Jabar Siap Jadi Tempat Sosialisasi Revisi Permenhub

Demonstrasi angkot dan taksi/ADE BAYU INDRA/PR
SOPIR angkutan kota jurusan Cisitu-Tegalega berdiri di atas deretan angkot dan taksi saat melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 9 Maret 2017. Aksi yang diikuti pengemudi angkot dan taksi konvensional itu menuntut penolakan Permenhub 32 Tahun 2016 tentang taksi online berbasis aplikasi yang berpelat hitam yang mengakibatkan bekurangnya penghasilan mereka.*

BANDUNG,(PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap rancangan revisi Peraturan Kementrian Perhubungan (Permenhub) 26/2017 benar-benar mengakomodir secara adil aturan untuk angkutan berbasis aplikasi maupun konvensional. 

Dia mengatakan, Jawa Barat siap untuk dijadikan tempat sosialisasi revisi Permenhub yang baru tersebut. Bandung Raya, utamanya siap menjadi tempat sosialisasi revisi Permenhub tersebut.

"‎Ketika pusat sudah merumuskan semua aturan soal ini, maka kita tunggu saja. Bandung jadi salah satu sosialisasi, tunggu. Sampai ada titik temu yang adil," kata Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 20 Oktober 2017.

Pihaknya berharap Permehub mengakomodir secara adil semua pihak antara angkutan berbasis aplikasi maupun angkutan konvensional. Seperti diketahui, terdapat sembilan poin yang ada menjadi poin penting pengaturan dalam Permenhub tersebut di antara, pendirian badan usaha dengan minimal lima unit kendaraan, adanya tarif atas maupun tarif bawah.

"Saya belum bisa berkomentar soal draft, mending ikuti langkah pusat. Draft saya kira sudah komprehensif karena melibatkan semua pihak. Organda dan perusahaan angkutan berbasis aplikasi yang keduanya masuk pada rumusan baru. Kalau masuk semua di situ, ada kepolisian, pihak terkait, kemenhub saya kira ini aturan bersama akan lebih pas, karena sesuai dengan tuntutan lapangan, adil, dan sudah kita sepakati bersama," ucap dia.

Menurut dia, soal teknologi saat ini sebuah keniscayaan. Lambat laun bisa saja angkutan konvensional nanti berimigrasi ke angkutan online karena tuntutan zaman. Namun saat ini perlu disadari masih ada pengguna angkutan konvensional yang tidak serta-merta harus dipaksa ke online.

"Semua pihak penuhi tuntutan jaman dan teknologi. Tapi tentunya harus adil satu sama lainnya. Jika nanti online semua ya tetap harus diatur juga," ucap dia.

Jaga kondusifitas selama transisi

Lebih jauh, lanjut Heryawan selama revisi tersebut belum diterapkan dia meminta semua pihak menahan diri dan menjaga kondusifitas. Pihaknya yakin selama massa transisi kali ini aparat keamanan sudah siap siaga ikut mewujudkan keamanan di tengah masyarakat.

"‎Harapan saya pada masyarakat jangan ada yang memprovokasi, karena ada dua kelompok yang berkepentingan tapi dikhawatirkan ada pihak ketiga yang memprovokasi. Nanti kan ada aturan yang mengakomodir dengan adil.
Saya harap tidak ada provokator, pihak online dan konvesional saling sama-sama menjaga kondusifitas di Jabar mari jaga baik-baik," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan  rencana terbitnya aturan revisi Permenhub tanggal 1 November tersebut tergantung dari pusat. Menerut dia, aturan tidak serta merta hanya terbit, nantinya di daerah perlu sosialisasi, uji publik.

"Apa ada masa transisi ya tunggu saja permenhub tadi," ucap dia terpisah.

Terkait dengan revisi Permenhub, Dedi mengatakan di sana ada pembahasan soal tarif angkutan berbasis aplikasi. Nanti akan ada metode perhitungan batas atas, batas bawah dan variable. Setelah tarif, quota pun masuk dalam sembilan item inti Permenhub tersebut.

"Isi dari Permenhub ada beberapa item dalam rancangan. Soal Argo meter taksi, tarif, kemudian wilayah operasi, kuota minimal kendaraan, kepemlikan kendaraan bermotor, domisili mereka di mana, enggak bisa nanti kendaraan Jakarta berkeliaran di metro Bandung, kemudian sertifikasi uji tipe apa udah diuji," tutur dia.***

You voted 'senang'.

Baca Juga

KBB Belum Terapkan Aturan Taksi Online

NGAMPRAH, (PR).- Meski pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai taksi daring (online) per 1 November 2017, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memberlakukannya.

Dishub Jabar Tangani Longsor di Jalur Kereta Api

BANDUNG, (PR).- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah menangani kejadian longsor di sekitar Stasiun Cipeundeuy dan Stasiun Malangbong yang menutup jalur Kereta Api Bandung-Tasikmalaya.