Pemkab Ditenggarai Lebih Mementingkan Investor

Pembangunan Pasar Panorama/DEDEN IMAN/PR
PEKERJA berdiri di antara kontruksi pembangunan Pasar Panorama Lembang baru di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin, 20 Maret 2017. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Kabupaten Bandung Barat mempertanyakan dana bantuan sebesar Rp 6 miliar dari Kementerian Perdagangan untuk kegiatan pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan di Pasar Panorama Lembang pada 2016. Pasalnya, dana Rp 6 miliar tersebut hingga kini tidak diketahui jejaknya.*

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai lebih berpihak kepada investor dibandingkan kepada para pedagang Pasar Panorama Lembang. Alih-alih memanfaatkan dana hibah Rp 6 miliar dari Kementerian Perdagangan untuk membangun ulang pasar seusai kebakaran, Pemkab Bandung Barat justru memilih investor sebagai pelaksana pembangunan.

Padahal, sebelum terjadi kebakaran pada 2015 lalu, para pedagang sudah memiliki kontrak dengan investor sebelumnya, PT Nuansa. Dalam kontrak itu, sejatinya para pedagang masih berhak menempati Pasar Panorama Lembang sampai 2018. Namun, setelah terjadi kebakaran, para pedagang kini harus membeli ulang tempat berdagang kepada investor yang baru.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri menuturkan, alasan Bupati Bandung Barat Abubakar yang menolak dana bantuan Rp 6 miliar dari Kemendag karena khawatir terjadi duplikasi dana pemerintah dengan dana investor sebagai alasan yang tidak rasional dan mengada-ada.

"Jawaban dari bupati ini mengisyaratkan dan memastikan bahwa bupati jelas-jelas berpihak kepada investor daripada berpihak kepada pedagang. Ada beberapa poin alasannya. Pertama, bupati sengaja membiarkan anggaran Rp 6 miliar tidak terserap," kata Abdullah saat dihubungi, Senin 20 Maret 2017.

Padahal, lanjut dia, pembangunan ulang Pasar Panorama bisa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran multiyears, baik dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, maupun dari APBD KBB. Dia berkeyakinan, jika Pemkab Bandung Barat memanfaatkan anggaran Rp 6 miliar, maka Kemendag akan kembali mengucurkan dana bantuan.

"Pasar Klewer (di Solo) dibangun multiyears, akhirnya selesai juga dengan bangunan yang sangat besar, yang dapat menampung lebih dari 2000 pedagang. Ini sebetulnya alasan klise bupati. Saya menyayangkan bupati lebih berpihak ke investor, karena dia jelas-jelas menolak anggaran hibah yang ditujukan untuk pedagang korban kebakaran," ucapnya.

Dia menambahkan, pengabaian dana bantuan Rp 6 miliar dari Kemendag sekaligus menunjukkan bahwa Pemkab Bandung Barat terindikasi "bermain mata" dengan investor. Oleh karena itu, dia mendorong Ikappi KBB untuk menelusurinya dan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"(Pemkab) secara tidak manusiawi memperlakukan pedagang korban kebakaran, yang barang dagangannya habis dilalap api. Kita semua lihat bahwa pedagang dalam kondisi sulit, tapi dana hibah itu, dana yang memang diperuntukkan bagi pedagang, tidak dimanfaatkan. Dengan lebih mementingkan investor, maka ini kemungkinan ada celah untuk potensi korupsi," katanya.

Ketua Ikappi KBB Armamento Zebua menyebutkan, investor lama yaitu PT Nuansa seharusnya masih memberikan fasilitas bagi para pedagang, karena kontrak para pedagang berlaku sampai 2018. Dia pun menyayangkan tak ada upaya dari Pemkab Bandung Barat dalam membela pedagang, yang haknya dalam menempati pasar terputus sejak terjadi kebakaran pada Mei 2015.

"Memang (pembangunan Pasar Panorama Lembang) ini kewenangan pemda, yang memiliki hak secara otonom. Namun, perlu diketahui bahwa semua pedagang ini korban kebakaran. Ibarat orang mau mati, seharusnya itu dibawa ke UGD kemudian dirawat. Kami, para pedagang, ini seperti enggak pernah dirawat," kata Armamento, yang berjualan telor di Pasar Panorama Lembang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan KBB Wetti Lembanawati mengatakan, dana Rp 6 miliar dari Kemendag tidak dimanfaatkan karena dana tersebut tidak mencukupi untuk pembangunan pasar sampai tuntas. Uang tersebut, kata dia, juga tak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pasar darurat atau pasar sementara, maupun bantuan bagi para pedagang.

"Bukan untuk yang lain. Untuk pasar darurat tidak boleh, untuk bantuan pedagang juga tidak boleh. Ini harus berbentuk fisik pasar, jadi uangnya tidak memungkinkan Rp 6 miliar itu untuk dibangun pasar di Lembang. Jadi kami tidak mencairkannya, karena uangnya juga tidak ada di kas daerah, di sana (Kemendag) langsung," kata Wetti.***

Baca Juga

Satu Dekade, KBB Sudah Punya Pondasi yang Kokoh

NGAMPRAH, (PR).- Menginjak usia satu dekade tepat pada 19 Juni 2017, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ingin menjadikan momentum hari ulang tahun sebagai pendorong untuk bekerja dan berkarya dengan lebih baik.