9 Jabatan Kepala Dinas Siap Dilelang

Ilustrasi/WULAN SUHENDARI

NGAMPRAH, (PR).- Sembilan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan dilelangkan pada Januari 2017. Lelang jabatan tersebut untuk mengisi kekosongan seiring dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah baru.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sulaiman Sunjaya menuturkan, 9 jabatan yang akan dilelangkan di antaranya, kepala pada Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Dinas Informatika dan Komunikasi, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM/Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Sosial/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Targetnya, lelang jabatan ini berlangsung selama dua bulan.

"Jadi, pada akhir Februari 2017, semua jabatan itu sudah terisi dan yang terpilih akan segera dilantik," kata Maman di Ngamprah, Rabu 21 Desember 2016.

Dalam waktu dekat, Pemkab Bandung Barat juga akan melantik para pejabat pada struktur organisasi tata kerja yang baru. Diperkirakan ada sekitar 700 pejabat yang akan dilantik. Dalam pelantikan tersebut, menurut dia, Pemkab mempromosikan lima jabatan eselon III A untuk menjadi eselon II B. Secara otomatis posisi di eselon III A berkurang atau kosong. Tidak menutup kemungkinan, promosi juga akan dilakukan dari eselon IV A ke eselon III. 

"Jadi, ada kekurangan di eselon III A karena dipromosikan ke II B. Makanya, jadi kesempatan juga eselon IV untuk naik ke eselon III," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, lelang 9 jabatan pada Januari 2017 nanti terdiri atas 4 jabatan pada SKPD yang sekarang diisi pelaksana tugas ditambah 5 SKPD baru. Para pelaksana tugas nanti juga bisa mengikuti lelang jabatan.

Seperti diketahui, Pemkab telah membuat Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru sesuai dengan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang SOTK. Pada SOTK baru, terdapat penambahan 7 SKPD menjadi 55 SKPD termasuk 16 kecamatan dari SOTK saat ini sebanyak 46 SKPD termasuk 16 kecamatan.

Pada SOTK baru tersebut, ada beberpa pemisahan dinas seperti, DInas Pendidikan, DInas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan, Dinas PAriwisata, DInas SOsial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, serta DInas Kopersi dan Usaha Mikro yang sebelumnya berada dalam satu dinas. Selain itu, ada penambahan dinas baru, seperti Dinas Persandian, Dinas Kebakaran, dan Dinas Statistik.

Sementara itu, sistem lelang jabatan mengacu pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU itu disebutkan bahwa setiap pejabat yang menduduki jabatan struktural yang dipromosikan khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II) harus melalui sistem lelang terbuka.***

Baca Juga

Jalan Menuju TPA Sarimukti Dinilai Sudah Tidak Layak

NGAMPRAH, (PR).- Jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat kondisinya rusak berat di beberapa titik. Kondisi itu kerap membuat angkutan sampah menuju TPA tersendat, terutama saat musim hujan.

PKS Bandung Barat Usung Aep dan Didik di Pilbup 2018

NGAMPRAH, (PR).- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat pada 2018, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat sudah menetapkan dua bakal calon, yakni Aep Nurdin dan Didik Agus.

BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, dan Pemerintah Kurang Koordinasi

NGAMPRAH, (PR).- Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya, mengakui bahwa mereka kerap menerima berbagai keluhan dari masyarakat saat berobat ke rumah sakit, seperti ketersediaan kamar dan

Warga Keluhkan Minimnya Layanan Pustu Desa Cilame

NGAMPRAH, (PR).- Keberadaan puskesmas pembantu (pustu) di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dikeluhkan warga. Soalnya, operasional fasilitas kesehatan tersebut tidak optimal. Pelayanan tidak dibuka setiap hari.