Terima Undangan Diklat Fiktif, Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan CPNS

200 orang menjadi korban penipuan diklat CPNS
Penipuan CPNS/NOVIANTI NURULLIAH/PR
KORBAN penipuan CPNS berdialog dengan Humas Pemprov Jabar, Satpol PP, dan BKD Jabar di Gedung Sate, Kamis, 15 Januari 2017.*

BANDUNG, (PR).- Sekitar 200 orang menjadi korban penipuan CPNS. Mereka berkumpul di Gedung Sate karena mendapat undangan diklat. pemprov Jabar tegaskan rekrutmen itu ilegal.

Berbaju seragam PNS, 200 orang berkumpul di Gedung Sate, Kamis, 15 Januari 2017. Semula mereka hendak menghadiri undangan diklat bagi calon PNS Pemprov Jabar. Tiba di Gedung Sate mereka terkejut karena kegiatan diklat itu tak diketahui oleh bagian rumah tangga Gedung Sate. 

Mereka kemudian diterima oleh Humas Pemprov Jabar, Satpol PP Jabar, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar. Mereka diberi penjelasan bahwa rekrutmen itu ilegal.

Salah seorang korban bernama Dani mengatakan, ia telah menyetor uang hingga Rp 100 juta kepada seseorang bernama Iwan. Ia mau menyerahkan uang sebesar itu karena sebelumnya ia bahkan mengikuti pelatihan di Lembang. Di sana ia bersama 645 orang lainnya bahkan sempat dites urine. Ia bahkan telah menerima tiga SK.

"Saya sebenarnya guru honorer di Jakarta. Saya yakin karena selama proses itu sempat ada pelatihan di Lembang, pakai tes urine segala," tuturnya.

200 orang menjadi korban penipuan diklat CPNS

Setelah menjalani proses itu, ia mendapat undangan untuk mengikuti diklat di Gedung Sate selama lima hari mulai hari ini, Kamis, 15 Januari 2017. Tahu menjadi korban penipuan, Dani juga ratusan orang lainnya kecewa. Namun tak banyak yang bisa dilakukan. Orang yang menerima uang itu tak ada di sana. Hanya ada dua koordinator. Salah satunya bernama Lalan yang bekerja di kantor Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Para korban lantas diarahkan untuk membuat laporan ke Polrestabes Bandung agar kasus ini bisa diproses secara hukum.*** 

You voted 'senang'.

Baca Juga

2.484 Desa di Jabar Sadar Hukum

BANDUNG, (PR).- Dari 5.319 Desa yang ada di Jawa Barat, sebanyak 2484 Desa telah ditetapkan sebagai Desa sadar hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.