#KlipingPR Ramalan Tata Ruang Kota Bandung Masa Depan

Foto udara Kota Bandung tahun 2017/DUDI SUGANDI/PR

31 Maret 1990. ”Sebaik-baiknya kota, adalah kota yang berencana”. Demikianlah kalimat pembuka esai Haryoto Kunto yang dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 31 Maret 1990. Esai itu berjudul ”Tata Ruang Kota Bandung Masa Mendatang”. Sangat besar kemungkinan, yang dimaksud ’Masa Mendatang’ dalam esai itu adalah Kota Bandung hari ini.

Apa yang dia uraikan dalam tulisannya 27 tahun lalu itu boleh jadi adalah semacam ”ramalan” sekaligus harapan akan Bandung sebagai kota yang ideal dan nyaman untuk ditinggali.

Sejauh mana semua visi itu terwujud sekarang? Jika cermat, Anda akan banyak menemukan kesesuaian. Berikut ini esai utuhnya kami hadirkan kembali untuk Anda. Selamat membaca.

***

Yang perlu ditanyakan sekarang adalah, perencanaan kota yang bagaimanakah yang cukup efisien, memenuhi kebutuhan warga kota dan juga sesuai dengan tuntutan zaman?

Pertanyaan tadi amat sederhana, namun kelewat suilt untuk menemukan jawaban yang gamblang. Kecuali bila kita berhasil menjabarkan pertanyaan itu ke dalam beberapa komponen permasalahan kota, agar satu per satu dapat dicarikan cara penanggualangannya.

Mengupas dan membicarakan masalah kota, terutama yang ada hubungan atau kaitan dengan persoalan yang lagi dihadapi oleh Bandung, memang sangat relevan. Meningat, bahwa Bandung yang pemerintahan kotanya lagi berhari-jadi yang ke-84, pada tanggal 1 April 1990 ini, masih mengalami problem dalam penataan kotanya.

Dua Alternatif
Dalam sistem penataan kota, kita dihadapkan kepada dua pilihan, yakni: (1) menganut prinsip 'master plan' atau 'rencana induk kota' (RIK) yang telah dikenal di Inggris semenjak abad ke-19 yang lalu; atau (2) prinsip 'zoning plan' yang banyak dianut oleh kota-kota besar di Amerika Serikat. Para perancang di negara adikuasa ini membagi kota dalam beberapa kawasan fungsional yang sering disebut zones. Penataan kota dengan zoning plan tergolong mahal dan menuntut jaringan lalu lintas dan angkutan kota yang efisien. Pada awal pertumbuhan kota-kota besar di AS, prinsip master plan kurang dikenal di negeri itu.

Adapun penataan kota di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda lebih banyak mengacu kepada kebijakan rancangan gaya Inggris, yang menganut prinsip master plan. Adapun perencanaan kota yang menggunakan prinsip master plan, memandang kota dalam satu kesatuan untuk perancangan.

Penataan kota di Indonesia pada zaman kolonial dulu banyak sekali dipengaruhi oleh gaya perencanaan Inggris. Terbukti bahwa pola 'garden city' (kota taman) yang digandrungi orang Inggris pada akhir abad yang lalu, sempat pula diterapkan di beberapa kota di Nusantara (Dr. Ir. Thomas Nix, "Stedebouw in Indonesien de Stedebouwkundige Voringeving", 1949)

Bahkan sejak awal tahun 1920-an, prinsip master plan telah dipakai oleh beberapa kota besar di Indonesia. Semua ini berkat usaha Ir. Thomas Karsten, seorang perancang kota yang jempolan, yang telah menyusun rencana induk kota bagi: Semarang (1916), Bandung (1935), Batavia (1936), Madiun (1929), Magelang, Cirebon, Malang (1930), Bogor (1920), Jatinegara, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Palembang, Padang, Medan dan Banjarmasin (Erica Bogaers, "Ir. Thomas Karsten en de Oniwikkeling van de Stedebouw in Nederlands Indie 1915-1940", 1983).

Rencana Induk Kota (RIK)
Dengan memilih prinsip master plan sebagai wahana penataan kota, maka ada beberapa kendala yang timbul sebagai efek sampingan, yakni:

RIK terkadang kelewat ambisius, tidak praktis dan kurang aplikatif. Semua itu, sebagai konsekuensi dari RIK yang menampung cita-cita yang ideal dan gagasan-gagasan yang berbau filosofis.

Pada gilirannya, kesulitan pertama yang timbul adalah, bagaimana menjabarkan dan menerjemahkan 'gagasan muluk' ke dalam program-program yang realistis, yang mengantisipasi keperluan masyarakat. Begitu pula dalam dimensi waktu, program jangka panjang dalam RIK harus dapat dibagi dalam program jangka pendek menurut urutan skala prioritas.

Padahal, RIK yang baik dan memadai harus mengacu kepada: faktor kemampuan manusia yang tinggal di kota, potensi sosial-ekonomi, kebutuhan dasar warga kota, dan realitas fisik kawasan kota.

Betapa ambisiusnya kota-kota besar di Indonesia dalam menyusun RIK, tercermin dari usaha untuk mencantumkan segala macam 'fungsi' kegiatan sebaga warna identitas sebuah kota. RIK ingin memborong fungsi kota sebagai: kota industri, kota perdagangan, pendidikan pariwisata, kota budaya, kota pelabuhan, kota militer, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, Surabaya sering menamakan diri sebagai kota "Indarmadi", singkatan dari: industri, dagang, maritim dan pendidikan. Adapun dalam RIK Kotamadya Bandung tahun 1971, fungsi yang dicakup meliputi kegiatan: kota industri, kota perdagangan, kota wisata, kota pendidikan, ibukota provinsi, dan sebagai kota budaya. Fungsi-fungsi tidak jelas cuma membebani kota ini di luar kemampuannya.

Untuk menata dan mengembangkan Kota Bandung, beberapa upaya perencanaan telah ditempuh, sejak masa sebelum tahun 1971.

Perangkat rencana pembangunan Kota Bandung
(1) Sebelum tahun 1971, Bandung telah menyusun suatu master plan sebagai alat untuk melakukan terapi penyelesaian masalah kota yang dikenal sebagai ‘Rencana Struktur Kota Bandung’.

(2) Tahun 1971 telah dikembangkan ‘Rencana Induk Kotamadya Bandung 1971-1991’.

(3) Kemudian pada tahun 1985 telah disusun ‘Rencana Induk Kota’ (RIK) tahun 1985-2005 yang lengkap dengan ‘Rencana Bagian Wilayah Kota’ (RBWK) bagi wilayah Bojonagara, Cibeunying, Karees, Tegallega, dan Wilayah Pusat Kota, disertai dengan ‘Rencana Terperinci Kota’ (RTK) untuk beberapa bagian kawasan kegiatan kota.

(4) Pada tahun 1974 telah dikembangkan suatu konsepsi memberikan arahan untuk mengurangi beban Kota Bandung, melalui suatu pendekatan pengembangan wilayah, yang ditujukan untuk mendorong kota-kota kecil di sekitar Bandung berperan sebagai "semberani sandingan" (Djoko Sujarto, "Masalah dan Perkembangan Kota Bandung", 1988).

(5) Berdasarkan PP No. 16 Tahun 1987, wilayah administrasi Kotamadya Bandung diperluas dari 8.098 menjadi 17.000 ha.

Selain dari perangkat rencana pembangunan kota tadi, kelengkapan peraturan daerah dan undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan kota, sementara ini telah cukup memadai sebagai bekal penataan Kota Bandung. Namun bila kita mau bersikap jujur, kendati Bandung telah meraih predikat "Adipura" (julukan kota terbaik di Indonesia), namun sampai kini masih terasa dan ditemui kejanggalan-kejanggalan dalam penataan kota ini. Terutama bila kita persoalkan tentang wajah arsitektur dari Kota Kembang ini. Jadi di mana letak kesalahannya?

Kesalahan atau problemnya terdapat pada: (1) kesalahan dalam pemahaman konsepsi, (2) 'sistem pengelolaan kota' atau 'urban management', (3) kurang cepat mengantisipasi aspirasi kebutuhan masyarakat.

Fungsi wilayah yang diambangkan
Dalam suatu wawancara dengan radio 'KLCBS' di awal tahun 1988 yang lalu, Bapak Wali Kotamadya Bandung, Ateng Wahyudi menyatakan, bahwa dalam pengaturan dan pembangunan kota, Pemda condong menerapkan penataan gaya Inggris, yang memberi peluang terjadinya ‘fungsi campuran’ atau mixed zoning di sementara kawasan Kota Bandung.

Beranjak dari pemilihan konsep tersebut, maka dalam buku "Rencana Induk Kota 1985-2005" kita temukan istilah—daerah  dengan fungsi diambangkan. Maksudnya, suatu wilayah kota yang masih belum jelas fungsi dan peruntukannya, ditunggu dalam periode tertentu, hingga jelas bentuk kegiatan dominan di kawasan tersebut. Lalu, ditetapkan fungsi wilayah tersebut secara tetap dan pasti. Jadi menurut Ir. Djoko Sujarto M.Sc., dosen pada jurusan Planologi ITB yang ikut menangani penyusunan RIK Bandung, tidak ada kawasan kota yang secara permanen terus-terusan diambangkan fungsinya. Semua mengenal waktu!

Menurut Djoko Sujarto, buat mengenal kawasan yang diambangkan atau floating area perlu dilengkapi dengan wahana kebijakan sebagai berikut: (1) Pemda harus memiliki perangkat pengendali secara terus-menerus memantau aktivitas ekonojmi dan perubahan yang terjadi pada wilayah yang diambangkan itu. (2) Status fungsi diambangkan mengenal batas, 20 tahun umpamanya, sebelum ditentukan secara pasti fungsi peruntukannya. (3) Dalam proses penataan kota harus ada kesinambungan kebijakan. Jangan sampai terjadi, seperti apa yang dikatakan oleh Menteri PU, Ir. Radinal Moochtar, "pembangunan  kota sering kali cuma mengikuti selera pimpinan daerah". Sehingga acapkali terjadi, ganti wali kota, ganti kebijaksanaan!

Konsep ‘wilayah diambangkan’ terkadang kurang dipahami oleh pihak pengelola kota, ungkap Ir. Mochtarram Karyoedi, rekan Djoko Sujarto di Planologi ITB. Bila Kota Bandung dibagi dalam tiga lingkaran konsentris, maka akan terdapat: (1) kawasan pusat kota (central business district "CBD") atau ‘inti kota’ (2) kawasan sub-inti (sub-center), (3) kawasan pinggiran kota (periphery). Pembangunan dan penataan ruang kawasan pusat kota dilakukan dengan ketat, dan peruntukannya telah mantap dan pasti. Sedangkan, kawasan sub-center masih toleran terhadap fungsi campuran. "Namun ini bukan berarti bebas membangun segala jenis macam jenis kegiatan, tanpa mempertimbangkan harmoni dan penyesuaian (compatible) terhadap lingkungan yang telah ada," ujar Mochtarram pula.

Kesalahan dalam pemahaman konsep ‘wilayah diambangkan’ terlihat pada kawasan sub-center Jl. Sumatera. Pada ruas jalan itu terhadap pusat perbelanjaan (Bandung Indah Plaza) yang berhampiran dengan kompleks militer (bangunan Kodam Siliwangi). Sedang di ujung selatan Jl. Sumatera, sebuah kompleks hiburan (Cinemaplex) dibangun berhadapan dengan rumah sakit yang memerlukan suasana tenang dan tentram.

Ir. Djoko Sujarto tak dapat menyembunyikan kerisauan hatinya, atas terjadinya 'penetrasi' terhadap fungsi kawasan Jl. Dago, Cihampelas, Cipaganti, dan Jl. Pasirkaliki, yang beralih dari kawasan pemukiman kini menjadi pusat bisnis dan perdagangan. Bahkan menurut Sujarto, keselarasan kawasan ‘Kompleks Kotamadya Bandung’ sebagai jantung administrasi kota bakal terganggu, bola kehadiran bangunan baru, bertingkat, tidak ditata dengan semestinya (Djoko Sujarto, "Penataan Ruang Kawasan Kompleks Kotamadya Bandung", 1990).

Sedikit catatan berdasarkan pengamatan Ir. Yuswadi Salya M.Arc, dari jurusan Arsitektur ITB. Ternyata ada kecenderungan terjadinya alih fungsi dan penetrasi di sementara jalan protokol Kota Bandung, akibat dari tingginya 'pajak bumi bangunan' (PBB). Sehingga rumah tinggal yang tidak produktif kemudian beralih fungsi menjadi toko, hotel, bank, restoran, tempat kursus, foto copy, kios, warung, bengkel show room dan lain sebagainya. Kawasan permukiman yang kini mulai beralih fungsi menjadi kawasan perdagangan adalah Jl. Buahbatu, Sukajadi, Setiabudhi dan Jl. Riau.

Ir. Sandi A Siregar M.Ar., seorang sahabat yang tengah mengikuti program doktor di Leuven Belgia, mengimbau kepada para pengelola kota agar dalam pembangunan dan penataan kota, menggunakan ‘pikiran sehat’ (common sense) yang berwawasan sejarah. Maksudnya, pengelola kota jangan suka berdalih "tidak sesuai dengan planning kota," kemudian mau menggusur rumah sakit, bangunan sekolah atau kuburan, semata guna menyediakan lahan kosong buat para investor atau developer yang haus tanah. Bila logika ini diikuti terus, jangan-jangan Bandung ini, jalur rel kereta api harus dipindahkan karena menghalangi kelancaran arus lalu-lintas utara-selatan.

Begitu pula Pabrik Kina, kompleks militer dan pabrik senjata, harus dicarikan lokasi baru. Dengan berlalunya sang waktu, pabrik dan kuburan yang semula terletak di pinggiran kota, kemudian menjadi terletak di tenga daerah permukiman penduduk. Hal itu terjadi akibat mekar, meluasnya wilayah kota. Oleh karena itu kurang beralasan, bila kehadiran fasilitas kota dan bangunan lama yang sudah ada sejak dahulu, kemudian digusur atau dihanurkan. Kasus semacam itu hampir serupa dengan kecenderungan kabupaten baru, setelah ibu kota lama berubah status menajdi kotamadya.

"Lalu bagaimana bila di belakang hari nanti, ibukota yang baru itu berkembang menjadi kotamadya? Apa mesti mencari ibukota kabupaten yang baru lagi?" tanya Mendagri Rudini yang tak menyukai ide-ide yang tak logis.

Dari dua menjadi tiga dimensi
Perencanaan kota pada masa lalu, cukup memperhatikan dua faktor utama, yakni: (1) tata guna tanah atau land use planning dalam artian dua dimensi, dan (2) bentuk aktivitas/kegiatan di atas lahan yang bersangkutan.

Namun, bila kita sudah bicara perkara ‘Asperko’ (Arsitektur Perkotaan) maka masalah menjadi lebih kompleks. Karena sosok arsitektur kota telah menginjak aspek 'tiga dimensi' atau 'tata ruang' kota.

Adapun yang disebut 'tata ruang kota' meliputi: (1) Ruang di bawah permukaan tanah, menyangkut struktur geologis, galian dan bahan tambang, ari tanah, batuan, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, saluran air limbah dan lain-lain; (2) Segala macam bangunan, kegiatan manusia, pepohonan, pergerakan barang dan manusia yang terjadi di perukaan tanah; (3) Meliputi pula benda, gerakan, kegiatan dan kondisi alami di angkasa seperti: bangunan pencakar langit, antene radio-TV, polusi udara, pesawat terbang yang lalu-lalang, huja, mega, sinar bulan, cahaya matahari, puncak gunung-gemunung, burung terbang, sampai masalah seakin menipisnya ozon. Semua aspek tersebut punya kaitan dan tercakup dalam proses penataan ruang kota.

Pada masa lalu, untuk memohon 'izin bangunan' orang cuma mempertimbangkan denah baungan (overvlak) dan 'garis sempadan bangunan' (GSB) atau 'Rooilijn'. Padahal untuk penataan bangunan secara 'dua dimensi' masih harus mempertimbangkan: 'garis sepadan jalan' (GSJ), kemudian juga garis sepadan samping dan belakang bangunan. Dan masih ada beberapa faktor pertimbangan lainnya seperti, fungsi kawasan dan ciri visual lingkungan sekitar. Jadi faktor pertimbangan bukan cuma building coverage ratio (BCR) atau koifisien dasar bangunan (KDB) saja.

Izin bangunan dalam penataan ruang kota mempertimbangkan banyak faktor, antara lain:
(1) Koifisien dasar bangunan (KDB)
(2) Koifisien lantai bangunan (KLB) yang menunjukkan jumlah lantai bangunan
(3) Ketinggian bangunan (dalam ukuran meter) dan diizinkan.
(4) Memenuhi syarat dan ketentuan 'peraturan bangunan' (building code/ building regulation).
(5) Memenuhi persyaratan arsitektonis dan teknis.

Untuk memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin bangunan yang sesuai dengan prosedur yang semestinya, Pemda Kotamadya Bandung perlu dibantu oleh sebuah tim khusus. Seperti Pemda DKI Jaya, dibantu oleh 'tim pengarah arsitektur' (TPA). Menurut Dr. IR. Moh. Danisworo, M.Arc., MUP, yang duduk menjadi anggota 'TPA' di DKI, tim tersebut terdiri dari para ahli instansi: Direktorat Cipta Karya, kalangan profesi, perguruan tinggi dan orang DKI. Dan kalau di Bandung akan didirkan semacam TPA itu, maka kalangan budayawan dapat diikutsertakan.

Kehadiran 'tim pengarah arsitektur' di Bandung sangat urgen sekali. Mengingat, dalam dasawarsa terakhir, beberapa bangunan bertingkat, ukuran besar, mulai bermunculan di segenap penjuru Kota Bandung. Bahkan di kawasan Alun-alun dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, bakal berdiri sebuah bangunan bank berlantai 15, yang pasti bakal menimbulkan masalah, dampak, dan konsekuensi terhadap lingkungan sekitarnya. Terlebih lagi, bangunan bank tersebut bakal mendominasi citra visual kawasan Alun-alun.

WARGA berekreasi di Alun-Alun Bandung, mulai dari jalan santai, bermain bola, hingga berfoto.*

Adanya bangunan-bangunan berlantai banyak di Bandung, menuntut pula peralatan pemadam kebakaran yang canggih, bila waktu-waktu terjadi musibah kebakaran.

Dari segi penataan visual, hadirnya bangunan berlantai banyak memerlukan pengecekan (review) terhadap persyaratan teknis, orientasi lingkungan, material bangunan, sirkulasi lalu-lintas orang dan kendaraan, tempat parkir, gaya atau bentuk arsitektur bangunan, layak bangun sesuai dengan building code/regulation yang berlaku. Gedung yang baru dibangun harus kontekstual, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu beberapa arsitek di Kota Bandung, kurang sependapat dengan rekomendasi dari Thomas Klaas, yang mengusulkan agar bangunan di sepanjang jalan protokol Kota Bandung, terdiri atas gedung berlantai empat. Tanpa menyesuaikan dengan karakter visual tiap kawasan jalan. Akibatnya kita saksikan bangunan-bangunan toko di jalan protokol, seperti di Jl. Otto Iskandardinata tegak berderet 'peti-peti sabun' nan tunggal rupa, memberi kesan seperti pertokoan di Glodok Jakarta. Jalur jalan yang semula terlihat luas dan lebar, sejak diapit oleh deretan bangunan tingkat empat yang tegak meter trotoar, terlihat sempit membentuk lorong panjang yang agak gelap.

Daerah kantong di Kota Bandung
Di Kota Bandung ini banyak terdapat 'kantong-kantong' permukiman penduduk yang terisolasi, dikelilingi tembok yang rapat dari bangunan pertokoan di pinggir jalan. Dalam pertumbuhannya kemudian, kantong-kantong permukiman tersebut berubah menjadi daerah kumuh. Seperti yang terdapat di belakang pertokoan Jl. Braga, Pasasr Baru, Astana Anyar, Gardujati dan beberapa jalan lainnya.

Kantong-kantong permukiman penduduk itu perlu diremajakan, dengan cara membangun rumah flat yang lebih sehat. Dan upaya ini merupakan program peremajaan kota. Dan menghilangkan kesenjangan sosial di dalam kota!

Dengan membuka atau membongkar kawasan kantong tersebut, maka rasionalisasi penggunaan lahan di pusat kota dan pusat perdagangan dapat dilaksanakan. Selain itu, sebagian lahan bekas kantong pemukiman dapat digunakan untuk tempat parkir,yang kini terasa kurang banyak di kawasan pusat kesibukan kota.

Peremajaan kantong hunian penduduk tidak terlepas dari pengamanan terhadap bahaya kebakaran.

Untuk Kota Bandung, sudah tiba saatnya, membangun rumah susun di tengah kota, sebagai eksperimen percontohan, yang dapat diikuti oleh daerah kantong hunian penduduk, yang banyak tersebdar di kawasan Kota Bandung.

Tantangan memasuki abad 21
Sebagaimana juga kota-kota besar di Indonesia lainnya, Bandung menghadapi tiga tantangan masa depan yang harus dihadapi, yaitu:

(1) Bandung tetap dicita-citakan menjadi kota yang "bersih hijau berbunga" (berhiber)
(2) Perluasan wilayah Kota Bandung menjadi 17.000 ha, membawa konsekuensi dan beban baru.
(3) Bandung bakal menanggung beban berat sebagai kota multi-fungsi.

Untuk menghadapi ketiga tantangan tersebut, perlu diupayakan:
(1) Peningkatan sistem pengelolaan kota yang ditangani secara profesional, namun tetap mengayomi warga kota dan manusiawi.
(2) Pendekatan yang koordinatif dan strategis.
(3) Memadukan perangkat perencanaan pembangunan kota dengan perangkat peraturan perundangan secara konsekuen dan konsisten.

Ciri visual Kota Bandung menjelang tahun 2000
Suatu studi 'futuristik' (melihat jauh ke depan) yang dilakukan oleh Ir. Adhi Mursid IAI (1987), meramalkan bahwa desain arsitektur kota-kota Indonesia yang akan datang, adalah desain rancangan yang mampu mewujudkan kota dengan masyarakat yang padat, tetapi tetap indah dan nyaman dihuni serta bahagia dengan ciri-ciri sebagai berikut:

(1) dibangun dengan aparat pengelola yang lengkap dan peralatan standar, kendati yang cukup efektif dengan wahana master plan, detail plan, site plan, rancang bangun rekayasa berikut peraturan dan perundangan (peruntukan lahan, tata letak, GSB, GSJ, KDB, KLB, kepadatan penduduk, peraturan bangunan, prosedur IMB, IPB dan lain-lain).
(2) Kota-kota dengan bangunan-bangunan bertingkat banyak dalam jumlah dan kian dominan
(3) Kota-kota dengan jaringan layang.
(4) Kota-kota dengan sistem angkutan umum yang kian dominan, kian cepat, murah dan aman.
(5) Kota-kota dengan tataguna lahan campura yang efisien.
(6) Kota-kota dengan fasilitas lingkungan yang memadai.
(7) Kota-kota yang mempunyai ciri visual masing-masing.
(8) Kota-kota dengan bangunan-bangunan yang low energy consuming (hemat energi).
(9) Masih jadi pertanyaan apakah kota-kota masa depan akan berciri akrab, berhiber, indah, tertib, dan menyenangkan? Hal itu tantangan bagi kita bersama.

Ramalan tentang ciri visual kota-kota Indonesia (termasuk Kota Bandung) menjelang tahun 2000 yang dicoba dilukiskan dengan kecenderungan atas masih tergantung kemampuan, sikap, dan kerja keras para pengelola kota dan para profesional yang mendukungnya, yaitu kita sendiri.***

Baca Juga

Menuju Tahura Djuanda Bandung yang Berkelas Dunia

ADA suasana lain jika Anda berkunjung ke Taman Hutan Raya atau Tahura Djuanda, Bandung pada pertengah­an Desember mendatang. Tak seperti biasa, Anda akan mendapati perbedaan di kawasan tersebut.