Kota Bandung Butuh Rambu Batas Kecepatan

Lalu lintas Kota Bandung/ADE MAMAD
SEJUMLAH pengendara sepeda motor saling menyalip saat melintasi jalan lurus di jalan Diponegoro, Kota Bandung 16 April 2018. Kota Bandung masih kekurangan rambu ambang batas batas kecepatan.*

BANDUNG, (PR).- Rambu batas kecepatan berkendara di Kota Bandung masih minim. Meski batas kecepatan sudah diatur dalam undang-undang, rambu penunjuk angka kecepatan maksimal di suatu ruas dapat menjadi peringatan untuk para pengendara.

“Batasan kecepatan memang sangat jarang tersosialisasikan kepada publik. Kalau memang polisi akan melakukan penertiban (terhadap pengebut), akan lebih baik,” ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Barat Sony Sulaksono, Senin 16 April 2018.

Persoalan lalu lintas yang dipenuhi para pemacu kecepatan tinggi memang terjadi di banyak wilayah, terutama di perkotaan. Di Kota Bandung, kata Sony, rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas masih terbatas.

Padahal, ada beberapa alat yang memberikan efek bagi para pengendara, seperti APILL atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas untuk penyeberang jalan. Saat ini alat tersebut banyak digunakan pejalan kaki di dua titik di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, serta Jalan Wastukancana.

Dari pantauan Pikiran Rakyat di Jalan Braga dan Jalan Wastukancana, posisi APILL untuk penyeberang jalan masih banyak ditaati pengendara. Lokasinya yang melintang menuju gerbang Balai Kota Bandung tertolong oleh kepadatan kendaraan sehingga pengendara masih bisa menurunkan kecepatan. Sementara lokasi di Jalan Braga berada tepat di persimpangan yang membuat para pengendara mengurangi kecepatan sejak awal.

Akan tetapi, APILL penyeberangan di Jalan Asia Afrika di depan Hotel Homann menjadi titik rawan. Para pengendara selepas dari lampu lalu lintas di persimpangan Jalan Tamblong tak ragu memacu kecepatan kendaraannya meski dihadapkan degan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas khusus penyeberang jalan yang hanya berjarak 200 meter. 

Pengendara bakal kesulitan menurunkan kecepatan saat melihat APILL penyeberang jalan mewajibkan mereka menghentikan kendaraan.  

Sony menyatakan, kondisi serupa terjadi di hampir seluruh Zona Selama Sekolah di banyak titik di Kota Bandung. Zona tersebut ditandai dengan area khusus berwarna merah di depan sekolah, dengan rambu peringatan di beberapa meter sebelumnya.

Traffic calming

Ia mengatakan, banyak warga yang tidak menggubris aturan yang berlaku saat berkendara di jalan raya. Namun, ada pula yang patuh dan sudah terpengaruh oleh beragam rambu lalu lintas. Maka, ia berharap Kota Bandung sudah menerapkan pelambatan lalu lintas (traffic calming). Jenisnya bisa gambar 3D atau model polisi tidur sesuai aturan.

“Harus ada rambu (untuk) menurunkan kecepatan, di zona aman sekolah. Pakai traffic calming, agar bisa mereduksi kecepatan. Seperti model polisi tidur itu memaksa orang menurunkan kecepatan. Batas kecepatan di dalam kota itu 40 km per jam. Di perumahan 20 km per jam. Dan itu berlaku untuk sepeda motor dan mobil, selengang apapun kondisi jalan, tetap segitu batasnya,” ujarnya.

Penindakan hukum

Satlantas Polrestabes Bandung tengah mengkaji penindakan hukum bagi para pengendara yang melebihi batas kecepatan di jalanan Kota Bandung. Berbekal alat pengukur kecepatan atau speed gun, kepolisian sudah siap dengan teknik khusus untuk menindak para pengebut.

Kasatlantas Polrestabes Bandung Agung Reza juga berharap Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai menambah dan melengkapi sejumlah ruas dengan rambu penunjuk batas kecepatan. 

“Supaya ada dasar hukum dalam melakukan penegakan. Khususnya di arteri atau jalur utama dalam kota, harus ada rambu petunjuk,” ujarnya.***

Baca Juga

Pendatang Kota Bandung Diarahkan Daftar E-punten

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung menggelar Operasi Simpatik Tertib Administrasi Kependudukan, di Terminal Cicaheum dan Stasiun Kiaracondong, Jumat, 22 Juni 2018 Meskipun sebagian besar pendatang lengkap dengan KTP, Dinas Kependuduka

Jalan Sudirman Jadi Zona Parkir Nontunai

BANDUNG, (PR).- Setelah diterapkan di Jalan Braga, Zona Parkir Nontunai akan diberlakukan di Jalan Jenderal Sudirman, mulai Senin, 2 Juli 2018.

Kota Bandung Ditargetkan Bebas Kumuh 2019

BANDUNG, (PR).- Kota Bandung masih memiliki 1.242 hektare lokasi kumuh dari 1.457  hektare yang telah terdata. Sesuai target pemerintah pusat, sisa lahan kumuh di Kota Bandung harus selesai pada 2019.