Terungkap, 41 Persen Perusahaan di Cimahi Langgar Aturan Pengelolaan Limbah

limbah cimahi/DEDEN IMAN/PR

CIMAHI, (PR).- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat, 130 dari 318 perusahaan yang teregistrasi telah diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran pengelolaan limbah di Kota Cimahi. Program Citarum Harum memberi batas waktu 3 bulan bagi perusahaan melakukan perbaikan pengelolaan limbah agar tak terus mencemari badan sungai hingga ke Sungai Citarum.

Demikian yang terungkap dalam Klasifikasi dan Evaluasi Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup di Gedung Technopark Cimahi Jalan Baros Kota Cimahi, Selasa 15 Mei 2018. Dalam kegiatan tersebut turut dihadirkan perwakilan ratusan perusahaan dan jajaran Satgas Citarum Harum, usai acara mereka menandatangani pernyataan bersama percepatan penanggulangan DAS Citarum.

"Saya harap jangan main-main dengan waktu 3 bulan untuk mengoptimalkan IPAL dalam mengelola limbah. Yang belum ada IPAL, harus membangunnya," ujar Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna.

Data DLH Kota Cimahi, dari jumlah perusahaan yang telah teregistrasi sebanyak 318 unit, yang sudah terawasi baru 156 perusahaan. Perusahaan yang dikenai sanksi telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi terhadap 130 perusahaan terbagi dalam sengketa lingkungan sebanyak 35 perusahaan, sanksi pengawasan sebanyak 69 perusahaan dan closing sanksi sebanyak 26 perusahaan.

Khusus 35 perusahaan yang terkena sanksi sengketa lingkungan hidup, telah dilimpahkan ke Kementrian Lingkungan Hidup, dengan status 13 perusahaan sepakat membayar ganti rugi kerusakan lingkungan, 8 perusahaan tidak menyepakati ganti rugi kerugian kerusakan lingkungan, 12 perusahaan diberikan peningkatan status administratif, 1 perusahaan sedang proses mediasi dan 1 perusahaan sudah pailit.

Ratusan pabrik tersebut terbukti telah menyumbang pencemaran Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo dan Cibeureum. Kelima sungai tersebut bermuara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

"Memang arahnya sepertinya ke perdata sehingga perusahaan membayar sanksi berupa denda. Dilematis juga kalau memang harus diberlakukan penutupan dan pencabutan izin, memang itu kewenangannya setelah ada putusan dari pemerintah pusat," tutur Ajay.

Dikatakan Ajay, kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan waktu tiga bulan kepada para pengusaha untuk memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Ditegaskannya, bila dalam rentan waktu tiga bulan instruksi tidak digubris, maka akan ada penindakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar.

"Diakui, sejauh ini masih banyak perusahaan di Kota Cimahi yang berlaku nakal, dengan membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa melalui proses IPAL yang baik. Imbasnya, pabrik di Kota Cimahi menjadi salah satu penyumbang pencemaran DAS Citarum. Makanya, kita terus mengajak pelaku industri bagaimana agar lingkungan menjadi lebih baik dengan mengolah limbah sesuai aturan sebelum dibuang," kata Ajay.

Diharapkan klarifikasi dan evaluasi hasil pengawasan ini dapat merubah pola pikir para pelaku usaha di Kota Cimahi. "Daripada setelah ditindak harus ditutup," katanya.

Tak dikelola dengan baik

Sementara itu, Satgas Citarum Harum mengungkap lebih 20 perusahaan pabrik di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung membuang limbah langsung ke Sungai Citarum. Pabrik tersebut memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) namun tidak dikelola dengan baik.

"Sekitar 16-17 pabrik berada di Cimahi, sisanya di Kabupaten Bandung. Sebetulnya mereka punya IPAL tapi tidak dikelola dengan baik. Sehingga keluar airnya masih kotor," ujar Komandan Sektor 21 Satgas Citarum Harum TNI AD Kolonel Inf Yusep Sudrajat.

Menurut Yusep, kondisi pencemaran lingkungan atau sungai di Cimahi oleh limbah pabrik tergolong parah. "Cimahi sangat parah, hampir semua seperti itu (buang limbah ke sungai) dari ratusan pabrik," katanya. 

Yusep menuturkan, seharusnya perusahaan mengelola limbah menggunakan IPAL dengan baik. Namun, perusahaan lebih memilih memangkas pengeluaran pengelolaan limbah dan menggelontorkan limbah langsung ke badan sungai. 

Menurut Yusep, seluruh pabrik yang didatangi sudah diberi garis polisi untuk penyidikan dan penyelidikan. Namun, setelah 24 jam bisa dibuka kembali. 

Yusep mengatakan, pabrik yang membuang limbah ke sungai bisa ditutup sesuai putusan inkrah dari pengadilan. Namun, yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pabrik yang melanggar adalah hasil uji sample limbah yang diambil Dinas Lingkungan Hidup lama terbitnya.

"Proses penindakan yang berjenjang seperti pengawasan, pembinaan hingga masuk pengadilan menjadi kesulitan tersendiri. Sebab hal itu memperlama penindakan terhadap pabrik yang melanggar, Perlu ada pemangkasan birokrasi dan regulasi," kata Yusep.

Yusep menuturkan, hingga saat ini pabrik-pabrik yang sudah didatangi masih beroperasi dan membuang limbah ke sungai. Namun, pihaknya mengaku tidak mau menyerah dan akan terus menindak pabrik tersebut. "Mereka tetap beroperasi, kewenangan kami tidak sampai penindakan," ucapnya.

Limbah cair
 
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cimahi mengakui masih banyaknya perusahaan di Kota Cimahi yang memiliki andil dalam mencemari lingkungan, terutama limbah cair yang bermuara pada pencemaran Sungai Citarum. Diharapkan pemerintah mengedepankan upaya pembinaan untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran.

"Kami sendiri mengakui ada saja temuan di lapangan kalau ada perusahaan melakukan pelanggaran dengan mencemari lingkungan dan pelanggaran lain. Tapi  untuk hal-hal seperti itu bisa dilakukan pembinaan," ujar Ketua Apindo Kota Cimahi Roy Sunarya. 

Roy menilai, pencemaran tidak bisa dituding apakah didominasi perusahaan dibawah naungan Apindo atau diluar anggota. Saat ini, dari 600 industri yang ada di Kota Cimahi dan kebanyakan terkonsentrasi di wilayah selatan  yang masuk menjadi anggota Apindo kurang dari 10 persen atau hanya sekitar 40 perusahaan.

Dari semua industri yang melakukan pencemaran ke Sungai Citarum, lanjut Roy, sebanyak 90 persen industri disinyalir tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Artinya hanya 10 persen yang mengelola limbah melalui IPAL

"Apakah dari 90 persen itu anggota Apindo atau bukan, tidak bisa dipastikan. Namun, diakui untuk kesalahan anggota kami yang tidak mengelola limbah dengan baik tidak diberikan sanksi, paling hanya konsultasi. Karena tugas Apindo itu untuk membela industri dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah," ucap Roy .

Roy mengklaim Apindo tidak tinggal diam melihat segala bentuk pelanggaran oleh industri. Pihaknya memanfaatkan jaringan dengan konsultan, ahli lingkungan, dan LSpM untuk bisa mengawasi dan membina industri.

"Tentu tidak didiamkan, kita carikan solusinya seperti apa. Makanya untuk pabrik-pabrik yang jadi anggota Apindo harus menyerahkan data-data perusahaan, biar monitoringnya mudah dan bisa dilakukan secara berkala. Untuk penjadwalan pembinaan sendiri tidak ada waktu rutin, hanya ketika memang dibutuhkan saja," kata Roy.

Pihaknya terus mengimbau agar industri lain yang belum tergabung dalam Apindo agar segera menjadi anggota. Paling tidak, ungkap Roy, industri di dalam naungan Apindo aktivitasnya bisa terpantau.

"Tentu pengawasannya akan jadi lebih mudah. Kalau tidak, ya bagaimana mengawasi mereka, susah dong. Termasuk ada batasan untuk melakukan pembinaan kalau mereka melakukan pelanggaran," ucap Roy .***   

Baca Juga

BPJS Kesehatan Juga Menunggak 3 Bulan pada RSUD Cibabat

CIMAHI, (PR).- Klaim pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak selama 3 bulan terakhir ke RSUD Cibabat. Hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut.

DPRD Cimahi Minta Kuota PNS untuk Tenaga Pendidik Ditambah

CIMAHI, (PR).- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Edi Kanedi meminta Pemerintah Kota Cimahi segera melaporkan dan meminta kepada Menpan RB untuk menambah kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama untuk tena