PWNU Jabar Tolak Calon Kepala Daerah yang Mendukung Full Day School

Tolak Full Day School/USEP USMAN NASRULLOH/PR
ANGGOTA Komisi X DPR RI Dedi Wahidi bersama Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bandung Barat foto bersama seusai penandatanganan penolakan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017 tentang Full Day School di Aula PWNU Jabar, Jln. Terusan Galunggung, Kota Bandung, Sabtu, 12 Agustus 2017. PW Pergunu Jabar akan menyerahkan tanda tangan dukungan untuk penolakan kebijakan tentang full day school. Penolakan tersebut karena pertimbangan terganggunya kegiatan madrasah ibtidaiyah, memberatkan orang tua karena biaya yang akan bertambah, siswa secara psikologis seperti dibatasi dalam bersosialisasi, sarana dan prasarana yang belum siap, dan letak geografis yang berbeda.*

BANDUNG, (PR).- Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menolak calon kepala daerah di seluruh Jabar yang mendukung kebijakan sekolah lima hari (full day school). Pernyataan tersebut sekaligus menjadi seruan bagi seluruh warga NU agar tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang akan menerapkan kebijakan tersebut.

Demikian diungkapkan oleh Ketua PWNU Jabar Hasan Nuri Hidayatullah kepada wartawan dalam acara Halaqoh Peran Madrasah dan Pondok Pesantren dalam Menjaga Moralitas dan Pengembangan Wawasan Keberagaman Generasi Muda di Sekretariat PWNU Jabar, Jalan Terusan Galunggung, Kota Bandung, Sabtu, 12 Agustus 2017.

Hasan menuturkan, alasan mereka mengeluarkan pernyataan tersebut agar calon kepala daerah yang terpilih nanti memiliki pemahaman yang sama dalam memandang kebijakan tersebut. Terlebih kebijakan full day school melanggar undang-undang karena bertentangan dengan Pasal 51 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengamanatkan pengelolaan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal berbasis sekolah/madrasah.

"Kebijakan tersebut tidak senafas dengan UU Sisdiknas yang selama ini cukup demokratis," ujar dia.

Tak sesuai

Selain itu, penerapan kebijakan full day school yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23/2017 pun melanggar Pasal 55 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yang mengatur batasan jam mengajar di sekolah. Dalam undang-undang diatur batasan jam mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Namun kebijakan tersebut berpotensi besar melampaui batasan jam mengajar.

Hasan pun menilai latar belakang munculnya wacana pun keliru. Yaitu melalui penambahan jam belajar akan membentuk karakter anak. Padahal, pembentukan karakter dengan penambahan jam sekolah merupakan hal berbeda. Pasalnya, pembentukan karakter tidak secara otomatis dapat dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah.

"Alasan full day school untuk menghindarkan anak-anak dari pergaulan bebas karena ditinggalkan orang tuanya seharian juga tidak sepenuhnya benar. Sebab, tidak semua orang tua didik bekerja seharian penuh, terutama para orang tua yang tinggal di pelosok," kata dia.

Dia menambahkan, berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan pihaknya, mayoritas lembaga pendidikan di Jabar belum siap menerima kebijakan tersebut, baik kesiapan fasilitas penunjang maupun sumber daya manusia.***

Baca Juga

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda Didorong Maju Pilgub 2018

BANDUNG,(PR).- Gerakan Pemuda Desa Jawa Barat mendorong Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Jawa Barat Syaiful Huda untuk terjun sebagai kandidat gubernur atau wakil gubernur dalam pesta demokrasi di Jawa Bara

Dedi Mulyadi: Kerja Sama dengan PDIP untuk Kontruksi Jabar

BANDUNG,(PR).- ‎Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi senada dengan PDIP, yang menutup untuk membahas Pemilihan Gubernur Jabar pada pertemuan antara kedua partai besar Jabar, PDIP dan Golkar, Rabu, 9 Agustus 2017.

TERMINAL Majalaya nampak terbengkalai dan tidak terawat sehingga angkutan umum pun tidak mau ngetem di tempat tersebut.*

Lelang Operator BRT Bandung-Majalaya

BANDUNG,(PR).- Dinas Perhubungan Jawa Barat segera menggelar lelang operator bus rapid transit (BRT) yang akan melayani angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).

Aher Sambut Positif Tawaran Kerjasama Pendidikan dengan Jepang

BANDUNG,(PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik tawaran kerja sama Sentra Global Edukasi (SGE) selaku konsultan pendidikan Indonesia-Jepang bersama delegasi institusi pendidikan dari Okayama, Jepang, setelah melakukan audiensi