandung diminta untuk memberikan sumbangan korban bencana melalui lembaga atau yayasan resmi.