Bandung Barat Berupaya Jadi Kabupaten Halal

Petani Kopi/DEDEN IMAN/PR
GANDA Suganda (74) memetik biji kopi yang sudah berwarna merah di kebun kopi rakyat garapannya di Kampung Barukai, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu 18 Jnauari 2017. Pasar kopi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat belum digarap secara optimal.*

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menjadikan daerahnya sebagai kabupaten halal. Ini di antaranya dilakukan dengan memberikan sertifikat halal terhadap sejumlah produk pangan industri kecil dan menengah. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati mengungkapkan, saat ini baru ada 615 produk yang telah memiliki sertifikat halal. Sementara untuk menjadi kabupaten halal, dibutuhkan sekitar 1.700 produk yang bersertifikat halal.

"Aturannya, harus ada 30% dari produk pangan yang sudah memilili legalitas telah bersertifikat halal. Produk-produk lainnya kami upayakan agar memiliki sertifikat halal," katanya di Ngamprah, Rabu, 28 Maret 2018.

Dia menuturkan, sertifikasi halal tersebut bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Untuk mendapatkannya, dibutuhkan sosialisasi, kajian, survei lapangan, hingga proses sertifikasi. Untuk setiap industri kecil menengah, dibutuhkan biaya sekitar Rp 3 juta.

Saat ini, tercatat sekitar 6.500 produk pangan agro di Kabupaten Bandung Barat, tetapi baru sekitar 2.000 di antaranya yang telah memiliki legalitas. "Yang lainnya, belum memiliki unsur formil, seperti izin di kecamatan serta izin Pangan Industri Rumah Tangga dari Dinas Kesehatan," katanya.

Menurut Weti, sertifikat halal dibutuhkan untuk memberi kepastian dan rasa aman bagi masyarakat yang mengonsumsi produk-produk asal Bandung Barat. Sebab, sebagian besar masyarakat merupakan umat Islam, sehingga hanya mengonsumsi makanan yang halal.

Untuk menuju kabupaten halal, Weti mengaku terus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan pemerintah kecamatan. "Kami tidak bisa bekerja sendiri, sebab hal ini membutuhkan keterlibatan dari instansi lain," tuturnya.

Dia menambahkan, sejumlah produk agro IKM di Bandung Barat saat ini pun sudah banyak digemari masyarakat dari luar daerah. Bahkan, beberapa di antaranya, seperti gula semut dan kopi sudah tembus pasar internasional melalui pemasaran secara daring (online).

"Produk-produk IKM memang sudah cukup berkualitas. Namun, beberapa masih kurang dalam pengemasan. Hal ini menjadi perhatian kami untuk ke depan membangun rumah kemasan guna membantu pengemasan produk yang lebih baik," tuturnya.***

Baca Juga

Bandung Barat Tak Punya Pengawas Lingkungan Hidup

NGAMPRAH, (PR).- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat saat ini tidak memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) untuk menangani berbagai kasus ke pengadilan.

Bandung Barat Belum Bisa Terapkan Upah Minimum Sektoral

NGAMPRAH, (PR).- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat mempertanyakan pembentukan asosiasi pengusaha sektoral yang tak juga dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia setempat.