SOTK Berubah, Layanan Publik tak Terkendala

Sidak/CECEP WIJAYA/PR
SKRETARIS Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya melakukan inspeksi mendadak terkait dengan pelayanan publik di Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil setempat, Senin 9 Januari 2017.*

NGAMPRAH, (PR).- Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya melakukan inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah, Senin 9 Januari 2017 seiring dengan mulai diberlakukannya susunan organisasti tata kerja baru. Dari hasil sidak, pelayanan publik terpantau berjalan seperti biasa. Namun, dia menyesalkan lantaran beberapa pegawai tidak mengenakan atribut lengkap.

Beberapa OPD yang diinspeksi Maman dan jajarannya, di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Permukiman dan Perumahan. Di beberapa ruangan, Maman menegur pegawai yang tidak mengenakan atribut lengkap seperti papan nama dan pangkat.

"Seharusnya, pegawai mengenakkan atribut lengkap. Tapi masih ada beberapa yang tidak mengenakannya, bahkan ada yang mengeluarkan baju. Seharusnya kan rapi karena sedang melayani publik," katanya. Tak hanya itu, Maman menemukan beberapa ruangan yang kosong dari pegawai bahkan pintunya terkunci. Padahal saat sidak, waktu masih menunjukkan pukul 14.00 WIB.

Meski demikian, menurut Maman, pelayanan publik di beberapa dinas tersebut berjalan normal menyusul terbentuknya SOTK baru. Di Disdukcapil misalnya, Maman sempat memantau pelayanan dan bertanya langsung kepada warga yang hendak membuat dokumen kependudukan. "Di BPMPPT juga pelayanan normal. Ada warga yang membuat HO dan prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur," katanya.

Melalui sidak tersebut, menurut Maman, pembentukan SOTK baru tidak menghambat pelayanan publik. Ruangan pun masih mencukupi setelah beberapa dinas dipecah. Hanya, ada beberapa bagian yang membutuhkan penyesuaian, seperti di Sekretariat Daerah. "Di Setda, memang ada penambahan tiga bagian, sehingga butuh ruangan dan penyesuaian. Namun dinas-dinas yang lainnya, ruangan masih mencukupi," ujarnya.

Seperti diketahui, SOTK baru berlaku mulai 1 Januari 2017. Pemkab Bandung Barat mengukuhkan 86 pejabat eselon II dan III pada 5 Januari lalu. Dalam SOTK baru, masih ada 10 jabatan yang kosong dan akan segera dilelangkan.***

Baca Juga

Jalan Menuju TPA Sarimukti Dinilai Sudah Tidak Layak

NGAMPRAH, (PR).- Jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat kondisinya rusak berat di beberapa titik. Kondisi itu kerap membuat angkutan sampah menuju TPA tersendat, terutama saat musim hujan.

PKS Bandung Barat Usung Aep dan Didik di Pilbup 2018

NGAMPRAH, (PR).- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat pada 2018, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat sudah menetapkan dua bakal calon, yakni Aep Nurdin dan Didik Agus.

BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, dan Pemerintah Kurang Koordinasi

NGAMPRAH, (PR).- Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya, mengakui bahwa mereka kerap menerima berbagai keluhan dari masyarakat saat berobat ke rumah sakit, seperti ketersediaan kamar dan

Warga Keluhkan Minimnya Layanan Pustu Desa Cilame

NGAMPRAH, (PR).- Keberadaan puskesmas pembantu (pustu) di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dikeluhkan warga. Soalnya, operasional fasilitas kesehatan tersebut tidak optimal. Pelayanan tidak dibuka setiap hari.