Maju di Pilkada Serentak dan Pemilu Legislatif, ASN Harus Mengundurkan Diri

Ilustrasi/USEP USMAN NASRULLOH/PR

NGAMPRAH, (PR).- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat memberi peringatan pada aparatur sipil negara atau ASN. Peringatan ini khusus pada ASN yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2018 atau Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Mereka harus mengundurkan diri sebagai ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik.

"ASN yang berpolitik harus melepas statusnya sebagai ASN. Itu semua sudah ada aturannya," kata Kepala BKPSDM KBB Asep Hikayat di Ngamprah, Kamis, 18 Januari 2018.

Dia menuturkan, pengajuan pengunduran diri ASN tersebut ditujukan kepada atasannya. Maksimal selama 20 hari, sudah ada pengabulan permohonan tersebut dari atasannya.

Selanjutnya, pejabat pembuat keputusan akan memutuskan ASN tersebut untuk mundur dari statusnya sebagai ASN maksimal selama 30 hari kerja. "Lalu, ASN tersebut mengajukan surat pernyataan pengunduran diri kepada BKPSDM untuk kemudian kami rekomendasikan kepada bupati," katanya.

Pemberhentian ASN tersebut akan dilakukan berdasarkan surat keputusan bupati. Sejak keluar SK tersebut, ASN resmi keluar dari statusnya sebagai ASN. Setelah itu, yang bersangkutan berhak mencalonkan diri di pilkada ataupun pemilu legislatif

Selain kepada BKPSDM, surat pernyataan dari ASN tersebut juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum setempat. "Kalau ke KPU, isi suratnya berupa kesiapan mengundurkan diri dari ASN," ujarnya.

Politik praktis

Asep mengungkapkan hal itu seiring dengan beredarnya isu mengenai keinginan dari beberapa ASN untuk maju di pemilihan legislatif nanti. Menurut dia, hal itu sah-sah saja selama ASN tersebut menaati aturan yang berlaku.

Sementara itu, saat ini ada dua ASN yang maju di Pilbup Bandung Barat, yaitu Sekda Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya dan Kepala Dinas Kesehatan KBB Pupu Sari Rohayati. Menurut Asep, pengunduran diri keduanya dari status ASN kini sedang dalam proses.

"Pemberhentian mereka sebagai ASN itu bergantung pada SK Bupati. Bisa saja keluar sebelum KPU menetapkan mereka sebagai pasangan calon," kata Asep.

Seperti diketahui, KPU Kabupaten Bandung Barat akan menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati pada 12 Februari 2018 nanti. Ada 4 bakal pasangan calon yang maju, 3 dari partai politik dan 1 dari jalur perseorangan.***

Baca Juga

Dana Desa Tahap II di Bandung Barat Cair, Ini Jumlahnya

NGAMPRAH, (PR).- Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Bandung Barat dengan total nilai Rp 79.316.544.400 sudah bisa dicairkan. Setiap desa bisa mencairkan dana tersebut jika telah memenuhi persyaratan.

Akur Janji Tingkatkan Fasilitas Kesehatan

NGAMPRAH, (PR).- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 3, Aa Umbara Sutisna dan Hengki Kurniawan berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.