Aksi Solidaritas untuk Rohingya, Warga Bandung Barat Tuntut Embargo Ekonomi

Aksi Solidaritas/CECEP WIJAYA/PR
Massa dari berbagai elemen dan ormas Islam melakukan aksi solidaritas untuk Rohingya di halaman Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, Padalarang, Selasa, 19 September 2017.*

NGAMPRAH, (PR).- Aksi solidaritas untuk etnis Rohingya di Myanmar terus dilakukan. Di Bandung Barat, ratusan warga dari berbagai organisasi masyarakat Islam melakukan aksi tersebut di halaman Kantor DPRD setempat, Selasa, 19 September 2017.

Dalam aksinya, massa di bawah koordinasi Forum Gerakan 199 KBB itu meneriakkan yel-yel kutukan terhadap aksi kekerasan yang banyak menimbulkan korban jiwa itu. Selain itu, massa juga meminta sumbangan kepada pengemudi di sekitar Jalan Raya Padalarang yang nantinya akan disalurkan kepada para pengungsi Rohingya.

"Kekarasan militer Myanmar, ekstrimis dan pembiaran pemerintah Myanmar adalah pelanggaran HAM berat, bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan norma agama mana pun," ujar salah seorang peserta aksi.

Perwakilan masa kemudian diterima langsung oleh pimpinan dewan.  Mereka menyampaikan aspirasi mengenai tindakan yang harus dilakukan pemerintah untuk membela etnis Rohingya.

"Kami datang untuk mengetuk hati nurani dewan atas tragedi Rohingya. Dan, Alhamdulillah, dewan merespons dengan baik," kataTokoh Ulama Forum Gerakan 199, Habib Zaky Alaydrus seusai beraudiensi dengan DPRD.

Dia menyatakan sikap, di antaranya mengutuk kekerasan yang terjadi kepada etnis Rohingya. Sebab, kasus kekerasan  ini bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan ajaran semua agama, termasuk Islam.

"Ini bukan soal kemanusiaan saja, ini soal agama, sebab faktanya etnis Rohingya itu Muslim. Dan, kami sebagai umat Muslim memiliki kepedulian kepada saudara kami yang seiman," ujarnya.

Embargo ekonomi

Habib Zaky pun menuntut, jika kasus kekerasan ini tidak diselesaikan, Pemerintah Indonesia harus memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Myanmar. Bahkan, ia mendesak pemerintah untuk memberlakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar.

Dia juga mengungkapkan, massa mendesak pemerintah mengirim pasukan khusus dan relawan kemanusiaan ke Myanmar serta menangkap dan mengadili Aung San Suu Kyi dan meminta nobel penghargaannya dari PBB dicabut. Sebab, Aung Suu Kyi dinilai tidak proaktif dalam membela Rohingya dari kekejaman militer Myanmar.

"Kami ingin etnis Rohingya dikembalikan ke kediamannya dan diberi perlindungan dan jaminan keamanan serta diberikan haknya sebagai warga negara Myanmar," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Aa Umbara Sutisna mendukung penuh tuntutan massa aksi. Bahkan, ia pun menandatangani  pernyataan sikap masa aksi sebagi bukti dukungan dan keberpihakan dewan.

"Kami mendukung tuntutan masa aksi, bahkan aspirasi masyarakat ini akan kami sampaikan ke DPR RI sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan pemerintah pusat soal penanganan kasus kekerasan di Myanmar ini," katanya.***

Baca Juga

Pemkab Bandung Barat Bahas Wacana Kenaikan Gaji Pemungut Sampah

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berencana menaikkan gaji para petugas kebersihan di lapangan, di antaranya pemungut sampah. Hal itu disebabkan beban kerja petugas lapangan lebih berat dibandingkan dengan petugas lainnya.

Minimarket Ilegal Makin Menjamur di Bandung Barat

NGAMPRAH, (PR).- DPRD Kabupaten Bandung Barat menilai penertiban minimarket ilegal oleh pemerintah daerah masih lemah. Hal ini menyebabkan makin menjamurnya keberadaan minimarket di berbagai daerah meski belum mengantongi izin.