Menteri Kesehatan Jamin Ketersediaan Vaksin Antidifteri

Bincang/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
MENTERI Kesehatan Nila Moeloek (tengah) berbincang dengan warga saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Garuda di Jalan Dadali, Kota Bandung, Kamis 14 Desember 2017. Kunjungan tersebut dilakukan terkait pencanangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).*

BANDUNG, (PR).- Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek memastikan jika kebutuhan serum antidifteri (Anti-Difteri/ADS) bisa terpenuhi. Kementerian Kesehatan sudah mendapat jaminan pasokan serum antidifteri dari Biofarma.

“Jadi ADS ada, dari Biofarma. Memang (ADS) itu impor, tetapi kami sudah berkoordinasi dan mereka (Biofarma) menyediakan. Mudah-mudahan cukup,” tutur Nila, seusai kunjungan ke Puskesmas Garuda, Bandung, Kamis, 14 Desember 2017.

Pernyataan itu menanggapi pemberitaan terkait permintaan dinas kesehatan di daerah yang kewalahan memberikan layanan pemberian vaksin antidifteri akibat minimnya pasokan serum ADS. Salah satu fasilitas kesehatan yang kekurangan serum ADS adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang.

Dalam tiga bulan terakhir, RSUD Karawang menangani 14 penderita difteri. Ada lima penderita difteri yang kini dirawat di sana belum diberi ADS yang membutuhkan 20 ampul ADS dengan harga mencapai Rp 30 juta hingga Rp 40 juta.

Maka, mereka ingin menetapkan difteri sebagai kejadian luar biasa (KLB) agar obat yang dibutuhkan bisa dikirim dengan cepat. Nila menjelaskan, penanganan dini terhadap kasus difteri juga mengedepankan tindakan pencegahan melalui imunisasi massal (ORI/outbreak response immunization), termasuk di sejumlah daerah di Jawa Barat. Meski begitu, jika terdapat satu kasus, maka penderita difteri tersebut akan dikenakan penanganan khusus.

“KLB itu kan kalau ada satu kasus saja, itu kita sebut KLB, itu adalah early warning. Jadi bukan wabah, ini. Ini saya luruskan, ya. Jadi kita tahu ada satu kasus, langsung sergap, gitu istilahnya. Jadi kita lakukan ORI, sudah dilakukan,” katanya.

Presedur permintaan

Mengenai kebutuhan serum ADS, kata Nila, prosedur permintaan dinas kesehatan kabupaten atau kota langsung ke dinas kesehatan provinsi. Sementara Kementerian Kesehatan akan membantu jika di lapangan terkendala ketersediaan serum.

“Surat (permintaan ADS) tentu tidak ke pusat, tetapi ke kepala dinasnya. Dari dinas kesehatan memang mereka menyediakan. Kami bantu ke dinas kesehatan yang memerlukan. Jadi saya kira laporannya dari para kepala dinas. Mereka sebenarnya punya, kadang-kadang mungkin tidak cukup. Nah, itu yang mereka mintakan kembali, jadi kami bantu lagi dengan bekerja sama dengan Biofarma. Biofarma sudah oke kok, mau memberikan. Artinya insyaallah ada,” tutur Nila.***

Baca Juga

Dewan Soroti Infrastruktur Kota Bandung

BANDUNG, (PR).- Persoalan infrastruktur masih menjadi sorotan utama DPRD Kota Bandung, pada Rapat Paripurna Istimewa Memperingati Hari Jadi Ke-208 Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 25 September 2018.