70 Persen Karang Taruna di KBB Belum Bersertifikat

Kabupaten Bandung Barat/DWI SETYADI/PR

NGAMPRAH, (PR).- Sekitar 70 persen dari jumlah karang taruna di Kabupaten Bandung Barat belum memiliki surat keputusan dari pemerintah desa setempat. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab tidak aktifnya sejumlah karang taruna di Bandung Barat.

Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo menuturkan, sebanyak 165 desa di KBB sudah memiliki karang taruna sebagai wadah kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Namun, belum semua kepala desa memberikan SK terhadap karang taruna di desanya.

"Sejauh ini baru sekitar 30 persen yang sudah punya SK dari pemerintah setempat. Tahun ini, kami harap semuanya sudah memiliki SK," ujar Heri di Ngamprah, Senin 20 Maret 2017.

Heri mengungkapkan, karang taruna dibentuk di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk tingkat kecamatan, dari 16 karang taruna, baru di Kecamatan Parongpong yang sudah memiliki SK.

Keberadaan karang taruna, menurut Heri, cukup penting sebagai perpanjangan dari pemerintah daerah. Banyak hal yang bisa dilakukan karang taruna, terutama menyangkut penyelesaian masalah sosial di lingkungan setempat. Sebab, saat ini masih banyak masalah sosial yang belum tertangani.

Diketahui, saat ini Dinsos tengah menangani 510.890 penyandang masalah kejesahteraan sosial (PMKS) bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Dari 26 jenis PMKS, kemiskinan masih mendominasi timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial.

"Bisa juga melaporkan kondisi rastra (beras sejahtera) yang diterima masyarakat. Apakah ada keluhan dari masyarakat atau seperti apa. Itu bisa diakomodasi karang taruna," tuturnya.

Peran karang taruna, lanjut dia, sebenarnya bisa membantu mengatasi keterbatasan petugas Dinsos di lapangan. Sebab, tidak semua daerah terpantau oleh petugas. Dengan sinergi itu, diharapkan masalah sosial bisa diminimalisasi.

Untuk bantuan dari pemerintah daerah, Heri mengungkapkan, tahun ini akan diberikan bantuan sebesar Rp 10 juta untuk karang taruna tingkat kecamatan. Sementara untuk tingkat kabupaten, diberikan bantuan Rp 100 juta.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna KBB Oping Nugraha membenarkan bahwa banyak karang taruna tingkat desa yang belum memiliki SK. Dia pun mendesak agar para kades memenuhi kewajibannya untuk menurunkan SK bagi karang taruna di desanya.

“Sesuai dengan Permensos (Peraturan Mentri Sosial), kewajiban kades memberikan SK pada karang taruna. Bagaimana bisa mereka mendapat bantuan, kalau legitimasinya tidak ada,” tutur Oping.***

Baca Juga

Mobil dinas

Bupati KBB: Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Hal itu sesuai dengan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.

Kali Kelima Kabupaten Bandung Barat Terima Opini WDP

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus puas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hanura KBB Buka Pendaftaran Balon Bupati

NGAMPRAH, (PR).- Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) membuka pendaftaran bakal calon bupati/wakil bupati periode 2018-2023. Pendaftaran melalui partai ini berlangsung pada 20 Juni-21 Juli 2017.