KPU Jabar Gandeng BPKP Kelola Anggaran Pilkada Serentak 2018

Kesepahaman/NOVIANTI NURULLIAH/PR
KETUA KPU Jabar Yayat Hidayat (kiri) dan Ketua BPKP Jabar Deni Suardini usai penandatangan nota kesepahaman bersama antara KPU Jabar, 16 KPU kota dan kabupaten di Jabar bersama BPKP Jabar, di Aula KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin, 17 Juli 2017.*

‎BANDUNG, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar untuk mengelola keuangan selama awal hingga akhir tahapan Pilkada serentak 2018. BPKP dihadirkan untuk membimbing penggunaan anggaran agar sesuai dengan aturan. Selain itu untuk mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran penggunaan anggaran nantinya. 

Kerja sama antara KPU dan BPKP tersebut secara resmi diwujudkan dalam penandatangan nota kesepahaman bersama antara KPU Jabar, 16 KPU kota dan kabupaten di Jabar bersama BPKP Jabar, di Aula KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin, 17 Juli 2017. Penandatangan MoU tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan langsung KPU kepada BPKP untuk menjadi mitra bimbingan penggunaan anggaran.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, pihaknya mengelola anggaran yang cukup besar pada Pilkada 2018 kali ini yaitu Rp 1,1640 triliun. Dengan demikian, dalam pengunaannya nanti harus hati-hati agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal administrasi. Serta menghindari potensi kejahatan, seperti korupsi.

"Jadi untuk memastikan anggaran sesuai rencana,  kami minta bantuan BPKP untuk mendampingi mulai dari awal hingga akhir tahapan. Untuk manajemen pengelolaan keuangan agar proses pengelolaan keuangan sesuai dengan apa yang tertera dalam DIPA dan RKB yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika ada potensi penyimpangan, dengan pendampingan BPKP bisa diluruskan,"ujar Yayat usai penadatanganan.

Selain pendampingan tersebut, kata Yayat, BPKP pun akan mendampingi pada saat pengadaan hingga distribusi logistik pemilu. Mulai dari tender hingga penyaluran ke TPS-TPS. Selain itu, pendampingan evaluasi dalam membuat laporan keuangan nantinya.

Rawan

Sementara itu, Deni Suardini, Ketua BPKP Jabar mengatakan, pendampingan BPKP itu untuk mewujudkan pemilu yang sukses. Artinya, sukses administrasi, tidak ada kasus hukum, dan tidak ada ekses yang bakal terjadi di kemudian hari.

"Kami hadir untuk kawal itu. Agar pengelolaan keuangan, tertib, transparan, dan akuntabel. BPKP siap jadi mitra terdepan," tutur dia.

Mekanisme setelah MoU, kata dia, akan diikuti rencana aksi nyata dan berkesinambungan oleh KPU Jabar maupun 16 Kota dan kabupaten.

BPKP mengingatkan, pos yang riskan terjadi pelanggaran yaitu pada saat pengadaan barang dan jasa. Di sana sering ada masalah karena prosesnya  dilandasi niat tidak baik. Ditambah dengan sistem pengendalian yang lemah, dan ada kolusi di dalamnya. Ia berpendapat, harus ada aturan main pengadaan barang dan jasa. Sehingga tidak ada yang salah langkah atau atau pura-pura tidak tahu.***

Baca Juga

Deddy Mizwar Sambangi Partai Berkarya

BANDUNG,(PR).- Deddy Mizwar melanjutkan lawatan politiknya dengan menyambangi markas partai politik di Jawa Barat. Setelah berkunjung ke PKS, giliran Partai Berkarya yang menjadi sasaran safari Deddy pada Rabu, 15 November 2017.