Pemkab Bandung Barat Tak Punya Data Areal Terbangun Kawasan Bandung Utara

Kawasan Bandung Utara (KBU)/DEDEN IMAN/PR
Kawasan Bandung Utara

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tak memiliki data pasti luas areal terbangun di kawasan Bandung Utara (KBU). Padahal bangunan baru terus bermunculan setiap tahun di kawasan resapan air yang penggunaan lahannya harus terkendali tersebut. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KBB Ade Zakir mengakui, Izin Mendirikan Bangunan di KBU selalu ada setiap tahun. Namun, izin tersebut sudah sesuai dengan prosedur, di antaranya telah mendapatkan rekomendasi gubernur.

"Sesuai dengan Perda KBU, IMB di kawasan itu harus melalui rekomendasi gubernur. Luas bangunan pun hanya diperbolehkan 20% dari total lahan. Sementara sisanya, untuk lahan terbuka hijau," kata Ade, Kamis 8 Februari 2018.

Selama 2017, menurut Ade, DPMPTSP KBB menerbitkan 290 IMB, turun dari tahun sebelumnya, yakni 362 IMB. Namun, ia tak memerinci berapa total IMB khusus untuk wilayah KBU.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah KBB, daerah KBU diperuntukan bagi pembangunan tempat-tempat wisata, seperti hotel dan restoran. Hal itu sesuai dengan iklim dan geografi daerah tersebut yang mendukung pengembangan sektor pariwisata.

"Untuk tempat wisata, ada retribusi yang masuk ke PAD di samping memang masyarakat bisa menikmati tempat wisatanya. Selain itu, tempat wisata juga bisa membuka lapangan kerja," ujar Ade.

Citra Satelit

Menurut Ade, dibutuhkan citra satelit untuk mengetahui luas areal yang terbangun di KBU saat ini. Citra tersebut juga akan berguna untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung wilayah KBU, sehingga diharapkan tidak melebihi kapasitas.

"Seharusnya, yang membuat citra satelit ini pemerintah provinsi. Sebab, KBU kan bukan cuma KBB, tapi juga meliputi Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung," ujar Ade.

Meski demikian, dia menambahkan, untuk memproteksi kelebihan daya tampung pembangunan di KBU, pihaknya berpegang pada aturan, termasuk RTRW. Untuk itu, pembangunan di KBU pun harus melalui prosedur ketat, termasuk mendapatkan rekomendasi gubernur.

"Idealnya memang, kami punya data eksisting bangunan-bangunan di KBU saat ini, sehingga jika sudah di batas daya tampung, kami tak akan menerbitkan IMB lagi untuk kawasan itu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung, Permukiman, dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KBB Yoga Rukma Gandara sebelumnya mengungkapkan, pihaknya juga sulit mendata bangunan tidak berizin di kawasan Bandung utara. Hal ini menyebabkan pengendalian bangunan di kawasan itu tidak optimal.

Kondisi itu, menurut dia, di antaranya disebabkan ketidakdisiplinan pemilik izin dalam memperbarui izin. "Padahal seharusnya, izin diperbarui setiap ada pengembangan atau perubahan bangunan dan fungsinya," ujar Yoga.***

You voted 'tidak peduli'.

Baca Juga