Bangunan Liar di Lembang Bakal Digusur

Bangunan Liar di Lembang/HENDRO SUSILO/PR
SEORANG warga berjalan di depan bangunan liar di bahu Jalan Tangkubanperahu, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 17 Februari 2017. Pekan depan bangunan liar tersebut akan dibongkar Satpol PP dan Damkar KBB jika pemiliknya tidak melakukan pembongkaran secara sukarela.*

NGAMPRAH, (PR).- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat akan membongkar secara paksa 16 bangunan liar di Lembang dan 24 bangunan liar di Padalarang pada pekan depan, jika para pemilik bangunan liar tidak melakukan pembongkaran sendiri.

"Selasa 21 Februari 2017, kami rencanakan bangunan liar di Lembang dibongkar, jika imbauan kami untuk dibongkar secara sukarela tidak diindahkan. Demikian pula dengan bangunan liar di Padalarang, yang sudah kami agendakan pada Kamis, 23 Februari 2017," kata Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bandung Barat Agus Mulya di kantornya, Ngamprah, Jumat 17 Februari 2017.

Dia menyebutkan, sebanyak 16 bangunan liar di Lembang yang akan dibongkar berada di bahu Jalan Tangkubanperahu, tepatnya di Kampung Legok, RT 1 RW 9, Desa Jayagiri. "Ke-12 bangunan itu sebagian besar semipermanen, tapi ada juga yang permanen. Kebanyakan kios-kios warung," katanya.

Sementara bangunan liar di Padalarang, terangnya, berada di sempadan dan palung Sungai Cijaringao, yakni di RW 13 dan RW 14 Kampung/Desa Kertajaya. "Di situ juga kios-kios warung. Dari 24 bangunan liar yang mau dibongkar, sebanyak 6 bangunan liar sudah dibongkar sendiri oleh pemiliknya, setelah kami melakukan pendekatan," tuturnya.

Menurut dia, keberadaan bangunan liar di Lembang dan Padalarang itu telah menyalahi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), karena didirikan pada tempat yang bukan semestinya.

"Kami sudah melaksanakan serangkaian prosedur untuk menertibkannya, dari mulai sosialisasi, pemberian surat imbauan, dan tiga kali surat peringatan. Negosiasi dan mediasi dengan pihak-pihak terkait juga sudah kami tempuh, kemudian sudah ada surat pernyataan kesediaan membongkar secara sukarela," katanya. 

Agus berharap, para pemilik bangunan liar bersedia membongkar sendiri bangunannya, sehingga bisa dimanfaatkan kembali. "Namun, kalau sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum juga dibongkar, maka kami yang akan membongkarnya," tuturnya.

Sementara itu, seorang pemilik bangunan liar di pinggir Jalan Tangkubanperahu, Andri (28) mengakui bahwa warung yang dia dirikan tidak memiliki izin. Meski begitu, dia masih belum melakukan pembongkaran karena berharap masih bisa mencari rezeki dengan berjualan kelapa muda.

"Masih ada beberapa hari lagi, karena akhir pekan itu biasanya lebih ramai. Lumayan bisa buat tambahan uang dana pangkal buat menyewa kios di tempat lain," kata bapak dari seorang anak itu.

Walaupun menyadari kesalahannya, dia berharap penegakan aturan bisa diterapkan tanpa tebang pilih, termasuk sejumlah pengusaha minimarket yang disinyalir tidak berizin. "Saya juga sudah cek ke kios-kios di Cikole dan Cikidang, enggak ada yang mau dibongkar padahal enggak ada izinnya juga. Yang jadi pertanyaan, kenapa cuma di sini yang dibongkar," tuturnya.***

Baca Juga

Soal Jembatan Gantung di Gununghalu, Bupati Dinilai Kurang Tanggap

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai tidak cepat tanggap dalam menyikapi aspirasi masyarakat untuk memperbaiki jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Leuwibaru, Desa Sindangjaya, Kecamatan Gununghalu dan Kampung Bolenglang, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga.

Lima Tahun Setelah Terbakar, Pasar Cililin Menggeliat

NGAMPRAH, (PR).- Bupati Bandung Barat Abubakar meresmikan Pasar Cermat Cililin di Kampung Cintakarya, Desa/Kecamatan Cililin, Selasa 7 Maret 2017. Pembangunan kembali pasar yang terbakar pada 2011 ini menelan dana Rp 2,2 miliar.

Jelang Adipura, Persoalan Pencemaran Sungai dan Sampah Jadi Prioritas

NGAMPRAH, (PR).- Menjelang penilaian tahap dua Adipura, masalah sampah dan sungai masih menjadi target untuk dibenahi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dari 40 titik pantau penilaian Adipura, 2 titik tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.