Bandung Barat Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2016 

RELAWAN memberikan terapi kepada anak-anak berkebutuhan khusus pada acara sosialisasi program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan peluncuran website RBM Kabupaten Bandung Barat di Balai Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu
Ilustrasi/DEDEN IMAN/PR

NGAMPRAH, (PR).- Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak mendapatkan apresiasi berupa Anugerah Parahita Ekapraya 2016 dari Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang diterima kali ini merupakan Kategori Utama, naik signifikan dari penghargaan dua tahun lalu yang berada di kategori Pratama.

Bupati Bandung Barat Abubakar mengungkapkan, penghargaan yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 21 Desember 2016 itu merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kesetaraan gender. Dalam hal ini, Pemkab Bandung Barat memiliki program unggulan, yakni Gerakan Perempuan Membangun (Gempungan) yang melibatkan semua satuan kerja perangkat dinas.

"Program Gempungan ini melibatkan perempuan yang bergerak di berbagai bidang yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Program ini terselenggaran berkat kerja sama yang baik di setiap SKPD," ujarnya, Jumat 30 Desember 2016.

Abubakar mengungkapkan, program Gempungan mulai digulirkan sejak tahun 2015 lalu. Program ini sudah berjalan di 48 desa dan bertambah menjadi 49 desa pada 2017 nanti. Berbagai program yang dilakukan di antaranya, perbaikan rumah tidak layak huni, penanganan anak-anak putus sekolah, dan pelayanan kesehatan.

Dalam menjalankan program-program tersebut, peranan wanita lebih ditonjolkan dalam melakukan koordinasi. "Gempungan ini menonjolkan peran perempuan dalam menekan angka kemiskinan di KBB," ujarnya. 

Selama tahun 2016, kata Abubakar, pemerintah daerah sudah memberikan dana hibah untuk program Gempungan sebesar Rp5,6 miliar. Tahun 2017 pun diberikan kembali anggaran hibah untuk menyukseskan program tersebut. 

Menurut Abubakar, program Gempungan ini baru dimiliki Pemkab Bandung Barat di tingkat Jawa Barat. Tak heran jika banyak kabupaten/kota lainnya yang datang ke Kabupaten Bandung Barat untuk mempelajari secara langsung pelaksanaan program ini. "Program ini akan terus berjalan pada tahun-tahun berikutnya dan kami targetkan angka kemiskinan menurun signifikan pada 2018 nanti," ucapnya.***

Baca Juga

Proyek Infrastruktur di KBB Akan Terus Diawasi

NGAMPRAH, (PR).- Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat akan terus mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur tahun ini. Hal itu untuk mengantisipasi proyek-proyek yang mangkrak hingga tutup tahun.

Awasi Politik Gentong Babi Jelang Pilkada

NGAMPRAH, (PR).- Menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati Bandung Barat 2018, politik gentong babi berpotensi muncul ke permukaan. Itu adalah sebutan untuk politisi yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan dana APBD untuk kebijakan populis.

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

Blangko Masih Kosong, 62.806 Warga Belum Dapat E-KTP

NGAMPRAH, (PR).- Sebanyak 62.806 warga Kabupaten Bandung Barat belum mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hal itu disebabkan belum ada kepastian dari Kementerian Dalam Negeri soal ketersediaan blangko e-KTP.