Merasa Diintimidasi PT KAI, Warga Kebon Jeruk Aksi Unjuk Rasa

Unjuk rasa/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
PULUHAN warga Kebon Jeruk melakukan unjuk rasa di kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 2 Bandung, Jalan Stasiun Barat, Kota Bandung Rabu, 19 Juli 2017. Dalam aksinya mereka menolak rencana penggusuran kedua oleh pihak PT KAI, karena mereka beralasan bahwa pada keputusan pengadilan warga sudah menang.*

BANDUNG, (PR).- Puluhan warga Kebon Jeruk, RT03/ RW02, Kelurahan Andir, Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 2 Bandung, Jalan Stasiun Barat, Rabu 19 Juli 2017. Mereka memprotes lantaran pihak PT KAI mengancam akan melakukan penggusuran kedua kepada warga. Warga merasa terintimidasi oleh pihak PT KAI atas terbitnya surat itu.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi tersebut berlangsung alot. Dalam aksi tersebut, warga sendiri meminta ingin dipertemukan dengan Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Eman Sulaeman. Mereka ingin kepastian bahwa tidak ada lagi intimidasi yang dilakukan oleh PT KAI.

Selain warga Kebon Jeruk, dalam aksi tersebut juga ikut serta mahasiswa dari berbagai kampus dan sejumlah aktivis di Bandung. Mereka tampak memakai pakaian serba hitam.

"Kami merasa terintimidasi, keputusan pengadilan kita kan sudah menang. Tapi PT KAI kembali memberikan surat penggusuran kedua. Kita ingin PT KAI tidak melakukan intimidasi kepada kami," kata Hamdiyah (36) salah satu warga yang terdampak penggusuran.

Hamdiyah sendiri mengaku sudah menetap di lokasi tersebut puluhan tahun. Bahkan sudah turun temurun. Ia adalah generasi ketiga dari keluarganya.

Ia berharap, warga Kebon Jeruk bisa beraktivitas secara normal di kawasan yang menjadi tempat mereka mencari nafkah. Pascapenggusuran beberapa waktu lalu, ia pun terpaksa hanya bisa menetap di tenda pengungsian seadanya di sekitar lokasi. Meskipun sudah ada rencana dipindahkan ke rumah susun di Rancacili, namun warga tersebut menolak karena lokasi yang jauh dan kesulitan mencari sumber nafkah.

"Kita kan sudah menang di pengadilan, jadi kami hanya meminta agar bisa beraktivitas secara normal," ucapnya di sela-sela aksi.

Belum inkrah

Sementara itu, dari pihak PT KAI sendiri belum bisa memberikan kepastian terhadap warga. Mereka hanya ditemui oleh bidang hukum PT KAI Daop 2 Bandung Yudi. Menurut Yudi, di hadapan warga, status tanah di lahan tersebut dan ganti rugi kepada warga belum inkrah. Meskipun sudah terdapat putusan. "Kita mengajukan banding, belum inkrah, masih ada proses hukum," ucapnya.

Di lahan seluas kurang lebih 1.800 meter persegi itu, dihuni lebih dari 25 keluarga. Sebelum digusur, bahkan mencapai 55 keluarga. Rencana penggusuran kedua itu, dilayangkan kembali PT KAI melalui surat bernomor KA2013/VII/16/DO-2-2017 tentang Pengosongan Lahan. Disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan dan penataan kawasan Parkir Stasiun Bandung Barat pihak PT KAI akan segera melakukan sterilisasi area parkir.

PT KAI pun akan perbaikan drainase dan gorong gorong parkir. Juga akan dipasang gate in dan gate out. Berkaitan hal tersebut, bagi warga kebon jeruk untuk segera membongkar sendiri bangunannya paking lambat hari Rabu 19 Juli 2017.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana yang sudah ditentukannya. Para lahan tidak melakukan pembongkaran maka kami dari Tim Penertiban Aset Daop 2 Bandung akan segera melakukan penertiban tahap dua.

PT KAI tetap klaim kepemilikan tanah

Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung Joni Martinus membenarkan adanya surat pemberitahuan tersebut. Ia mengklaim bahwa tanah tersebut milik PT KAI. "Betul. Bahwa itu tanah milik PT KAI. Adalah sesuatu yang wajar  kalau PT KAI memberikan surat peringatan kepada mereka yang tanpa  izin mendirikan  bangunan di tanah itu," kata Joni.

Terkait dengan putusan PN  Bandung, Joni menanggapi, bahwa yang dimenangkan warga adalah gugatan ganti rugi saja yakni sebesar Rp 15 juta dikali sebanyak 25 orang.

"Itu pun PT KAI masih mengajukan  banding. Artinya tanah tersebut adalah tanah milik PT KAI. Dan mereka tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah tersebut," ujarnya.

Perlu diketahui, dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah memutuskan, pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus membayar ganti sebesar Rp 375 juta kepada warga Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dalam kasus penggusuran lahan oleh PT KAI. 

Itu sesuai dengan Amar putusan dengan nomor 380/PDT.G/2016/PN.BDG yang disampaikan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 31 Mei 2017 lalu.

Menurut Yudi, terhadap putusan tersebut pihaknya sudah melakukan banding. Putusan tersebut belum tetap, masih ada banding dan kasasi. "Memori banding sudah ada ke pengadilan," ujarnya.***

Baca Juga

Buni Yani Dituntut Dua Tahun Penjara

BANDUNG, (PR).- Buni Yani, dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan jaksa dalam amar tuntutannya meminta agar Buni Yani segera dijebloskan ke penjara.