Plt Bupati Bandung Barat Wacanakan Gaji Kepala Desa Rp 10 Juta per Bulan

Yayat Soemitra/HENDO SUSILO/PR

NGAMPRAH, (PR).- Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra menilai, penghasilan tetap bagi kepala desa idealnya mencapai Rp 10 juta per bulan, sedangkan perangkat desa tak kurang dari Rp 5 juta per bulan. Menurut dia, gaji perangkat desa itu bukan tidak mungkin diterapkan di Bandung Barat, namun harus dengan sejumlah catatan. 

"Sekarang APBDes masih kecil, walaupun memang dana desa sudah cukup besar. Perangkat desa kan digaji dari APBDes itu. Sekarang gaji perangkat desa terbilang masih di bawah upah minimum kabupaten. Namun, mimpi (untuk menaikan gaji perangkat desa) ini bisa diwujudkan," kata Yayat di Lembang, baru-baru ini.

Yayat menyebutkan, cara untuk meningkatkan gaji aparatur desa bisa dimulai dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kalau PAD Bandung Barat bisa mencapai Rp 1 triliun, kata dia, tingkat kesejahteraan para petangkat desa dipastikan dapat lebih baik katena penghasilan mereka bisa turut meningkat.

"Waktu awal periode, saya menghitung, dalam lima tahun itu PAD bisa naik 40 persen per tahun. Konsekuensi dari PAD yang Rp 1 triliun itu, APBD juga akan terdongkrak, mungkin sampai di angka Rp 4 triliun. Kalau sudah Rp 4 triliun, alokasi dana desa (ADD) bisa mengikuti dana desa, yang sekarang sudah banyak yang di atas Rp 1 miliar. Jadi, APBDes itu bisa sampai Rp 4 miliar. Sekarang kan sekitar Rp 2,5 miliar," kata Yayat. 

Meski begitu, Yayat menyangkan bahwa PAD Bandung Barat tidak bisa naik seperti yang diharapkan. Dia berharap, kepala daerah mendatang bisa mewujudkan peningkatan PAD hingga menyentuh Rp 1 triliun setahun, mengingat saat ini jumlahnya masih di angka ratusan miliar. Selain perangkat desa, menurut dia, peningkatan PAD itu juga bisa sekaligus meningkatkan tunjangan pegawai di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

"Kan kami punya target menghilangkan korupsi di Pemkab Bandung Barat. Itu omong kosong kalau kesejahteraan pegawai enggak ditingkatkan. Peningkatan keaejahteraan pegawai itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Kalau menurut saya, gaji kades itu idealnya Rp 10 juta. Buat perangkat desa, enggak kurang dari Rp 5 juta," tutur Yayat. 

Pengalihan kewenangan

Selain dari PAD, Yayat menambahkan, peningkatan alokasi dana desa juga bisa berasal dari pengalihan sejumlah kewenangan. Beberapa kewenangan yang berada di tingkat kabupaten, kata dia, bisa dialihkan ke pemerintah desa. Dengan demikian, anggaran untuk melaksanakan program atau kegiatan yang berada di organisasi perangkat daerah (OPD) juga beralih ke pemerintah desa.

"Soal ADD yang tinggi itu bukan mengada-ada. Saya sudah pelajari, sejumlah peraturan itu memungkinkan untuk mengalihkan beberapa tugas OPD, untuk didelegasikan ke desa. Jadi, anggarannya juga kan ikut ke desa. Ini bisa untuk menambah APBDes juga. Kayak sekarang, misalnya, dana desa sudah sampai Rp 1 miliar per desa. ADD dari juga bisa mengikuti, jumlahnya disamakan dengan dana desa," ujar Yayat.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB, pada tahun ini total dana desa yang digulirkan pemerintah pusat untuk 165 desa di Bandung Barat berjumlah sekitar Rp 189 miliar. Sementara ADD yang berasal dari pemerintah daerah berjumlah sekitar Rp 115 miliar. Selain dana desa dan ADD, dana transfer bagi pemerintah desa juga terdapat dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. APBDes di setiap desa juga bisa turut meningkat jika desa memiliki PADes yang besar. ***

Baca Juga