BNN Kota Cimahi Mendapati Pelajar Bawa Pil Terlarang

RIRIN NF/PR

CIMAHI, (PR).- Masyarakat perlu mewaspadai peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan obat terlarang di kalangan pelajar. Lingkungan sekolah menjadi sasaran peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi menemukan sekaligus mengembangkan temuan obat keras yang diduga beredar di toko obat. Para pelajar ditengarai mudah mengakses obat tersebut dengan kemasan paket plastik yang sudah disiapkan toko obat.

Demikian diungkapkan Kepala BNN Kota Cimahi Ivan Eka Setya dalam press release kepada wartawan di kantor BNN Kota Cimahi Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata Kota Cimahi, Kamis 28 Desember 2017. "Obat keras ini kami dapat hasil pengembangan dari barang bukti yang disita dari pelajar di Kota Cimahi yang diduga menyalahgunakan obat tersebut sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit," ujarnya.

Obat terlarang daftar G yang ditemukan berwarna enam butir tablet berwarna kuning dan merah. BNN Kota Cimahi masih menyelidiki  bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui jenis obat keras tersebut.

"Sedang kita telusuri dan pengembangan, ketemu pil itu di tangan mereka ya anak usia SMP. Rekan-rekannya dia kita telusuri darimana dapat kemudian ditemukan obat tersebut," ucapnya.

Berdasarkan pengakuan pelajar tersebut, lanjut Ivan, efeknya cenderung membuat agresif. Harga obat tersebut berkisar Rp 10.000 per plastik yang berisi 6 butir yang sudah disiapkan toko obat.

BNN Kota Cimahi menghimbau orang tua dan guru di sekolah ikut berperan mengawasi anak didik agar terhindar dari penyalahgunaan obat keras dan narkoba yang merusak generasi bangsa. 

"Orang tua agar mengawasi anaknya karena pengawasan sekolah terbatas jam jam sekolahan. Berkomunikasi dengan anak jangan putus komunikasi, untuk mengontrol agar mereka tidak menyalahgunakan narkoba," katanya.

Cimahi bebas narkoba

Sepanjang tahun 2018 BNN Kota Cimahi mengungkap tiga kasus peredaran narkoba dengan menetapkan 4 tersangka dan menyita 0,73 gram sabu dan tembakau gorila. Kasus yang berhasil diungkap aparat BNN Kota Cimahi yang berkasnya sudah ditetapkan P21 terdiri dari 3 kasus, tersangka inisial UM telah mendapat vonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 800 juta subsider 2 bulan kurungan, tersangka ES mendapat vonis 1 tahun 3 bulan dan inisial I mendapat vonis 1 tahun 6 bulan.

Dalam mengatasi permasalahan narkoba diperlukan strategi yaitu keseimbangan penanganan antara supply reduction dan demand reduction. Supply reduction bertujuan memutus mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai jaringan pengedar, sedangkan demand reduction memutus mata rantai pengguna narkoba.

BNN Kota Cimahi sebagai lembaga negara yang berperan dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dalam pendekatan demand reduction, langkah preventif ditempuh sebagai upaya membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Antara lain kegiatan advokasi 3 kali dengan sasaran instansi pemerintah, pendidikan, dan swasta.

Kegiatan pemberdayaan anti narkoba seperti life skill yang melibatkan 10 orang Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Padasuka. Serta tes urine sebagai deteksi dini pengguna narkoba di lingkungan pemerintahan hingga sopir angkutan.

Selain itu, tahun 2017 BNN Kota Cimahi telah merehabilotasi sebanyak 12 penyalahguna narkoba. Mereka menjalani prosea rawat jalan rehabilitasi yang bekerjasama dengan Puskesmas Cimahi Tengah. Kegiatan rawat jalan dilaksanakan 8 kali pertemuan terdiri dari proses assessment, tes urine, dan konseling.

Meski keterbatasan personel, BNN Kota Cimahi akan memaksimalkan penindakan sekaligus penyuluhan kepada masyarakat termasuk pelajar terkait penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. BNN Kota Cimahi juga akan mengatasi keterbatasan sarana prasarana dengan membuat Klinik Pratama dan berharap membuat kantor.

"BNN Kota Cimahi menargetkan tahun 2018 bebas dari penyahgunaan obat keras dan narkoba. Butuh peran serta semua pihak untuk bersama-sama memerangi narkoba," ujarnya. ***

Baca Juga

Warga Miskin Bisa Akses Bantuan Hukum

CIMAHI, (PR).- DPRD Kota Cimahi mencapai kesepakatan dengan Pemkot Cimahi untuk membuka akses bantuan hukum bagi warga miskin. Caranya dengan membuat Perda Bantuan Hukum bagi Warga Tidak Mampu.