KPU: Atty Tochija Tetap Calon Walikota Cimahi

Ketua KPU Handi Dananjaya/RIRIN NF/PR
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Handi Dananjaya menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus yang menimpa Petahana Wali Kota Cimahi Atty Suharti di kantor KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya, Jumat, 2 Desember 2016.*

CIMAHI, (PR).- Petahana Wali Kota Cimahi Atty Suharti tetap berstatus sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi meski diduga tersandung masalah hukum setelah penggeledahan kediaman pribadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPU Kota Cimahi menanti kepastian proses hukum hingga putusan tetap.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Handi Dananjaya menyatakan hal itu kepada wartawan di kantor KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya, Jumat, 2 Desember 2016.

"Jika memang yang bersangkutan terkait masalah hukum, tetap tidak menggugurkan status sebagai peserta pilkada. Kalau jadi ditetapkan tersangka dan diproses hingga vonis berkekuatan hukum tetap, maka itu di luar wewenang KPU," katanya.

Status sebagai peserta pilkada, lanjut Handi, tidak dapat diubah meski yang bersangkutan meninggal dunia 30 hari sebelum pemungutan suara. "Bisa dilakukan penggantian, itupun jika calom meninggal dunia. Dengan catatan 30 hari sebelum pemungutan suara," ucapnya.

Soal kegiatan kampanye, lanjut Handi, dapat diwakili oleh calon wakil, tim, bahkan relawan. "Masih bisa dilanjutkan," imbuhnya.

Urusan pencalonan dalam Pilkada Serentak 2017 diatur dalam Peraturan KPU No. 9/2016 tentang Pencalonan.

Dia menjelaskan, status Atty meskipun ditahan tetap terdaftar sebagai peserta Pilkada. Kalaupun nantinya dalam pemungutan suara menang, masalah disahkan atau tidak itu bukan ranah KPU. Kegiatan kampanye sudah berlangsung selama sebulan, pemungutan suara Pilkada Kota Cimahi bakal berlangsung 15 Februari 2017 mendatang.

Dia melanjutkan, partai koalisi yang menarik dukungan kepada calon walikota di tengah perjalanan Pilkada, akan ada sanksi berupa pidana minimal 24 bulan, paling lama 60 bulan, serta denda minimal Rp. 25 miliar, maksimal Rp. 50 miliar. Begitu juga jika calon yang diajukan mendadak diganti.

"Yang bisa menggugurkan pencalonan yaitu kalau kasus tindak pidana berkaitan dengan pilkada. Misal, terbukti melakukan aksi politik uang. Itupun tetap menunggu keputusan hukum tetap (ingkrah)," pungkasnya.***

Baca Juga

Angkot Beroperasi Lagi, Warga Takut Diturunkan di Jalan

CIMAHI, (PR).- Sempat melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes keberadaan angkutan berbasis online (angkolin), angkutan kota (angkot) wilayah Kota Cimahi kembali beroperasi, Selasa 11 Oktober 2017.

PNS Kena Larangan Saat KPK Geledah Kantor Bupati Kukar

SAMARINDA, (PR).- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil di kantor Bupati (Kukar) Kutai Kartanegara Rita Widyasari mendapat peringatan larangan meninggalkan tempat kerja sebelum proses penggeledahan yang dilakukan lembaga Komisi Pemberantasan Korup