Komwas Demokrat Jabar Kembali Gugat SBY

KETUA Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendapat sambutan meriah kader, saat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, oleh para peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013). U
Pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono/Dok. PR

BANDUNG,(PR).- Komisi Pengawas Partai Demokrat Jawa Barat kembali menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Maret 2017 lalu. Gugatan dilayangkan dikarenakan Yudhoyono dinilai telah mengingkari komitmennya sendiri yang telah menerbitkan Instruksi Ketua Umum Partai Demokrat berkaitan dengan Musda DPD Partai Demokrat Provinsi Jabar pada 6 Juni 2016.

Gugatan tersebut merupakan gugatan kedua setelah Susilo dinilai melakukan pemalsuan AD/ART Partai Demokrat pada tahun lalu.

Anggota Komisi Pengawas Partai Demokrat Jabar Yan Rizal Usman mengatakan, dalam surat instruksi ketua umum tersebut, tepatnya poin ketiga menyatakan agar tidak melakukan kegiatan dan manuver politik yang mengakibatkan perpecahan anta kader di jajaran Partai Demokrat Jabar. Poin yang keempat,‎ menyatakan "sebagaimana kebijakan partai yang berlaku secara nasional, agar tidak melakukan penggantian kepengurusan baik pada tingkat DPC maupun PAC, serta tingkat DPRD baik provinsi maupun kabupaten dan kota, kecuali seizin ketua umum PD dengan alasan yang sangat kuat".

"Namun ternyata ada pergantian Plt Ketua DPC Partai Demokrat Cianjur sementara di surat intruksi tersebut ada larangan hal itu. Maka kami Gugat itu. Kalaupun mau melakukan pergantian kenapa tidak mencabut surat instruksi dulu baru melakukan pergantian Plt," ujar Yan Rizal kepada "PR", di Kota Bandung, Senin, 20 Maret 2017.

Yan Rizal pun mensinyalir terdapat motif lain dari pergantian Plt tersebut. Di antaranya pihak DPD tersebut tanpa sepengetahuan dari DPD Jabar. Selain itu seharusnya pergantian hanya diisi oleh pengurus inti di DPD atau DPP. Sementara pengganti Plt Ketua DPC Cianjur tidak tercatat pengurus di DPD atau DPP.

"Kami Komisi Pengawas daerah PD Jabar tidak mengakui pergantian Plt Ketua DPC Cianjur tersebut kita tetap akui Hedi Permadi Boy sebagai ketua DPC Ciajur bukan Wawan Setiawan," ujar dia.

Menurut dia, pergantian dilakukan oleh DPP. Namun dia tidak yakin sepenuhnya di bawah kendali ketua umum. 

"Kalaulah plt ini diketahui atau memang atas persetujuan SBY dan SBY sudah baca betul diputuskan dalam rapat. Artinya SBY paling salah. Bila SBY disuruh tanda tangan saja, artinya yang nyuruh menandatangai itu lah yang harus diberi sanksi. Ini merusak partai," ujar dia.

Menurut dia, hal ini harus selesai di pengadilan. Jangan sampai berlarut-larut.

Diakui dia, saat ini Demokrat Jabar seharusnya mempersiapkan verifikasi faktual KPU. Tapi saat ini di DPC seluruh Jabar, SK-nya kadaluarwa. Dengan demikian harus dilakukan segera muscab-muscab untuk mendapat legalitas sesuai dengan Undang-undang berlaku. 

"Setelah muscab baru melangkah ke Musda karena kalau Musda dulu, siapa yang milih? Kan muscabnya juga belum ada. Sementara Musda Jabar itu November seiring dengan habisnya masa jabatan Iwan Sulandjana," kata dia.

Sementara itu, Tonny Jas, pengurus DPD Partai Demokrat Jabar menambahkan, dengan pelanggaran ini, meminta DPP meluruskan lagi kisruh yang terjadi di tubuh Demokrat Jabar jika ingin berkiprah atau menang lagi di 2018 dan2019. 

"Sekarang awal untuk goodwill-nya tolong netralisir cianjur. Kami khawatir  ada penilaian tidak baik dari kader ke SBY-nya," ucap dia.***
 

Baca Juga

PWI Jabar Ajak Masyarakat Lawan Hoax

BANDUNG,(PR).- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama sejumlah organisasi profesi wartawan dan KPID Jabar menyepakati "Deklarasi Anti Hoax, Masyarakat dan Pers Jawa Barat" dalam kesempatan Seminar "Demokrasi Digital, Peluang

Penilaian Survei Bisa Jungkir Balik

BANDUNG, (PR).- Ketua tim pemenangan Pemilu dan Pilkada wilayah Jawa 1 DPP Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengapresiasi hasil survey Indo Barometer. Namun ditegaskan dia, saat ini penilaian terhadap seseorang ditentukan bukan dari kualitas orang itu bagus atau tidak.