PKB Dorong Fiki Satari dan Muhammad Farhan Gantikan Ridwan Kamil

BANDUNG, (PR).- Fiki Satari dan Muhammad Farhan menjadi bakal calon Wali Kota Bandung yang dianggap paling potensial untuk mengembangkan konsep kota setara dengan Ridwan Kamil. Ketua DPD PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengungkapkan, visi kedua wakil muda itu yang mampu meneruskan kemajuan Kota Bandung berbasis kreatifitas.

“Saya melihat mereka bisa menangkap tradisi yang Kang Emil (Ridwan Kamil) telah lakukan untuk Bandung. Sorry to say, saya belum lihat di sosok yang lain, di luar dua orang ini,” ujarnya, di Bandung, Kamis, 7 Desember 2017.

Ia mengatakan, sebagai tokoh muda, Fiki dan Farhan paling paham keinginan pemilih muda. Konsep yang ditawarkan selama ini juga telah siap untuk memberi kemajuan kota melanjutkan konsep-konsep yang telah direalisasikan Ridwan Kamil. Dengan alasan itu, PKB memilih Fiki Satari sebagai bakal calon wali kota mereka yang telah ditetapkan beberapa bulan lalu.

Apalagi, kata Syaiful, Fiki menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota Bandung. Dalam kepemimpinannya, gerakan karang taruna berkembang dengan sejumlah kegiatan kreatif. Perubahan itu dianggap sebagai bentuk keberhasilan mengembangkan organisasi dan komunitas. Sebaran komunitas kreatif Karang Taruna juga cukup luas dengan cakupan wilayah Kota Bandung hingga ke tingkat kelurahan.

Di BCCF, Syaiful menuturkan, Fiki dan komunitas kreatifnya banyak menelurkan program dan konsep-konsep kreatif yang telah diterapkan pada skala kecil di sejumlah wilayah. Sebagai wadah kaum kreatif, BCCF juga menjadi telah mengantarkan kepemimpinan Ridwan Kamil menuju kursi wali kota Bandung. Seusai Ridwan, Fiki meneruskan kursi komando BCCF selama dua periode.

“Figur perubahan Kota Bandung itu ada di Fiki dan Farhan. Coba tanya ke anak-anak muda, ke warga kota di Bandung. Figur perubahan ada di Fiki dan Farhan sebenarnya. Jadi jangan korbankan perubahan di Kota Bandung untuk tidak mendukung Fiki dan Farhan,” ujarnya.

Tak mungkin dua-duanya

Sementara Farhan, Syaiful menambahkan, sudah dikenal warga kebanyakan karena masih aktif di dunia hiburan, musik, hingga aktivis. Farhan juga dikenal sebagai pegiat aktif di olah raga, termasuk di kesebelasan kebanggaan kota, Persib Bandung.

“Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Bandung itu ada di dua orang ini. Dan sesungguhnya itu ruang-ruang strategis hari ini yang perlu didorong di Kota Bandung. Kalau ktia kehilangan ruang strategis itu, kita akan setback (mundur) ke belakang lagi, akan mengurus lagi urusan-urusan yang tidak perlu lagi diurus. Nah, kalau dua orang ini ada harapan perkembangan Kota Bandung ke depan. Kalau di luar ini (Fiki dan Farhan) saya kira Bandung setback (alami kemunduran),” ujarnya.

Syaiful menambahkan, saat ini PKB masih mencoba berkomunikasi dengan partai lain untuk kemungkinan mendorong salah satu dari Fiki atau Farhan agar diberi jalan untuk memimpin Bandung.

“Opsi yang paling deket ya di PDIP. Saya sedang berkomunikasi dengan PDIP. Karena itu, enggak mungkin dua-duanya, yang kompromi kita. Ya semoga salah satunya diambil,” ujarnya.***

Baca Juga

Kota Bandung Butuh Rambu Batas Kecepatan

BANDUNG, (PR).- Rambu batas kecepatan berkendara di Kota Bandung masih minim. Meski batas kecepatan sudah diatur dalam undang-undang, rambu penunjuk angka kecepatan maksimal di suatu ruas dapat menjadi peringatan untuk para pengendara.

Rindu Pastikan Pembangunan di Jabar Sesuai Tata Ruang

BANDUNG, (PR).- Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum (RINDU) memastikan rencana pembangunan di Jawa Barat harus sesuai dengan tata ruang wilayah.

Angkat UMKM, Nuruli Tawarkan New Economy

BANDUNG, (PR).- Calon wakil wali kota Bandung Chairul Yaqin Hidayat (Ruli) akan mempertemukan UMKM Kota Bandung dengan new economy. Dengan dukungan metode baru itu, UMKM potensial warga Bandung diharapkan bisa terangkat di tengah

Pengawasan Pajak Reklame Masih Rendah

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung dinilai masih belum mampu memberikan solusi terkait potensi kehilangan pajak reklame. Penyelenggara reklame di Kota Bandung dianggap masih lemah dalam pelaksanaan aturan maupun pengawasan.