Pegawai Pemkab Bandung Barat Doakan Kesehatan Abubakar

Dokumentasi Bagian Humas Setda KBB
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Abubakar mengajak pegawai Pemkab Bandung Barat untuk mengheningkan cipta, seusai apel pagi di Lapangan Parkir Timur, Kompleks Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Senin 16 April 2018.*

NGAMPRAH, (PR).- Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra mengajak seluruh pegawai Pemkab Bandung Barat untuk mengheningkan cipta, seusai apel pagi di Lapangan Parkir Timur, Kompleks Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Senin 16 April 2018. Mengheningkan cipta itu dilakukan untuk mendoakan kesehatan Bupati Bandung Barat (nonaktif) Abubakar sekaligus masa depan KBB.

Seperti diketahui, baru-baru ini KPK menangkap tangan Abubakar beserta tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Weti Lembanawati, lalu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Adiyoto, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Asep Hikayat. Mereka diduga terlibat kasus gratifikasi untuk kepentingan pemenangan isteri Abubakar, Elin Suharliah di Pilbup Bandung Barat 2018.

Setelah apel, Yayat menyatakan keperihatinannya atas kondisi yang terjadi di KBB. Meski begitu, kata dia, para pegawai tetap harus bersemangat dalam bekerja, termasuk dalam melayani masyarakat. "Sesuai dengan undang-undang, tugas birokrasi adalah melayani publik. Oleh karena itu, keperihatinan ini jangan sampai berlarut-larut. Kita masih bisa memperbaiki kekurangan yang ada, asalkan mau bekerja keras," katanya.

Terkait dengan posisi tiga kepala OPD, Yayat menyatakan bakal berupaya secepatnya untuk memproses pemberhentian dan pengantinya. Namun, untuk sementara ini Pemkab Bandung Barat perlu berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara maupun Kementerian Dalam Negeri. "Agar kinerja OPD tidak terganggu, tiga kepala OPD ini bisa dijabat oleh Plt dulu," ujarnya.

Nasib kepegawaian tahanan KPK lainnya

Menurut Asisten Daerah III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah KBB Agustina Piryanti, saat ini Pemkab Bandung Barat masih memproses pemberhentian Weti Lembanawati, Adiyoto, dan Asep Hikayat. Dalam pemberhentian dan pengisian jabatan ketiga kepala OPD itu, Pemkab Bandung Barat berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Kami tentunya mengacu kepada kedua aturan tersebut. Dalam kondisi sekarang ini, yang mungkin akan dilakukan dan yang paling pendek waktu atau prosesnya adalah Plt Bupati menentukan dulu Plt yang mengepalai tiga OPD tersebut. Nah, untuk penandatanganan surat Plt pun bisa dilakukan oleh Sekretaris Daerah," kata Piping, panggilan Agustina Piryanti. 

Dalam pengisian Plt kepala OPD tersebut, dia menekankan, terdapat sejumlah pertimbangan yang dijadikan dasar. Di antaranya ialah pembuatan telaah staf oleh BKPSDM. "Itu yang dijadikan dasar untuk dibuatkannya surat tugas Plt. Selanjutnya, teman-teman dari Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum berkoordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi, baik KASN maupun Kemendagri," ucapnya.

Menurut Piping, telaah sfat itu bakal diupayakan selesai secepatnya, bahkan selesai sehari jika memungkinkan. Dengan demikian, langkah berikutnya pun dapat segera diputuskan. "Ini dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan di tiga OPD tersebut, baik pelayanan ke dalam (pemerintah) maupun ke luar (masyarakat)," katanya.

Piping menekankan, jabatan Plt di tiga OPD itu harus diisi oleh pejabat eselon II dengan mempertimbangkan unsur objektivitas dan kemampuan dalam menopang OPD yang terkait. Terkait dengan pengisian pejabat definitifnya, dia menuturkan bahwa kemungkinan harus diproses melalui seleksi terbuka (open bidding), karena hasil seleksi terbuka sebelumnya tak bisa digunakan untuk mengisi pejabat definitif di tiga OPD tersebut.

"Yang jelas, untuk pelayanan masyarakat tidak ada sama sekali yang terhenti. Jadi semua OPD terkait tetap melaksanakan pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Plt Bupati juga akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi program kerja 100 hari ke depan. Ya, diiperkirakan masih ada sekitar 100 hari lagi, kan periode 2013-2018 ini sampai Juli," tuturnya.***

Baca Juga

KPK Resmi Tahan Bupati Bandung Barat Abubakar

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Bupati Bandung Barat Abubakar yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap.

Dikabarkan Kena OTT KPK, Ini Penjelasan Abubakar

BANDUNG, (PR).- Bupati Bandung Barat Abubakar akhirnya buka suara terkait kabar penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah operasi tangkap tangan, Selasa 10 April 2018.

Terjerat Kasus Korupsi, PDIP Pecat Abubakar

BANDUNG, (PR).- DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengecam tindakan sekaligus memecat Abubakar terkait dugaan kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.