1.000 Pegawai Kebersihan Kota Bandung Terancam tak Digaji

Petugas Kebersihan Kota Bandung/ARIF HIDAYAH/PR
PETUGAS kebersihan menyisir sampah di trotoar di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa 10 Januari 2017. Pada awal Februari 2017, lebih dari seribu pegawai PD kebersihan terancam tidak memperoleh gaji mereka karena Pemkot bandung belum memiliki skema pemberian dana operasional dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ke PD Kebersihan.*

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung belum memiliki skema penyerahan dana operasional dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ke PD Kebersihan. Jika tidak tuntas dikerjakan Januari 2017 ini, gaji lebih dari seribu pegawai PD Kebersihan terancam tidak terbayarkan pada awal Februari 2017 nanti. Dampak lebih jauh, peristiwa Bandung Lautan Sampah bisa terulang kembali.

Dana operasional yang ditaruh di Dinas Lingkungan dan Kebersihan sekitar Rp 100 miliar. Pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dana ini disebut sebagai dana subsidi yang langsung diberikan oleh Pemkot Bandung ke kas PD Kebersihan untuk menopang tugas-tugas layanan publik mereka, seperti menyapu jalan dan mengangkut sampah dari TPS (tempat pembuangan sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sarimukti.

Pengalihan subsidi menjadi anggaran dinas ini merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan SOTK baru yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2017 ini. Karena masuk anggaran dinas, penyalurannya ke pihak ketiga tidak bisa dilakukan secara serampangan karena bakal menyalahi prosedur penganggaran. Mekanisme inilah yang belum dimiliki Pemkot Bandung.

Saat ini, PD Kebersihan memiliki total 1.636 karyawan. Mayoritas karyawan merupakan petugas penyapu jalan. Rata-rata biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulannya adalah Rp 11 miliar.

"Penetapan skema penyaluran ini harus tuntas dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Gajian para karyawan yang terdekat adalah awal Februari nanti. Kalau karyawan tidak mendapat gaji mereka bisa panjang urusannya. Bisa Bandung Lautan Sampah lagi,” kata Direktur PD Kebersihan Deni Nurdyana, Selasa 10 Januari 2017.

Bandung Lautan Sampah yang dirujuk Deni adalah peristiwa penumpukan sampah di berbagai sudut jalan di Kota Bandung pada 2005 lalu. Sampah tidak bisa diangkut selama beberapa hari akibat bencana longsor TPA Leuwigajah, Kota Cimahi, yang menewaskan puluhan orang ketika itu.

Saat ini, produksi sampah di Kota Bandung ditaksir mencapai 1.500 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.200 ton sampah diangkut oleh PD Kebersihan ke TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Dijelaskan Deni, PD Kebersihan tidak memiliki cadangan dana yang bisa digunakan untuk membayarkan gaji karyawan seandainya mekanisme penyaluran tak tuntas dibuat pada Januari ini. Pendapatan yang diperoleh perusahaan pelat merah itu dari uang retribusi sampah warga tidak mencukupi.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto mengakui masih adanya kegamangan mekanisme penyaluran dana operasional kebersihan tersebut. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat Pemkot bakal menemui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta untuk berkonsultasi. Surat sudah dibuat oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, ditujukan kepada LKPP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Yossi menyebut setidaknya ada dua alternatif jalan keluar, yakni lelang khusus atau kebijakan penugasan. "Bisa penugasan seperti (yang) kita (lakukan) ke PDAM (Tirtawening) atau ke PLN. Jadi penugasan, berapa kebutuhan, kita penuhi," katanya.

Yossi optimistis, skema ini bakal bisa segera dirumuskan. Harapannya, potensi permasalahan yang bisa muncul akibat ketiadaan skema, bisa diantisipasi. "Ini kan untuk pelayanan publik. Bukan untuk yang lain," ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Salman Fauzi belum bisa dimintai tanggapannya perihal permasalahan ini. Pesan yang dikirimkan "PR" tidak mendapatkan balasan.

Disclaimer
Subsidi dari Pemkot langsung ke PD Kebersihan selalu dialokasikan dalam APBD di setiap tahun anggaran. Pembenarannya adalah PD Kebersihan bukan semata-mata Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berorientasi meraup keuntungan. Perusahaan ini melakukan juga pekerjaan-pekerjaan layanan publik, seperti penyapuan jalan.

Yossi menyatakan, subsidi ini selalu dipermasalahkan, terutama oleh DPRD. Ia menyebut Pemkot berdebat ramai dengan Dewan terkait kebijakan ini. Salah satu bukti adanya masalah dalam kebijakan pemberian subsidi ini adalah hasil disclaimer yang muncul dalam setiap pemeriksaan keuangan.

"Karena subsidi dipakai untuk operasional, disclaimer. Subsidi (mestinya) untuk mengurangi biaya produiksi. Ini digunakan utk kegiatan,” tutur Yossi.

Mulai tahun anggaran 2017, Pemkot dan DPRD sepakat memasukkan dana operasional kebersihan ke dinas baru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Yang jadi masalah, dinas tidak memiliki sumber daya operasional pengangkutan sampah, hanya PD Kebersihan yang punya.***

Baca Juga

Pemkot Bandung Garap 20 Infrastruktur Besar Tahun Ini

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung menargetkan sekitar 20 proyek infrastruktur besar di Kota Bandung tuntas dikerjakan di 2017 ini. Proses lelang awal memegang peran kunci keberhasilan proyek-proyek ini.