165 Desa di Bandung Barat Ditargetkan Punya Website

Ilustrasi/REUTERS

NGAMPRAH, (PR).- Sebanyak 165 desa di Kabupaten Bandung Barat ditargetkan bisa memiliki website sebagai upaya mewujudkan e-government di lingkup pemerintah daerah. Keberadaan website tersebut juga bertujuan untuk memberikan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KBB Ludi Awaludin mengatakan, di era teknologi ini keberadaan website menjadi sangat penting. Tujuannya, agar informasi di tingkat desa bisa tersampaikan secara real time dan update serta bisa langsung diketahui oleh masyarakat. 

"Website desa ini sangat penting karena sekarang ini hampir semua orang memiliki gadget yang bisa digunakan untuk mengakses internet," tuturnya, Jumat, 22 September 2017.

Ludi mengatakan, website desa bisa berfungsi menginformasikan pembangunan, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang sudah ataupun akan dilakukan. Di KBB saat ini baru dua desa  yang memiliki website, yakni Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah dan Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang.

"Itu adalah desa-desa perintis yang memiliki website, dan kami targetkan secara bertahap dalam tiga sampai lima tahun  ke depan, 165 desa di KBB bisa memiliki website," ujarnya. 

Diakuinya, keinginan desa untuk membuat website sangat tinggi. Beberapa kepala desa bahkan sudah tertarik untuk membuat website ini. Namun, saat ini masih terkendala infrastruktur dan sumber daya manusia.

Selain itu, beberapa wilayah di KBB juga masih terkendala jaringan. Hal itu disebabkan wilayah KBB sebagian berada di perbukitan.

"Namun, kami mencoba mencari berbagai alternatif agar jaringan di daerah pelosok bisa diperkuat. Tujuannya, agar semua desa memiliki website yang berisi berbagai informasi tentang desa tersebut dan bisa diakses oleh publik.

Transparansi keuangan

Sementara itu, Pelaksana Teknis Bidang Pemberdayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB Hendi Setiadi menuturkan, pihaknya juga tengah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk memberikan transparansi keuangan desa. Dari 165 desa di KBB, 152 di antaranya telah menggunakan aplikasi Siskeudes.

"Tiga belas desa lainnya kami targetkan tahun ini bisa menggunakan aplikasi tersebut. Sebab, aplikasi ini memudahkan pelaporan serta pemantauan keuangan desa," katanya.

Menurut Hendi, aplikasi Siskeudes mencakup semua laporan keuangan desa, mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, hingga APBDes. Pemerintah desadiminta untuk terus memperbarui laporan keuangan secara berkala dengan aplikasi itu. ***

Baca Juga