KPU Kabupaten Bandung Barat Ajukan Anggaran Pilkada Rp 81 Miliar

Pilkada/ADNAN HARADE

NGAMPRAH, (PR).- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat mengajukan anggaran sebesar Rp 81 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk penyelenggaraan Pilkada KBB 2018. Meski begitu, anggaran Pilkada KBB diprediksi bisa lebih rendah, mengingat pelaksanaannya bakal berbarengan dengan Pilkada Provinsi Jawa Barat.

Komisioner Ai Wildani Sri Aida menuturkan, anggaran Pilkada KBB 2018 itu sudah diajukan ke Pemkab Bandung Barat, dan disetujui sebesar Rp 80 miliar melalui pos dana cadangan. Menurut Sri, anggaran penyelenggaraan pilkada itu bukan hanya untuk KPU, melainkan pula untuk Panwaslu, Desk Politik, maupun untuk pengamanannya.

"Kenapa sampai Rp 80 miliar? Alasannya karena alat peraga kampanye dan bahan kampanye didanai oleh negara. Kalau dulu alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu disiapkan oleh masing-masing calon, sekarang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kami harus membuatnya sebanyak kepala keluarga yang ada. Kalau tidak salah, buat alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu sekitar Rp 27 miliar," kata Sri di Kantor KPU KBB, Padalarang, pekan lalu.

Menurut dia, anggaran pilkada sebesar Rp 81 miliar itu diajukan dengan pertimbangan Pilkada KBB dilaksanakan terpisah dengan pilkada lainnya. Sementara pada 2018 akan berlangsung pula Pilkada Provinsi Jabar. Dengan demikian, anggaran Pilkada KBB kemungkinan bakal lebih rendah, karena kebutuhan anggaran untuk sejumlah kegiatan bisa dibarengkan.

"Nanti pemilihan bupati dan gubernur itu kan bersamaan tahun 2018, jadi kemungkinan bisa ada sharing cost dengan Pemprov Jabar. Kalau dari perhitungan sementara kami, nilai anggaran yang bisa diefisienkan itu sekitar Rp 19-22 miliar. Makanya, ketua dan sekretaris kami masih terus berkoordinasi mengenai hal tersebut," katanya.

Sri mengatakan, anggaran pilkada itu baru akan disalurkan pada 2017, ketika tahapan pilkada dimulai. "Kami memulai tahapan pilkada itu pada Agustus, tapi sebelumnya ada pratahapan pilkada, yaitu dari Januari. Pratahapan itu seperti sosialisasi, kemudian koordinasi antarlembaga atau dengan semua stakeholder. Sementara tahapan pilkada berarti sudah mengikuti pakem, yang kegiatannya sudah ditentukan," tuturnya.

Kendati demikian, dia mengatakan, KPU KBB saat ini sudah mulai melaksanakan sosialisasi pilkada. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan sekaligus untuk menyebarluaskan 21 perubahan yang terdapat di undang-undang mengenai pilkada yang baru. "Bulan ini sudah dua kali kami lakukan sosialisasinya. Pertama di acara pemerintah daerah yang beririsan dengan KPU, kedua kami roadshow ke partai-partai politik," tuturnya.

Sri berharap, Pemkab Bandung Barat dapat turut aktif menyosialisasikan pilkada, karena kesuksesan pilkada merupakan tanggung jawab bersama pemerintah. "Soalnya, anggaran kami tahun ini sebetulnya tidak ada buat kegiatan sosialisasi, makanya kami siasati dengan nebeng di acara pemda yang beririsan dengan KPU. Kalau pemda bisa aktif juga, ini kan lebih baik," tuturnya.

Sekretaris KPU KBB Asep Hikayat mengatakan, anggaran KPU KBB tahun ini ialah sekitar Rp 1,7 miliar. "Anggaran kami itu secara umum digunakan untuk tiga hal, yaitu untuk belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja kegiatan. Anggaran terbesar memang untuk belanja pegawai, nilainya itu sekitar 70% dari anggaran kami tahun ini," kata Asep.***

Baca Juga

Drainase tak Berfungsi, Jalan Raya Padalarang Banjir dan Berlubang

NGAMPRAH, (PR).- Saluran drainase yang tak berfungsi di pinggir Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, mengakibatkan banjir dan jalan rusak. Di samping menimbulkan kemacetan, kondisi memperihatinkan pada jalan nasional tersebut membuat banyak pengendara motor terperosok dan terjatuh.

Sekda Bandung Barat Didukung Ikut Pilkada

NGAMPRAH, (PR).- Meski belum secara resmi menyatakan kesiapannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya  mulai mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik untuk maju dalam Pemilihan Bupati Bandung Barat 2018.