SOTK Berubah, Layanan Publik tak Terkendala

Sidak/CECEP WIJAYA/PR
SKRETARIS Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya melakukan inspeksi mendadak terkait dengan pelayanan publik di Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil setempat, Senin 9 Januari 2017.*

NGAMPRAH, (PR).- Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah, Senin 9 Januari 2017 seiring dengan mulai diberlakukannya susunan organisasti tata kerja baru. Dari hasil sidak, pelayanan publik terpantau berjalan seperti biasa. Namun, dia menyesalkan lantaran beberapa pegawai tidak mengenakan atribut lengkap.

Beberapa OPD yang diinspeksi Maman dan jajarannya, di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Permukiman dan Perumahan. Di beberapa ruangan, Maman menegur pegawai yang tidak mengenakan atribut lengkap seperti papan nama dan pangkat.

"Seharusnya, pegawai mengenakkan atribut lengkap. Tapi masih ada beberapa yang tidak mengenakannya, bahkan ada yang mengeluarkan baju. Seharusnya kan rapi karena sedang melayani publik," katanya. Tak hanya itu, Maman menemukan beberapa ruangan yang kosong dari pegawai bahkan pintunya terkunci. Padahal saat sidak, waktu masih menunjukkan pukul 14.00 WIB.

Meski demikian, menurut Maman, pelayanan publik di beberapa dinas tersebut berjalan normal menyusul terbentuknya SOTK baru. Di Disdukcapil misalnya, Maman sempat memantau pelayanan dan bertanya langsung kepada warga yang hendak membuat dokumen kependudukan. "Di BPMPPT juga pelayanan normal. Ada warga yang membuat HO dan prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur," katanya.

Melalui sidak tersebut, menurut Maman, pembentukan SOTK baru tidak menghambat pelayanan publik. Ruangan pun masih mencukupi setelah beberapa dinas dipecah. Hanya, ada beberapa bagian yang membutuhkan penyesuaian, seperti di Sekretariat Daerah. "Di Setda, memang ada penambahan tiga bagian, sehingga butuh ruangan dan penyesuaian. Namun dinas-dinas yang lainnya, ruangan masih mencukupi," ujarnya.

Seperti diketahui, SOTK baru berlaku mulai 1 Januari 2017. Pemkab Bandung Barat mengukuhkan 86 pejabat eselon II dan III pada 5 Januari lalu. Dalam SOTK baru, masih ada 10 jabatan yang kosong dan akan segera dilelangkan.***

Baca Juga

Abu Bakar Akui Banyak Pekerjaan yang Belum Tuntas

NGAMPRAH, (PR).- Bupati Bandung Barat Abubakar mengatakan, masih banyak pekerjaan yang belum tuntas menjelang akhir dua periode kepemimpinannya pada 2018 nanti. Saat ini, beberapa proyek pembangunan pemerintah daerah masih berjalan dan membutuhkan waktu beberapa tahun lagi agar bisa rampung.

Minim Dukungan Pemerintah, TBM Diminta Terus Aktif

NGAMPRAH, (PR).- Sejumlah pengelola taman baca masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diminta untuk terus bersemangat dalam menjalankan kegiatan literasi di lingkungan mereka. Sebab, keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

BUPATI Bandung Barat H. Abubakar memberi keterangan kepada media seusai menerima jajaran pengurus penyelenggara Festival Cihideung 2012, Senin (12/11/12).*

Pemkab KBB Dukung Pembangunan Jembatan Cireundeu

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendukung percepatan pembangunan jembatan Cireundeu yang menghubungkan Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang dengan Desa Bojonghaleuang, Kecamatan Saguling.

Fasilitas RSUD Cililin Bertambah

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 30 miliar untuk menambah fasilitas di RSUD Cililin.