SOTK Berubah, Layanan Publik tak Terkendala

Sidak/CECEP WIJAYA/PR
SKRETARIS Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya melakukan inspeksi mendadak terkait dengan pelayanan publik di Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil setempat, Senin 9 Januari 2017.*

NGAMPRAH, (PR).- Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah, Senin 9 Januari 2017 seiring dengan mulai diberlakukannya susunan organisasti tata kerja baru. Dari hasil sidak, pelayanan publik terpantau berjalan seperti biasa. Namun, dia menyesalkan lantaran beberapa pegawai tidak mengenakan atribut lengkap.

Beberapa OPD yang diinspeksi Maman dan jajarannya, di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Permukiman dan Perumahan. Di beberapa ruangan, Maman menegur pegawai yang tidak mengenakan atribut lengkap seperti papan nama dan pangkat.

"Seharusnya, pegawai mengenakkan atribut lengkap. Tapi masih ada beberapa yang tidak mengenakannya, bahkan ada yang mengeluarkan baju. Seharusnya kan rapi karena sedang melayani publik," katanya. Tak hanya itu, Maman menemukan beberapa ruangan yang kosong dari pegawai bahkan pintunya terkunci. Padahal saat sidak, waktu masih menunjukkan pukul 14.00 WIB.

Meski demikian, menurut Maman, pelayanan publik di beberapa dinas tersebut berjalan normal menyusul terbentuknya SOTK baru. Di Disdukcapil misalnya, Maman sempat memantau pelayanan dan bertanya langsung kepada warga yang hendak membuat dokumen kependudukan. "Di BPMPPT juga pelayanan normal. Ada warga yang membuat HO dan prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur," katanya.

Melalui sidak tersebut, menurut Maman, pembentukan SOTK baru tidak menghambat pelayanan publik. Ruangan pun masih mencukupi setelah beberapa dinas dipecah. Hanya, ada beberapa bagian yang membutuhkan penyesuaian, seperti di Sekretariat Daerah. "Di Setda, memang ada penambahan tiga bagian, sehingga butuh ruangan dan penyesuaian. Namun dinas-dinas yang lainnya, ruangan masih mencukupi," ujarnya.

Seperti diketahui, SOTK baru berlaku mulai 1 Januari 2017. Pemkab Bandung Barat mengukuhkan 86 pejabat eselon II dan III pada 5 Januari lalu. Dalam SOTK baru, masih ada 10 jabatan yang kosong dan akan segera dilelangkan.***

Baca Juga

UMK Kabupaten Bandung Barat 2018 Diusulkan Rp 2,7 Juta

NGAMPRAH, (PR).- Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 diusulkan Rp 2.786.945, atau naik 12,91 persen dari UMK 2017. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan, akhir pekan ini.

Ini Hasil Lengkap KPID Jabar Award 2017

BANDUNG, (PR).- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat kembali menggelar KPID Jabar Award tahun ini. KPID Jabar Award yang digelar untuk ke-10 kalinya ini kembali memberikan apresiasi kepada insan penyiaran di Jawa Barat.

Tol Soroja Belum Muncul di Google Maps

BANDUNG, (PR).- Baru diresmikan Pada Senin, 4 Desember 2017 oleh Presiden Joko Widodo, jalan tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) belum terlihat di layanan pemetaan google maps.