Kecewa Terhadap Ridwan Kamil, Sopir Angkot Bandung Tolak Bayar Retribusi

Terminal Cicaheum/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
APARAT keamanan memantau situasi di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Kamis 19 Oktober 2017. Pengamanan tersebut dilakukan sebagai antisipasi kejadian yang tidak terduga usai aksi mogok masal sopir angkutan kota, Rabu 18 Oktober 2017.*

BANDUNG, (PR).- Himpunan pengemudi angkot menyesalkan pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang terkesan berpihak kepada pengemudi angkutan berbasis aplikasi. 

Pengemudi angkot akan mulai menolak membayar retribusi sebagai aksi menuntut keadilan dan kesetaraan kepada Pemerintah Kota Bandung.

”Pernyataan Wali Kota itu tidak berpihak kepada pengemudi angkot dan tidak bijaksana. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, malah menyulut,” kata Ketua Umum Kobanter Baru Dadang Hamdani seusai aksi bersama para pengemudi angkot di Bandung, Rabu 18 Oktober 2017.

Pada Selasa 17 Oktober 2017, Ridwan Kamil memasang status di Instagram dengan gambar berjudul ”Angkutan Online di Kota Bandung Tidak Dilarang dan Silakan Tetap Beroperasi”. 

Dalam isi unggahan, dikayakan bahwa kebijakan itu merupakan hasil konsultasi dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bahwa tidak ada pelarangan angkutan berbasis aplikasi. 

Yang ada, kata Ridwan Kamil dalam unggahannua, angkutan berbasis aplikasi harus menyesuaikan aspek administrasi dan legalnya dengan peraturan baru yang berlaku pada tanggal 1 November 2017.

Sambil memperbarui aspek legalitas, layanan taksi berbasis aplikasi tidak perlu dihentikan. Ridwan Kamil mempersilakan masyarakat memilih sendiri, bertransportasi konvensional atau berbasis aplikasi, sesuai dengan kenyamanan.

Menurut Dadang, unggahan itu yang memicu kecaman dari para pengemudi angkot. Belakangan ini, kata dia, pengemudi angkot tengah gundah dengan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tarik-ulur soal penghentian sementara operasional angkutan berbasis aplikasi.

Tuntutan mereka kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat itu belum tuntas. Soalnya, wewenang pembuatan regulasi bagi angkutan berbasis aplikasi yang ingin wara-wiri di Kota Bandung berada di Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, sikap yang ditunjukkan Ridwan Kamil dinilai mengusik pengemudi angkot.

”Semestinya kepala daerah, walaupun ada keberpihakan, jangan memberikan statement seperti itu hingga regulasi bagi persaingan jasa angkutan ini jelas. Yang kami perlukan sebelum ada regulasi yang sah adalah keberpihakan wali kota dalam memediasi kedua belah pihak. Itu lebih bijaksana, bukan malah berpihak pada taksi online,” ujarnya.

Kesetaraan

Dalam pertemuan yang dihadiri Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Jawa Barat, pengemudi angkot Kota Bandung bersepakat untuk tidak membayar retribusi sebelum semua tuntutan dikabulkan. 

Mereka menuntut akan adanya keadilan dan kesetaraan yang mengikat semua jasa angkutan transportasi yang disediakan pemerintah.
”Kami jelaskan, bukan berarti kami ingin menghambat masyarakat. Kalau mau milih online, itu hak masyarakat. Tetapi, semua jasa transportasi harus betul-betul diatur yang jelas agar ada keadilan dan kesetaraan. Kami harus bayar uji kir, ujian kir, izin usaha, SIM khusus, dan retribusi,” ujarnya.

Berbeda dengan pengemudi angkutan berbasis aplikasi, kata Dadang, pengemudi angkot harus membayar retribusi setiap hari di terminal. 

Ada pula uji kir dan uji kir yang harus dilakukan enam bulan sekali. Sebagai penyedia jasa layanan angkutan umum, SIM yang digunakan juga harus SIM A Umum. Pelat nomor pun harus berwarna dasar kuning sebagai tanda resmi angkutan umum. 

”Taksi online ini kan pelat hitam. Kendaraannya juga bukan hanya pelat Bandung (D), mereka pakai kendaraan bebas,” ujarnya.

Saat ini, kata Dadang, terdapat 39 trayek dengan jumlah kendaraan mencapai 5.521 unit. Total jumlah angkot ini dibagi ke dalam tiga koperasi. 

Kobanter Baru mengisi 28 trayek, sisanya Kobutri dan Kopamas. Sejak kehadiran angkutan umum berbasis aplikasi di Kota Bandung, kata dia, penghasilan pengemudi angkot menurun drastis.

”Semua kena imbas. Penghasilan menurun drastis. Ada angkutan yang tidak bisa membayar angsuran dan ditarik pihak bank karena cicilan Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta per bulan. Setoran tidak stabil karena penumpang tidak ada. Dulu, dengan setoran Rp 100.000-Rp 150.000 per hari, pengemudi masih kebagian dapat Rp 30.000 sudah untung. Sekarang malah ada yang nombok setoran,” katanya.

Ke depan, mereka akan tetap beroperasi dan melayani masyarakat seperti biasa. Akan tetapi, mereka tidak akan membayar retribusi di terminal sebagai aksi cerminan angkutan berbasis aplikasi yang tidak pernah membayar retribusi.***

Baca Juga

Bandros Mengurangi Kemacetan Kota Bandung

KOTA Bandung tak bisa mengelak dari kemacetan. Data Pemerintah Kota Bandung merekam tambahan satu juta wisatawan yang mengunjungi Bandung pada 2017. Dengan begitu, dalam setahun ada 7 juta wisatawan yang melintasi kota.

Bandung Creative Hub Resmi Beroperasi, Apa Saja Fasilitasnya?

BANDUNG, (PR).- Setelah terbengkalai cukup lama, Bandung Creative Hub (BCH) secara resmi dibuka untuk publik, Kamis, 28 Desember 2017. Pusat simpul kreatif warga Bandung dengan nilai sekitar Rp 40 miliar ini menjadi yang terlengkap dan pal

Nuansa Bollywood Meriahkan Tahun Baru 2018 di Kota Bandung

WALI Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi istri, Atalia Ridwan Kamil, bersama Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat membuka sekaligus memberikan sambutan acara Pertunjukan Tari Budaya Bollywood (Bollywood Dance and Culture Performance)  di