Dedi Taufik Kurohman Dilantik Sebagai Penjabat Wali Kota Cirebon

Dilantik/DOK HUMAS PEMPROV JABAR
Dedi Taufik Kurohman, resmi menjadi penjabat Wali Kota Cirebon hingga wali kota definitif Cirebon dilantik.

BANDUNG,(PR).- Dedi Taufik Kurohman, resmi menjadi penjabat Wali Kota Cirebon hingga wali kota definitif Cirebon dilantik. Dedi mengisi kekosongan kepemimpinan di Kota Cirebon usai berlakunya masa jabatan Wali Kota Nasrudin Azis yang berakhir pada 16 Aprll ini. 

Gubernur Jawa Barat Ahmah Heryawan telah melantik Dedi di Aula Barat Gedung Sate, Senin, 16 April 2018.

Dalam sambutannya, Heryawan mengatakan, sesuai Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Syukur alhamdulillah, bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Mendagri Nomor 131.32-1465 Tahun 2018 tentang  Pemberhentian Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, serta Keputusan Mendagri Nomor 131.32-1466 Tahun 2018 tentang  Pemberhentian Penjabat Sementara Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, diterbitkan pula Keputusan Mendagri Nomor 131.32-1467 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, yang disampaikan melalui Surat Mendagri Nomor 131.31/3434/Otda tanggal 13 April 2018 Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri,"kata dia.

Dengan kehadiran Penjabat Wali Kota, lanjut dia, tentu diharapkan  dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon. Terutama isu-isu strategis Kota Cirebon di tahun 2018, dan melaksanakan tugas serta wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga termasuk mengawal sisa tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 agar berjalan lancar, aman dan kondusif.

"Namun juga harus diingat Penjabat Wali Kota, agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengacu pada aturan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah," kata dia.

Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, disebutkan dalam  Pasal 132A ayat (1) dan (2), bahwa seorang Penjabat Kepala Daerah dilarang untuk : (1) melakukan mutasi pegawai; (2) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; (3) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan (4) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya, terkecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

"Oleh sebab itu, saya berpesan kepada Penjabat Wali Kota agar dapat mengemban tugas secara amanah serta berpedoman pada perundang-undangan, serta menyampaikan Laporan kepada Mendagri melalui Gubernur secara periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali," ujar dia.

Berkaitan dengan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang saat ini sedang memasuki tahapan kampanye pasangan calon, Heryawan meminta segenap komponen masyarakat Kota Cirebon untuk bersama-sama menciptakan kondisi Pilkada Serentak yang tertib, aman, santun, dan berkualitas.

Aparat keamanan dan jajaran kewilayahan pun diharapkan agar terus melakukan monitoring dan melaporkan situasi wilayah secara berjenjang.

"Segera lakukan tindakan antisipatif yang diperlukan jika terdapat riak-riak atau potensi kegaduhan, agar tidak meluas menjadi hal-hal yang tidak kita harapkan bersama," ucap dia.

Selanjutnya, sesuai pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih”.

Untuk itu, diharapkan Penjabat Wali Kota dan segenap pemerintah daerah Kota Cirebon agar dapat melaksanakan amanat aturan dimaksud dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif namun tetap efektif dan efisien.

"Tak lupa juga saya ingatkan terkait netralitas ASN. Tahun ini adalah tahun politik. Jangan sampai keberpihakan atau kecenderungan kepada salah satu pasangan calon mempengaruhi kinerja kita. Tetaplah profesional dan jadikan aturan serta tupoksi sebagai pedoman saat bekerja. Patuhi arahan Menteri PAN RB, patuhi arahan Komisi ASN, dan patuhi arahan BKD," ujar dia.

Dia menuturkan, ASN Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh wajah pemerintahan yang baik dan profesional. Sehingga masyarakat tidak lagi apatis terhadap pemerintahan dan bersedia turut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak Tahun 2018.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Cirebon Dedi Taufik Kurohman menuturkan pihaknya siap melaksanakan seluruh amanah yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat melantik dirinya. Ia juga siap memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Kota Cirebon sebaik mungkin agar tingkat keikutsertaan pemilihnya bisa meningkat.

"Bagaimana kami bisa meningkatkan partisipasi masyarakat agar warga Kota Cirebon bisa antusias memilih. Yakni dari 69 persen menjadi 78 persen (tingkat partisipasi pemilih di Kota Cirebon)," kata dia.***

Baca Juga

Merajut Kebangsaan Lewat Harmoni

BANDUNG, (PR).- Jawa Barat turut gabung dan meriahkan "Harmoni Indonesia 2018", sebuah event untuk merajut kebangsaan, memperkokoh Indonesia, yang terpusat di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Selatan, Minggu 5 Agustus 2018 pagi.

KKPS Jabar Akan Terapkan Layanan Pinjam Berbasis Sistem Informasi

BANDUNG, (PR).- Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) atau koperasi milik PNS Pemda Provinsi Jawa Barat akan menerapkan aplikasi pinjam berbasis sistem informasi. Nantinya anggota koperasi tidak perlu datang ke koperasi secara langsung apabila ingin mendapat layanan pinjam dari KKPS.

Pembangunan Perlu Peran Serta Masyarakat

BANDUNG, (PR).- Gubernur tidak bisa bekerja tanpa ada bantuan publik. Masyarakat perlu diajak untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan.