9 Jabatan Kepala Dinas Siap Dilelang

Ilustrasi/WULAN SUHENDARI

NGAMPRAH, (PR).- Sembilan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan dilelangkan pada Januari 2017. Lelang jabatan tersebut untuk mengisi kekosongan seiring dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah baru.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sulaiman Sunjaya menuturkan, 9 jabatan yang akan dilelangkan di antaranya, kepala pada Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Dinas Informatika dan Komunikasi, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM/Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Sosial/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Targetnya, lelang jabatan ini berlangsung selama dua bulan.

"Jadi, pada akhir Februari 2017, semua jabatan itu sudah terisi dan yang terpilih akan segera dilantik," kata Maman di Ngamprah, Rabu 21 Desember 2016.

Dalam waktu dekat, Pemkab Bandung Barat juga akan melantik para pejabat pada struktur organisasi tata kerja yang baru. Diperkirakan ada sekitar 700 pejabat yang akan dilantik. Dalam pelantikan tersebut, menurut dia, Pemkab mempromosikan lima jabatan eselon III A untuk menjadi eselon II B. Secara otomatis posisi di eselon III A berkurang atau kosong. Tidak menutup kemungkinan, promosi juga akan dilakukan dari eselon IV A ke eselon III. 

"Jadi, ada kekurangan di eselon III A karena dipromosikan ke II B. Makanya, jadi kesempatan juga eselon IV untuk naik ke eselon III," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, lelang 9 jabatan pada Januari 2017 nanti terdiri atas 4 jabatan pada SKPD yang sekarang diisi pelaksana tugas ditambah 5 SKPD baru. Para pelaksana tugas nanti juga bisa mengikuti lelang jabatan.

Seperti diketahui, Pemkab telah membuat Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru sesuai dengan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang SOTK. Pada SOTK baru, terdapat penambahan 7 SKPD menjadi 55 SKPD termasuk 16 kecamatan dari SOTK saat ini sebanyak 46 SKPD termasuk 16 kecamatan.

Pada SOTK baru tersebut, ada beberpa pemisahan dinas seperti, DInas Pendidikan, DInas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan, Dinas PAriwisata, DInas SOsial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, serta DInas Kopersi dan Usaha Mikro yang sebelumnya berada dalam satu dinas. Selain itu, ada penambahan dinas baru, seperti Dinas Persandian, Dinas Kebakaran, dan Dinas Statistik.

Sementara itu, sistem lelang jabatan mengacu pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU itu disebutkan bahwa setiap pejabat yang menduduki jabatan struktural yang dipromosikan khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II) harus melalui sistem lelang terbuka.***

Baca Juga

Kali Kelima Kabupaten Bandung Barat Terima Opini WDP

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus puas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan.