PKL Tidak Perlu Dihilangkan Seluruhnya dari Ruang Publik

Kios Teras Cihampelas/JEANNET VALENTIN

BANDUNG, (PR).- Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak seharusnya dihilangkan secara keseluruhan dari ruang publik. Penyediaan area khusus yang tertata akan menarik budaya berjalan kaki bagi publik perkotaan sekaligus mengubah ketergantungan atas kendaraan bermotor pribadi.

PKL berperan dalam memberikan kondisi trotoar yang aktif dan menarik bagi pejalan kaki. Penyediaan ruang bagi PKL adalah dengan membangun parklet, ruang sosial dan ekonomi yang dibangun di atas ruang parkir,” tutur Urban Planning Associate Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) Indonesia, Deliani Siregar, dalam 5th Urban Social Forum (USF 5) 2017, di SMAN 3 Bandung, Sabtu, 16 Desember 2017.

Dalam menggerakkan budaya jalan kaki, kata Deliani, terdapat sejumlah prinsip dalam menciptakan jalan yang memprioritaskan pegiatnya. Pemerintah daerah tentu wajib memenuhi kaidah yang memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pejalan kaki.

Dari segi kenyamanan, utilitas jalan, pepohonan, dan furnitur lainnya diletakkan pada satu sisi secara rapi agar tidak menjadi penghalang bagi ruang eksklusif pejalan kaki. Meskipun berpotensi dimanfaatkan pelanggar, setiap trotoar memberikan prioritas bagi pejalan kaki dengan elevasi yang menerus pada setiap persimpangan dan jalan masuk mobil.

“Sementara pada sisi keamanan, pemerintah wajib menyediakan pemisah yang jelas antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor, seperti penambahan bollards (objek pembatas dengan badan jalan) untuk menjamin keamanan pejalan kaki,” tuturnya.

Kota yang diidamkan

Konsep budaya jalan kaki ini idealnya untuk mengintegrasikan dengan kawasan strategis penghubung aktivitas warga seperti pusat keramaian dan halte angkutan umum. Isu pengutamaan pejalan kaki ini menjadi salah satu isu yang dibahas dalam The 5th Urban Social Forum.

Dalam acara itu, terdapat 21 panel diskusi lainnya serta tiga lokakarya. Panitia Penyelenggara USF 5 Paulista Surjadi menuturkan, acara ini bertujuan untuk membuka ruang dan kesempatan untuk para aktivis sosial dan organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia dan regional Asia, untuk berbagi ide dan pengetahuan serta saling terhubung dengan inisiatif dari kota lain di Indonesia. Lewat sesi diskusi, kata dia, forum ini berharap dapat meningkatkan kesadaran dan akses informasi untuk seluruh elemen masyarakat dalam mencari jawaban alternatif untuk pembangunan kota yang lebih inklusif.

“Mengusung slogan ‘Another City is Possible!’, USF 5 meyakini bahwa kota yang diidamkan, kota yang lebih manusiawi, adalah mungkin. Forum memberikan perhatian lebih kepada bagian masyarakat yang seringkali tersingkirkan dari diskursus pembangunan, termasuk perempuan, anak muda, lansia dan penyandang disabilitas, dan kaum miskin kota,” ujarnya.

Deliani menuturkan, forum ini digagas Yayasan Kota Kita. Namun, sejak tahun pertama penyelenggaraannya selalu didukung oleh kesukarelaan individu dan organisasi dari seluruh Indonesia. Yayasan Kota Kita adalah organisasi nirlaba yang membantu fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota. Kami memfasilitasi partisipasi publik dan aksi kolektif.

“Yayasan kami senantiasa memperkenalkan metode-metode yang mendukung pendekatan partisipatif dan demokratis untuk meningkatkan kualitas kota,” ujarnya.***

Baca Juga

Pemkot Bandung Perkuat Regulasi Pengelolaan Sampah

BANDUNG, (PR).- Untuk meningkatkan efektifitas penanganan sampah, Pemerintah Kota Bandung memperkuat regulasi pengelolaan sampah sejak dari rumah, industri, atau kawasan komersial.

Honor Petugas Pengumpul Sampah Harus Ditambah

BANDUNG, (PR).- Agar penerapan program pengolahan sampah sejak dari sumber berjalan sesuai rencana, Pemerintah Kota Bandung masih perlu meningkatkan anggaran pengelolaan sampahnya.

Bayar di Mesin Parkir Berhadiah Sepeda

BANDUNG, (PR).- Sistem pembayaran parkir elektronik masih belum banyak dilirik publik. Perolehan dari hasil transaksi pembayaran parkir nontunai masih kurang dari Rp 450 juta per bulan.

Membaca Masih Belum Dilihat Sebagai Kebutuhan

BANDUNG, (PR).- Program membaca sebagai kebutuhan masih belum mampu menyentuh persoalan terkait rendahnya minat baca di banyak kalangan masyarakat. Saat ini membaca masih merupakan kewajiban baik bagi anak sekolah, guru, atau dosen.