BUMDes Diminta Bentuk Lembaga Pengelola Sampah

Ilustrasi BUMDes/PR

NGAMPRAH, (PR).- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bandung Barat diminta untuk segera membentuk lembaga pengelolaan sampah. Selain untuk menambah usaha baru, lembaga itu juga untuk meminimalkan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko mengatakan, pihaknya bulan ini akan menyosialisasikan hal itu bekerja sama dengan aparat kewilayahan, yakni camat dan kepala desa. Dengan dibentuknya lembaga di bawah Bumdes, pengelolaan sampah akan lebih efektif.

"Sejauh ini memang sudah ada beberapa desa yang punya bank sampah. Namun, akan lebih efektif lagi jika dibentuk lembaga di bawah Bumdes, sehingga ada legalitasnya," ujar Apung, Selasa, 8 Agustus 2017.

Apung menuturkan, pengelolaan sampah nantinya menggunakan konsep 3R, yakni reduce (mengurangi), reuse (memanfaaatkan), dan recycle (mendaur ulang) sampah. Dengan metode ini, diharapkan hanya limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dibuang ke TPA.

Saat ini, volume sampah per hari di KBB sekitar 300 ton, tetapi hanya setengahnya yang terangkut ke TPA. "Jika semua desa sudah bisa kelola sampah sendiri, akan lebih sedikit sampah yang dibuang ke TPA," ujar Apung.

Dia juga mengungkapkan, lembaga pengelola sampah di bawah BUMDes bisa memanfaatkan sampah untuk menghasilkan uang. Sebab, beberapa jenis sampah bisa didaur ulang dan dijual kembali.

Ringankan beban

Dengan legalitas yang ada, lembaga pengelola sampah bisa menggandeng market tertentu untuk menjual sampah yang sudah terkumpul. Dengan demikian, sampah yang sudah dikumpulkan tidak akan menumpuk terlalu banyak.

"Sejauh ini kan kendalanya marketnya itu yang susah. Jika sudah ada legalitas, akan lebih mudah untuk menyalurkan sampah-sampah yang sudah terkumpul di bank sampah," ujar Apung.

Dengan adanya lembaga pengelola sampah, Apung tak khawatir dengan minimnya pendapatan asli daerah dari angkutan sampah. Sebab, minimnya PAD dari sampah justru menunjukkan bahwa masyarakat sudah bisa mengelola sampah secara mandiri.

Apalagi, lanjut dia, PAD dari pengangkutan sampah di KBB selama ini hanya Rp 3 miliar per tahun. Sementara, biaya pengelolaan sampah termasuk tipping fee (ongkos buang) ke TPA Sarimukti mencapai Rp 11 miliar per tahun.

"Jadi, PAD jauh lebih kecil dari biaya operasional. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengelola sampah di setiap desa nanti akan sangat membantu mengatasi masalah sampah," ujarnya.***

Baca Juga

Karang Taruna Bandung Barat Didorong untuk Mandiri

NGAMPRAH, (PR).- Sejumlah karang taruna desa di Kabupaten Bandung Barat mulai menggeliat. Hal itu dibuktikan dengan berbagai aktivitas karang taruna yang mampu mengembangkan potensi desa.

UMK Kabupaten Bandung Barat 2018 Diusulkan Rp 2,7 Juta

NGAMPRAH, (PR).- Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 diusulkan Rp 2.786.945, atau naik 12,91 persen dari UMK 2017. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan, akhir pekan ini.

150 Ton Sampah per Hari Tak Bisa Terangkut

NGAMPRAH, (PR).- Dari perkiraan produksi sampah sekitar 300-400 ton per hari di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Lingkungan Hidup melalui UPT Kebersihan hanya mampu mengangkut sekitar 150 ton sampah per hari.