Dikritik Penumpang Soal Rokok, Begini Reaksi Sopir Angkot

Operasi gabungan penertiban taksi online.

BANDUNG, (PR).- Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan WAAT (Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi) yang menyepakati pembekuan angkutan berbasis aplikasi mengecewakan penumpang. Para pengguna jasa tersebut mengaku sudah gerah dengan tingkah sopir angkot selama ini, dan lebih nyaman dengan taksi online.

Anton (38), warga Kopo misalnya. Ia mengapresiasi pelayanan taksi berbasis aplikasi. “Kehadiran taksi online ini kan memberikan alternatif pilihan bagi saya untuk mendapatkan kenyamanan dan ketepatan waktu di jalan, yang tidak saya dapatkan di angkot hari ini,” tuturnya.

Sepakat dengan Anton, warga Dago, Indria (33) juga melihat momentum ini sebagai langkah Dinas Perhubungan dan pengusaha angkot untuk membenahi pelayanan.

“Mungkin sudah banyak dengar dari orang lain, kalau sebenarnya warga mah mau saja pakai angkot. Tetapi kalau lihat sopirnya yang kekeuh merokok di dalam mobil, apa penumpang enggak merasa dilecehin? Ada baiknya berkaca, kalau mau dihargain, ya, hargai dulu penumpang yang setia sama angkot,” tuturnya.

Romeo (28), warga Setraduta menyarankan masyarakat untuk tidak menghakimi seluruh sopir angkot sebagai pokok masalah transportasi saat ini. Ia yakin masih banyak sopir angkot yang menghormati penumpangnya.

“Saya sering pakai angkot. Sempat dapat sopir yang enak bawa mobilnya, enggak merokok, bilang ‘punten’ waktu bayar. Saya pikir dia itu teladan. Sopir kayak gitu harusnya diberi penghargaan, karena mungkin gaya seperti itu yang diinginkan warga,” katanya.

Lalu beginilah reaksi Umam (30), salah seorang pengemudi angkot jurusan Leuwipanjang-Soreang. Selama ini ia merasa sudah baik menjalankan kendaraan, agar penumpang nyaman.

“Kalau ngerokok mah wajar lah, paling cuma sebatang. Kan kacanya juga dibuka gede-gede, moal matak mulek dina jero angkot (tidak akan penuh asap dalam angkot),” katanya kepada PR.

Petisi bela transportasi online

Rabu 11 Oktober 2017, tautan petisi change.org berjudul, “Jangan Kembali Renggut Kebebasan Masyarakat Jawa Barat Untuk Memilih Transportasi!” diterima di sejumlah grup Whatsapp. Hingga pukul 18.00, telah terdata 29.403 penandatangan petisi, sisa 5.597 untuk mencapai 35.000 tanda tangan dukungan.

Isi petisi tertanggal 10 Oktober 2017 itu dimulai dengan  pernyataan kekecewaan terhadap dibekukannya jasa transportasi berbasis aplikasi. Seperti Grab, Uber, Go Car dan Gojek.

Dengan keputusan itu, pemerintah dianggap telah mengabaikan hak masyarakat luas dalam memilih layanan transportasi. Yang telah menjadi solusi dan juga mata pencaharian warga.

Petisi itu juga memuntahkan kekesalan pada sopir angkot yang melakukan protes, sweeping taksi online hingga bus Damri sekalipun. Petisi itu menyatakan, aksi ini tidak hanya meresahkan para pengemudi taksi online yang ingin mencari nafkah, tetapi juga mengganggu masyarakat.

Evaluasi kinerja Organda yang menaungi angkutan kota juga dipertanyakan. Keterkaitan setiap daerah yang ingin menjadi smart city juga diragukan. Maka, petisi itu ditujukan bagi Presiden Joko Widodo, yang diminta untuk menilai kembali kepemimpinan di Jawa Barat dan Kota Bandung. Mereka membandingkan Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam foto pendukung petisi itu, ditampilkan kolase gambar spanduk warga yang ingin dibebaskan memilh jenis angkutan. Gambar lain menunjukkan tangkapan layar dari akun Twitter Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, yang mengadakan jajak pendapat pada Selasa 10 Oktober 2017.

Ganjar membuat judul japat di mikroblog itu dengan “kamu lebih suka naik taxi apa?.” Hasilnya, ada 88% pemilih taxi online, dan 12% pendukung taxi konvensional, dari 929 responden.

Sementara di Jawa Barat dan Bandung, keputusan penghentian operasional taksi berbasis aplikasi dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat. Di akhir kalimat, petisi itu ingin warga dibebaskan memilih jenis angkutan yang telah ada saat ini.

Jika petisi yang mengatasnamakan Warga Jawa Barat ini berhasil mencapai 35.000 penandatangan, petisi itu akan dikirim ke Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.***

Baca Juga