Stop Umbar Janji, Visi dan Misi Calon Wali Kota Bandung Harus Sejalan RPJP

Pilkada Serentak 2018 - Kota Bandung/DWI SETYADI/PR

BANDUNG, (PR).-Bakal calon Wali Kota Bandung wajib menuangkan visi dan misi serta programnya yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJP. Dengan begitu, para bakal calon pemimpin diikat komitmen agar tidak mengumbar program dan janji yang tidak realistis.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung Rifqi Alimubarok menjelaskan, syarat tersebut me­rupakan hasil kajian lembaga penelitian Unpad 2013 lalu. Diketahui, masyarakat Kota Bandung lebih memperhitungkan program yang ditawarkan para calon, ketimbang terpengaruh obral gratifikasi.

”Berkaca dari pilkada sebelumnya, harus ada surat pernyataan visi dan misi yang sejalan dengan RPJP. Maka, visi dan misi yang harus dipertajam oleh para bakal calon,” ujar Rifqi dalam acara Obrolan Politik dan Demokrasi dengan tema ”Kualitas Visi, Misi, dan Program Paslon menentukan Kualitas Pilkada Serentak Kota Bandung 2018”, di Gedung KPU Kota Bandung, Rabu 14 Juni 2017. Dalam acara itu hadir pula sejumlah pakar dan bakal calon yang akan bertarung di Pilwalkot Bandung 2018.

Rifqi menjelaskan, syarat visi dan misi itu sebagai semangat bagi siapa pun yang terpilih nanti. Bakal calon pun sepakat dengan syarat tersebut, termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Haru Suandharu. Syarat tersebut merupakan gabungan antara mimpi calon pemimpin dan regulasi yang ada.

”Pemimpin itu tidak boleh bilang riweuh karena pemerintahan sebelumnya. Jangan pula keberhasilan diakui sendiri. Keberhasilan karena bersama, persoalan juga diselesaikan bersama,” ujarnya.

Para calon Wali Kota Bandung

Arfi Rafnialdi, Ketua IKA ITB Jabar yang ikut pencalonan mengatakan, tongkat estafet kepemimpinan itu berkesinambungan. Bahkan, dari beberapa program yang ada selama ini hanya berbeda kemasan, tetapi dengan substansi dan visi yang sama.

”Yang penting visi itu bukan sekadar tulisan RPJMD, tetapi bagaimana memahami dokumen RPJMD dan bagaimana mengeksekusinya,” tuturnya.

Sementara itu, bakal calon dari PDIP yang juga mantan Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menuturkan, persoalan pemimpin mendatang adalah populasi warga yang terus meningkat sementara ruang tidak bertambah. Publik pun menuntut pemerataan layanan.

”Maka, pelayanan publik harus berdasarkan database antar-SKPD sehingga menjadikan Bandung yang nyaman sebagai rumah kita,” katanya.

Ketua Bidang Organisasi Kadin Kota Bandung Rustam Hutabarat, me­wakili bakal cawalkot Bandung yang juga Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa menambahkan, keterlibatan tokoh bisnis harus diperhitungkan sebagai upaya mendongkrak taraf hidup warga. Moral pemimpin juga jadi yang utama karena pemimpin itu lokomotif. Moral, kejujuran, dan kecerdasan dari seorang pemimpin bisa mendatangkan kepercayaan masyarakat.

Masuk akal

Sementara itu, pakar hukum Unpar Asep Warlan mengatakan, syarat visi dan misi itu akan melekat pada para calon. Visi dan misi juga harus masuk akal untuk direalisasikan. 
Dia mengingatkan, jangan sampai, visi dan misi yang dibuat hanya mengandalkan konsultan ahli. Sehingga seringkali visi dan misi itu justru tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

”Jangan sampai masyarakat dikecewakan dengan janji yang diabaikan,” kata Asep.***

Baca Juga

Data Pemilih Difabel Jabar Belum Komprehensif

BANDUNG,(PR).- Data pemilih difabel belum komprehensif. Dengan demikian, tidak semua difabel di Jawa Barat menyalurkan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 lalu. 

Ini Dia Program 100 Hari Kerja Oded-Yana

SEJAK awal terpilih, Oded Mohamad Danial telah berkali-kali mengulang tema 100 Hari Kerja unggulannya, Bandung Beresih. Oded akui betul, tema ini dipandang remeh; bukan proyek fantastis pemuas kebutuhan warga Kota Bandung.

Bandung Butuh 20 Kolam Retensi

BANDUNG, (PR).- Kota Bandung selayaknya memiliki 20 kolam retensi untuk mampu menangani derasnya aliran air dari wilayah utara saat curah hujan tinggi. Saat ini Kota Bandung baru memiliki dua kolam retensi.