Sebelum Penetapan Pasangan Calon, Atribut Kampanye Harus Ditertibkan

Atribut kampanye/DEDEN IMAN/PR
ATRIBUT poster hingga baliho bakal calon Bupati Kabupaten Bandung Barat yang tidak mendaftar Pilkada Serentak 2018 masih terpasang hampir di sepanjang Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 14 Januari 2018. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serahkan penertiban atribut tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat.*

NGAMPRAH, (PR).- Atribut kampanye milik para bakal calon kepala daerah yang tidak jadi mendaftar di Pilbup Bandung Barat 2018 masih tersebar di sejumlah tempat. Penertiban atribut kampanye para bakal calon yang mendaftar dan yang tidak mendaftar ini harus dilakukan sebelum Komisi Pemilihan Umum KBB menetapkan pasangan calon Pilbup Bandung Barat.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bandung Barat Cecep Rahmat Nugraha mengatakan penertiban atribut kampanye yang ada saat ini merupakan kewenangan pemerintah daerah, yaitu Satpol PP. Cecep beralasan, Panwaslu baru bertindak ketika KPU telah menetapkan pasangan calon, yakni pada 12 Februari mendatang.

"Kalau sudah penetapan calon oleh KPU, itu menjadi kewenangan kami. Untuk penertiban atribut pilkada, termasuk yang tidak jadi daftar ke KPU, hari ini domainnya masih ada di pemda. Memang sudah ada permintaan, dalam kaitan dengan penertiban baliho. Kami pun akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Cecep di Lembang, pekan lalu.

Menurut dia, saat ini Panwaslu masih fokus untuk meningkatkan sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara. Pasalnya, dia mendapatkan informasi ada ASN yang hadir saat bakal calon mendaftar pilkada ke KPU pada pekan lalu. Namun demikian, informasi keterlibatan ASN itu dinilai masih simpang siur, karena tidak ada bukti formil dan materil.

Satpol PP menunggu

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bandung Barat Rini Sartika menyatakan, pihaknya belum merencanakan penertiban atribut kampanye lagi. Menurut dia, penertibannya akan menunggu hasil rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni KPU, Panwaslu, Polres Cimahi, maupun Kodim 0609/Kabupaten Bandung.

"Minggu ini belum, karena kemarin pun baru selesai pendaftaran calon ke KPU. Sementara ini kami belum rencanakan lagi, jadi masih menunggu rakor. Setelah rakor, baliho-baliho akan kami bersihkan dulu, sampai nanti ada alat peraga kampanye yang sah dari KPU. Jadi, masih ada jeda waktu sampai 12 Februari," katanya.

Dia menjelaskan, pemasangan alat peraga kampanye semestinya dilakukan pada masa kampanye. Pemasangan dimulai setelah KPU menetapkan dan mengundi pasangan calon peserta pilkada. Jumlah dan jenis alat peraga kampanye yang dipasang juga harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU.

"Buat baliho, sekarang masih diberlakukan aturan yang di perda. Jadi bentuknya ialah reklame. Sebenarnya, pada masa kampanye pun aturan di perda itu tetap berlaku, karena KPU pun membuat ketentuan mengenai alat peraga kampanye dengan mengacu pada perda. Pemasangannya itu tidak memerlukan izin, tapi ketentuan penempatannya harus memenuhi ketentuan," terangnya.***

Baca Juga