Ditangkap KPK, Golkar Nonaktifkan Itoc Tochija

Itoc Tochija/diskominfo.jabarprov.go.id

BANDUNG,(PR).- Dewan Pengurus Daerah (DPD)Partai Golkar Jawa Barat langsung menonaktifkan Itoc Tohidja dari kedudukannya sebagai Ketua DPC Golkar Cimahi. Seperti diketahui, pasangan mantan wali kota Cimahi Itoc dan istrinya Atty Suharti yang saat ini wali kota Cimahi non aktif dijemput oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 2 Desember 2016.

DPD Partai Golkar Jabar pun menetapkan Ali Hasan sebagai Plt Ketua Golkar Cimahi.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi kepada wartawan di Gedung Sate, Jumat, 2 Desember 2016 siang. Diakui Dedi, hal itu sebagai tindakan cepat tanggap Golkar agar kepemimpinan Golkar di Cimahi tetap stabil.

"Ini langkah taktis terkait situasi politik di Pilwakot Cimahi. Saya sudah menetapkan Pak Ali Hasan sebagai Plt Ketua Golkar Cimahi," ujar diia.

Sementara itu, Ali Hasan yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya belum tahu informasi yang sebenarnya terkait informasi penangkapan pasangan politikus asal Cimahi itu. Namun dia sudah menerima surat dari DPD Golkar Jabar soal penonaktifan Itoc dan digantikan oleh dia sebagai Plt Ketua DPC Golkar.

"Suratnya sudah saya terima tadi jam 11.00 siang," kata Ali.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi itu, posisi Itoc untuk sementara digantikan oleh Ali Hasan. "Saya ditunjuk sebagai Plt (pelaksana tugas) Ketua Golkar Cimahi,"ujar anggota DPRD Jabar dari Dapil Kota Cimahi dan Kota Bandung itu.

Namun yang pasti, kata dia, kalau memang Itoc tidak ditangkap KPK, nanti posisinya bisa balik lagi. Yang jelas Golkar harus tetap berjalan termasuk agenda memenangkan pasangan Atty-Ahmad pada pilkada Cimahi 2017.***

Baca Juga

Terjerat Kasus Korupsi, PDIP Pecat Abubakar

BANDUNG, (PR).- DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengecam tindakan sekaligus memecat Abubakar terkait dugaan kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 

KPK Resmi Tahan Bupati Bandung Barat Abubakar

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Bupati Bandung Barat Abubakar yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap.

Setelah OTT KPK, Kantor Disperindag Bandung Barat Terkunci

NGAMPRAH, (PR).- Pascakabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), pintu masuk Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat di Gedung A Lantai 4, Selasa 10 April